Iran Amankan Pendapatan Minyak Rp133 Triliun di Tengah Sanksi AS

Kementerian Perminyakan Iran menyetorkan pendapatan hasil penjualan minyak bumi sebesar 7,5 miliar dolar AS atau sekitar Rp133 triliun ke bank sentral pada Sabtu (29/8/2026). Langkah Teheran ini dilakukan untuk mengamankan anggaran valuta asing negara di tengah tekanan sanksi baru dan blokade angkatan laut Amerika Serikat.

Dana hasil ekspor minyak selama empat bulan pertama tahun kalender Iran tersebut diproyeksikan mampu menutupi kebutuhan pengeluaran pemerintah untuk periode Juli hingga Desember 2026. Laporan kantor berita Fars mencatat bahwa penerimaan negara dari sektor energi ini telah mencapai 99 persen dari target anggaran tahunan.

Pemerintah Iran memastikan bahwa pasokan cadangan minyak domestik masih mencukupi untuk dialokasikan ke pasar internasional di luar jangkauan blokade AS. Kebijakan ini diambil demi menjaga kontinuitas pendapatan negara hingga Maret 2027.

"Saat ini, penjualan minyak terus berlanjut dan menjangkau pelanggan jauh di luar perairan teritorial kami," kata Menteri Perminyakan Iran Mohsen Paknejad.

Paknejad mengakui adanya penurunan volume pengiriman komoditas tersebut akibat pengawasan ketat armada militer AS di perbatasan laut. Namun, pihak kementerian memilih menahan rincian operasional ekspor guna mencegah pemanfaatan data oleh pihak luar.

"Tidak ada yang kebal terhadap sanksi AS," kata Menteri Keuangan AS Scott Bessent.

Pernyataan tersebut disampaikan Bessent saat menegaskan bahwa paket sanksi ekonomi baru Washington menyasar seluruh jaringan pendukung Teheran, termasuk pembeli minyak mentah dan lembaga keuangan perantara. AS turut melabeli aktivitas pembelian minyak Iran oleh pihak asing sebagai bentuk pendanaan terhadap negara penyokong terorisme.

Di sisi lain, China yang mengimpor hingga 90 persen minyak Iran menolak tekanan Washington dan terus mempertahankan hubungan dagang bilateral. Sebagian besar pasokan tersebut diserap oleh kilang independen China melalui jalur transaksi hukum internasional.

"Kerja sama China dan Iran selalu dilakukan dalam kerangka hukum internasional dan tidak boleh dicampuri atau diganggu," ujar Juru Bicaranya Kementerian Luar Negeri China Lin Jian.

Lin Jian menambahkan bahwa penerapan strategi pembatasan ekonomi sepihak oleh Washington tidak akan menyelesaikan krisis diplomatik yang terjadi. Sebaliknya, kebijakan pembatasan tersebut dinilai berpotensi memperburuk eskalasi ketegangan di kawasan Timur Tengah.

"Dalam beberapa hal, China mendapat manfaat dari keterlibatan berkelanjutan Washington dalam keamanan dan pertahanan regional, dan tidak berupaya menggantikan AS dalam hal tersebut," kata William Yang, Analis Senior Asia Timur Laut di International Crisis Group.

Menurut Yang, posisi Iran bagi Beijing tetap merupakan mitra strategis yang penting di kawasan Teluk. Kendati demikian, kedua belah pihak diprediksi bakal tetap menjaga stabilitas komunikasi menjelang agenda KTT diplomasi bilateral pada September mendatang.

"Dengan latar belakang ini, Beijing tidak akan menyerah pada tekanan AS untuk memutuskan hubungan ekonomi dan perdagangan dengan Iran atau membantu AS mempertahankan kehadirannya di Timur Tengah," kata Gu Xuewu, Direktur Pusat Studi Global Universitas Bonn.

Gu menilai ketegangan militer AS di Timur Tengah justru mendorong China untuk semakin konsisten memperkuat kerja sama energi dan perdagangan dengan negara-negara Arab tanpa terpengaruh oleh tekanan sanksi sekunder.

"China tidak setuju dengan perilaku agresif AS di kawasan ini, dan bahkan lebih tidak bersedia menerima upaya AS yang menggunakan segala cara yang dimilikinya untuk menghalangi kerja sama antara negara-negara Arab dan Tiongkok di bidang energi, militer, sains, teknologi, dan perdagangan," ujar Gu Xuewu.

Menurut analisis Gu, Beijing tidak akan memprakarsai konfrontasi langsung dengan AS di wilayah Teluk, melainkan memilih membiarkan Washington menanggung dampak dari kekeliruan strategisnya sendiri.

"Karena Beijing dan Washington sama-sama fokus mempersiapkan pertemuan puncak yang sangat dinantikan pada 24 September, saya tidak berpikir salah satu negara pun akan mengambil tindakan drastis terhadap Iran yang dapat membahayakan pertemuan tersebut," kata William Yang.

Krisis geopolitik dan dampak sanksi ekonomi AS ini dijadwalkan menjadi salah satu agenda pembahasan utama dalam KTT Organisasi Kerja Sama Shanghai (SCO) di Kirgistan pada 31 Agustus hingga 1 September 2026.