Qatar Utus Perdana Menteri ke Iran Redakan Ketegangan Selat Hormuz

Perdana Menteri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani melawat ke Teheran, Iran, pada Kamis (27/8) guna mendorong kembali dialog diplomasi antara Iran dan Amerika Serikat di tengah kebuntuan konflik yang memasuki bulan keenam.

Kunjungan perwakilan Qatar dilakukan saat aksi saling serang antara militer Amerika Serikat dan Iran mereda sementara. Qatar berusaha memulihkan jalur komunikasi serta membawa situasi maritim kembali pada kondisi sebelum terjadinya konflik pada 28 Februari.

Kementerian Luar Negeri Qatar mengonfirmasi bahwa Sheikh Mohammed memfokuskan pembahasan pada upaya meredakan ketegangan, menciptakan iklim dialog, dan menjamin kebebasan navigasi di Selat Hormuz.

Selat Hormuz yang menjadi jalur vital distribusi minyak dunia mengalami penurunan arus lalu lintas yang drastis. Data pelacakan kapal mencatat volume minyak mentah yang melintas merosot dari 20 juta barel per hari menjadi sekitar 5 juta barel per hari pada Senin, akibat ketegangan militer dan insiden yang telah menewaskan 19 pelaut sejak akhir Februari.

Guna mengatasi krisis maritim tersebut, pihak Iran dan Oman mengadakan perundingan intensif terkait pengaturan lalu lintas perairan. Meski Brigadir Jenderal Hossein Mohebbi selaku juru bicara Garda Revolusi Iran mengklaim telah ada kesepakatan, pejabat internal Iran menegaskan bahwa detail aturan masih disempurnakan.

"Kesepakatan dengan Oman mengenai Selat Hormuz belum difinalisasi," kata pejabat senior Iran tersebut kepada Reuters.

Garda Revolusi Iran menegaskan sikap kerasnya mengenai status blokade di kawasan perairan strategis tersebut.

Selat Hormuz akan tetap ditutup sampai AS memenuhi tuntutan Teheran berdasarkan nota kesepahaman atau gencatan senjata sementara yang ditandatangani pada Juni sebelum kemudian runtuh, kata Hossein Mohebbi.

Persyaratan yang dianjurkan Teheran mencakup penghentian total blokade Amerika Serikat atas pelabuhan Iran, pencabutan sanksi ekonomi, serta pemberian kompensasi. Di sisi lain, Wakil Menteri Luar Negeri Iran Kazem Gharibabadi menjelaskan wacana aturan baru yang melarang kapal militer melintasi selat, sementara kapal komersial diarahkan melewati perairan Iran dan Oman secara bertahap.

Pemerintah Iran juga mengecam langkah Washington yang berencana memperketat sanksi ekonomi terhadap mitra dagang Teheran.

Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi dalam surat resmi kepada PBB mendesak penolakan atas aksi pemaksaan ekonomi Washington. Araghchi menilai tindakan pembatasan akses terhadap kebutuhan pokok masyarakat seperti obat-obatan dan energi merupakan bentuk kejahatan.

"Diam dalam menghadapi pemaksaan sistematis semacam itu berisiko semakin menormalisasi pelanggaran Piagam PBB dan prinsip-prinsip hukum internasional," tulis Araghchi dalam surat yang diperoleh The Associated Press.

Di tengah berbagai pengetatan sanksi dan ketidakpastian jalur maritim, pemerintah Amerika Serikat menyatakan tidak mematok target waktu singkat untuk menyelesaikan negosiasi.

"Saya tidak punya jadwal; apa pun yang diperlukan," katanya seperti dilaporkan Al Jazeera.