Iran Ancam Sasar Negara yang Bantu Sanksi Ekonomi AS

Pemerintah Iran memperingatkan konsekuensi serius dan tindakan balasan bagi negara mana pun yang membantu kampanye sanksi ekonomi Amerika Serikat terhadap Teheran pada Senin (24/8/2026). Peringatan ini disampaikan menyusul ancaman sanksi baru dari Washington yang mengganggu jalur pelayaran di Selat Hormuz.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baghaei, mengecam langkah isolasi ekonomi yang digagas oleh Amerika Serikat. Ia menegaskan Teheran akan memanfaatkan seluruh kemampuan multilateralnya untuk melawan tekanan sanksi tersebut.

"Amerika, negara yang seharusnya datang untuk membantu rakyat Iran, justru menggunakan segala cara yang ada untuk menghukum rakyat Iran hanya karena satu alasan: karena keteguhan mereka dalam menolak tekanan terhadap kemerdekaan, kedaulatan nasional, dan martabat mereka," kata Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baghaei.

Baghaei menekankan bahwa keterlibatan pihak luar dalam mendukung kebijakan Washington akan berdampak langsung pada negara yang bersangkutan.

"Terkait hal ini, peringatan yang diperlukan tentu telah dan sedang disampaikan, karena keterlibatan apa pun bersama Amerika dalam menjalankan tindakan agresifnya terhadap Iran, pasti akan membawa konsekuensi tersendiri," kata Baghaei.

Baghaei menggarisbawahi komitmen pemerintah Iran untuk membendung dampak tekanan finansial internasional tersebut.

"Iran akan memanfaatkan seluruh kemampuan multilateralnya untuk melawan sanksi-sanksi ekonomi tersebut," kata Baghaei.

Peringatan keras juga disampaikan oleh Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran, Mohsen Rezaei. Dilansir dari Al Jazeera melalui IRIB, Rezaei menegaskan bahwa Teheran tidak akan ragu menindak negara-negara tetangga yang memfasilitasi operasi ekonomi AS.

"Negara manapun yang ikut serta dalam penerapan pembatasan ekonomi terhadap kami akan dianggap sebagai musuh," kata Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran, Mohsen Rezaei.

Rezaei menambahkan bahwa ancaman tersebut berpotensi menghentikan arus ekspor minyak dari kawasan Teluk jika peringatan diplomatik awal diabaikan.

"Tentu saja, kami akan bernegosiasi dengan mereka terlebih dahulu. Kami akan mengadakan pembicaraan dan meminta mereka untuk menepi serta menjaga jarak dari Amerika Serikat," kata Rezaei.

Ia menggarisbawahi bahwa tindakan militer atau serangan langsung menjadi opsi berikutnya apabila jalur diplomasi tidak diindahkan.

"Namun, jika mereka tidak mengambil tindakan, kami akan menyerang. Kami akan menyasar kepentingan negara tersebut," kata Rezaei.

Di sisi lain, Presiden AS Donald Trump menyatakan bahwa Washington tengah memberlakukan operasi ekonomi paling melumpuhkan dan menuntut penghentian total bantuan serta pembelian minyak dari Iran. Menteri Keuangan AS Scott Bessent secara spesifik mendesak China agar menghentikan impor minyak mentah dari Teheran guna menghindari sanksi sekunder.

Menanggapi situasi tersebut, Presiden Iran Masoud Pezeshkian dalam pidatonya di televisi pemerintah mengakui adanya tekanan besar di dalam negeri, namun menegaskan kesiapan pemerintahannya dalam menghadapi perang ekonomi.

"Saya memahami bahwa kita memiliki banyak masalah di masyarakat saat ini. Kami berusaha mencegahnya sebisa mungkin," kata Presiden Iran Masoud Pezeshkian.

Pezeshkian menuding langkah agresif Washington sebagai bentuk perang terbuka yang memaksa Iran bertahan di berbagai lini.

"Dia mengatakan bahwa dia memberlakukan sanksi yang paling keras dan menakutkan terhadap Iran," kata Pezeshkian.

Ia menambahkan bahwa pemerintah tetap memprioritaskan penanganan masalah domestik seperti inflasi dan pengangguran di tengah tekanan sanksi eksternal.

"Kami berupaya dengan segenap hati untuk mengatasi inflasi, masalah mata pencaharian, pengangguran, dan untuk mengamankan masa depan rakyat, sehingga mereka dapat hidup dengan bermartabat dan bangga," kata Pezeshkian.

Peneliti dari Clingendael Institute, Hamidreza Azizi, menilai gertakan Teheran bertujuan menciptakan efek gentar guna mencegah keterlibatan negara-negara Teluk dalam agenda sanksi AS.