Gibran Tanggapi Pembentukan Kabinet Bayangan Oleh Koalisi Masyarakat Sipil

Wakil Presiden Gibran Rakabuming menegaskan bahwa pemerintah menghormati segala bentuk pengawasan publik, termasuk inisiatif masyarakat sipil yang membentuk Kabinet Bayangan pada Rabu (29/7/2026) di Jakarta. Langkah tersebut dipandang sebagai bagian dari fungsi kontrol dalam negara demokrasi.

Inisiatif Kabinet Bayangan ini digagas oleh koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari akademisi dan pengamat lantaran fungsi oposisi parlemen dinilai kurang efektif. Dalam struktur tersebut, Feri Amsari ditunjuk sebagai Menteri Sekretaris Negara untuk memimpin penyusunan kajian berbasis data dan memicu debat terbuka dengan menteri resmi.

Gibran menyampaikan bahwa masukan yang berbasis data dan solutif sangat diperlukan untuk menjaga kualitas tata kelola pemerintahan.

"Saya menghormati setiap hasil survei, kajian, maupun analisis yang disampaikan oleh lembaga-lembaga yang kredibel," kata Gibran dalam keterangannya, Rabu (29/7/2026).

Pemerintah berjanji akan terus membuka ruang dialog serta mendengarkan aspirasi dari berbagai elemen publik demi meningkatkan akuntabilitas.

"Dalam negara demokrasi, setiap warga negara memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, memberikan kritik, dan ikut mengawal jalannya pemerintahan. Semua itu merupakan bagian dari kehidupan demokrasi yang sehat," ujarnya.

Lebih lanjut, Wapres menekankan pentingnya komitmen pemerintah dalam menghadirkan kebijakan yang berdampak langsung pada masyarakat.

"Dengan semangat itulah, kualitas tata kelola pemerintahan akan terus meningkat, demokrasi Indonesia akan semakin matang, dan kepercayaan publik dapat terus dijaga melalui kerja nyata, keterbukaan, serta akuntabilitas," kata dia.

Ia juga menambahkan dukungan terhadap partisipasi anak muda dan akademisi dalam mengawal transparansi negara.

"Saya menghormati setiap bentuk partisipasi masyarakat, termasuk pengamat, akademisi, awak media, serta inisiatif anak-anak muda dalam menyampaikan masukan maupun membentuk kabinet bayangan... Selama pengawasan publik disampaikan secara objektif, berbasis data, dan berorientasi pada solusi, saya memandangnya sebagai bahan evaluasi yang baik bagi jalannya pemerintahan," kata Wapres dalam keterangan tertulis, Rabu (29/7).

Wapres kembali menegaskan komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

"Karena tugas pemerintah adalah bekerja dengan lebih baik, mendengar lebih banyak, dan memastikan setiap kebijakan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat. Dengan semangat itulah, kualitas tata kelola pemerintahan akan terus meningkat, demokrasi Indonesia akan semakin matang, dan kepercayaan publik dapat terus dijaga melalui kerja nyata, keterbukaan, serta akuntabilitas," tegasnya.

Di sisi lain, pembentukan struktur tandingan ini mendapat kritik keras dari pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah. Ia menilai langkah koalisi masyarakat sipil tersebut tidak memiliki dasar hukum dan legitimasi politik.

"Keberadaan kabinet bayangan itu seperti badut. Hanya menjadi bahan tertawaan. Mereka tidak memiliki legitimasi dari rakyat dan tidak mempunyai kewenangan untuk menentukan arah kebijakan negara," kata Amir Hamzah kepada wartawan, Selasa (28/7/2026).

Menurut Amir, masyarakat saat ini lebih fokus pada pemenuhan kebutuhan nyata ketimbang manuver politik yang bersifat simbolis.

"Rakyat lebih percaya kepada Kabinet Merah Putih yang bekerja merealisasikan program-program untuk kepentingan masyarakat daripada membentuk kabinet tandingan yang tidak memiliki dasar konstitusional," ujarnya.

Ia mengingatkan agar penyampaian kritik dilakukan melalui mekanisme demokrasi yang lebih konstruktif tanpa memicu polemik tata negara.

"Mereka seharusnya malu kepada anak cucunya. Dalam catatan sejarah, mereka akan dikenang sebagai bagian dari kabinet bayangan yang tidak memiliki mandat rakyat. Politik seharusnya menawarkan solusi, bukan sekadar panggung pencitraan," tegas Amir.