Negara ASEAN Protes Kabut Asap Karhutla dari Kalimantan ke Filipina

Asap kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan telah menyebar ke negara tetangga seperti Malaysia, Brunei Darussalam, dan Filipina, memicu protes dari negara-negara ASEAN serta pembatalan ratusan sekolah tatap muka karena kualitas udara yang sangat buruk.

Di Sarawak, Malaysia, Indeks Pencemaran Udara mencapai kategori "tidak sehat" sehingga beberapa sekolah terpaksa menghentikan pembelajaran tatap muka pada 20-21 Agustus 2026. Warga setempat menyampaikan kekhawatiran akibat asap yang semakin tebal, terutama mengganggu anak-anak yang tidak bisa bersekolah.

Di Brunei Darussalam, kualitas udara menurun dan menimbulkan keluhan kesehatan ringan seperti batuk dan iritasi mata. Sementara itu di Filipina, kabut asap telah mencapai wilayah Luzon, termasuk Metro Manila, Calabarzon, dan Mimaropa, menyebabkan penangguhan kelas tatap muka di sejumlah sekolah negeri pada 1 September 2026.

Badan Lingkungan Filipina menginstruksikan warga membatasi aktivitas luar ruangan dan memakai masker dengan filtrasi tinggi seperti N95. Data menunjukkan kualitas udara di Metro Manila masuk kategori "sangat tidak sehat" hingga "sangat berbahaya bagi kesehatan" dengan angka AQI tertinggi hingga 296 di beberapa wilayah.

Estela Lata, seorang ibu di Filipina, mengatakan bahwa anak-anaknya harus mengikuti kelas daring dan memakai masker bahkan di dalam rumah karena khawatir menderita batuk dan flu akibat kabut asap.

Profesor Victoria Lagao di Metro Manila mengaku mengidap sinusitis akibat kabut asap dan menyarankan siswa agar memakai masker serta menanam pohon untuk mengurangi polusi.

Malaysia dan Brunei sepakat membawa isu kabut asap lintas batas ini ke tingkat ASEAN, menggunakan mekanisme ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution yang diratifikasi Indonesia melalui UU Nomor 26 Tahun 2014. Kesepakatan ini dicapai pada 22 Agustus 2026 saat pertemuan tahunan antara Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dan Sultan Brunei Hassanal Bolkiah.

Anwar Ibrahim menyatakan bahwa kedua negara setuju menggunakan mekanisme ASEAN sebagai cara terbaik mengatasi masalah tersebut dan meminta Menteri Luar Negeri Malaysia untuk menangani masalah ini.

Menurut pakar hukum internasional Satria Unggul Wicaksana dari Universitas Muhammadiyah Surabaya, membawa kasus karhutla ke forum ASEAN menunjukkan pemerintah Indonesia dinilai belum mampu atau mau menyelesaikan masalah ini secara efektif.

Data dari platform Mapbiomas Fire menunjukkan luas karhutla nasional Januari-Juni 2026 mencapai 178.232 hektare, jauh lebih tinggi dibandingkan catatan resmi pemerintah sebesar 107.465 hektare. Lahan gambut yang terbakar seluas 40.016 hektare terutama di Kalimantan, Sumatera, Papua, dan Sulawesi.

Menteri Kehutanan Indonesia Raja Juli Antoni menegaskan komitmen pemerintah untuk berjuang sekuat tenaga agar masyarakat Indonesia dan negara tetangga terbebas dari dampak karhutla.

Dia mengatakan, "Kami akan berjuang sekuat tenaga ya untuk bagaimana masyarakat Indonesia bisa terbebas dari karhutla dan juga kepada masyarakat tetangga-tetangga kita."

Fisikawan atmosfer Gerry Bagtasa dari Filipina menjelaskan bahwa kabut asap berbahaya karena terdiri dari partikel kecil yang dibawa angin barat daya dari Kalimantan, memicu peringatan kesehatan di Metro Manila.