Masyarakat Sipil Bentuk Kabinet Bayangan Awasi Pemerintahan Prabowo

Koalisi Masyarakat Sipil mendirikan Kabinet Bayangan Indonesia di Cikini, Jakarta, sebagai langkah darurat melakukan pengawasan epistemik berbasis data terhadap kinerja kementerian di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming.

Pembentukan wadah kritik tersebut diinisiasi oleh panel independen yang terdiri dari akademisi Zainal Arifin Mochtar, Bivitri Susanti, serta mantan Wakil Ketua KPK Erry Riyana Hardjapamekas. Sebanyak 15 akademisi, peneliti, dan aktivis ditunjuk untuk mengisi posisi menteri pengawas tanpa menerima gaji.

Langkah koalisi masyarakat sipil ini diambil lantaran fungsi pengawasan parlemen dinilai mandek akibat dominasi koalisi pemerintah di DPR. Selain membentuk jajaran pengawas, koalisi juga meluncurkan situs web resmi untuk menjaring rekomendasi sosok potensial dari publik.

Gagasan tersebut menuai beragam respons dari kalangan pejabat hingga pengamat politik. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menilai pembentukan wadah ini merupakan hal wajar karena para menteri di Kabinet Merah Putih dinilai tidak mampu memberikan penjelasan publik dan program yang terang.

"Ndak beri penjelasan ke publik, lalu programnya apa saja, kalau dikritik nggak menjawab, lalu dilempar ke presiden sendiri, gitu kan?" kata Mahfud MD, Mantan Menko Polhukam.

Ia menganggap inisiatif ini dapat menjadi sarana edukasi politik serta contoh konkret mengenai tata cara kerja kementerian yang responsif terhadap masukan masyarakat.

"Semua kritik-kritik itu mental, karena menterinya nggak berani, sementara tidak sampai ke presiden."

"Nah, oleh sebab itu kalau dibentuk kayak gini sebagai improvisasi dalam gerakan politik, menurut saya gak apa-apa gitu, untuk menunjukkan 'ini loh kalau jadi Menteri Sekretaris Negara misalnya ya harus seperti Feri Amsari," ujar Mahfud MD, Mantan Menko Polhukam.

Di sisi lain, Sekretaris Kabinet Bayangan Ahmad Jilul QF menyatakan pihaknya berencana memperluas jajaran penasihat dengan melibatkan tokoh-tokoh bangsa sebagai dewan pengawas moral.

"Ada pikiran dari teman-teman untuk bahkan meng-upgrade panel ini, para senior ini. Jadi, kami akan mencari tokoh-tokoh bangsa yang bisa menjadi jangkar moral dan kedua bisa memantau kami. Jadi, kami rencanakan akan expand nih, jadi tidak cuma tiga orang ini," kata Ahmad Jilul QF, Seskab Kabinet Bayangan.

Pihaknya membuka kesempatan lebar bagi figur non-politik yang bersedia memberikan arahan serta memantau konsistensi gerakan tersebut ke depan.

"Kita cari juga yang bukan orang politik. Jadi, bisa jadi ke depan yang tiga ini akan bertambah kalau ada tokoh bangsa yang ingin menjadi advisor bagi kami, kami akan sangat welcome. Secara tidak langsung akan menjadi 'dewan pengawas'," ujar Ahmad Jilul QF, Seskab Kabinet Bayangan.

Sementara itu, Wakil Presiden Gibran Rakabuming menyatakan pemerintah menghormati partisipasi masyarakat selama berbasis data dan berorientasi solusi. Namun, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari menegaskan bahwa istilah kabinet bayangan tidak dikenal dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.