Target Pertumbuhan Ekonomi 6% di 2027 Dinilai Perlu Koreksi Kebijakan

Penulis : Teguh Adi Prasetyo / Nasori 19 Aug 2026 | 11:01 WIB

Siswa berjalan membawa paket Makan Bergizi Gratis (MBG) di SDN Pejaten Barat 01, Pasar Minggu, Jakarta, Selasa (4/8/2026). (ANTARA FOTO/Angga Budhiyanto)

JAKARTA, ID – Target pertumbuhan ekonomi 6% pada 2027 dinilai masih mungkin dicapai, tetapi membutuhkan koreksi mendasar terhadap arah dan bauran kebijakan pemerintah. Mengejar pertumbuhan semata tidak cukup. Pemerintah perlu memastikan setiap tambahan pertumbuhan mampu memperkuat daya beli, menciptakan lebih banyak pekerjaan formal, menggerakkan industri, serta menyebarkan manfaat ekonomi secara lebih merata.

Kekuatan pasar domestik menjadi modal utama untuk mengejar target tersebut di tengah tekanan ekonomi global. Namun, mesin ekonomi dalam negeri harus dioptimalkan melalui kebijakan yang lebih inklusif, kepastian berusaha dan hukum, penguatan industri manufaktur, serta kebijakan fiskal yang tidak hanya mengejar penerimaan dan membiayai belanja, tetapi juga aktif mendorong produktivitas dan industrialisasi.

Pada saat yang sama, kualitas pertumbuhan menjadi pekerjaan rumah besar. Investasi terus meningkat, tetapi daya serap tenaga kerjanya makin kecil dan pekerjaan baru lebih banyak muncul di sektor informal. Kondisi tersebut membuat pertumbuhan ekonomi yang bertahan di atas 5% belum sepenuhnya tertransformasikan menjadi peningkatan kesejahteraan, sementara tekanan terhadap daya beli dan kelas menengah masih terasa.

Pemerintah juga perlu menimbang kembali desain program-program prioritas beranggaran besar seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Program tersebut tidak harus dihentikan, tetapi desain, sasaran, sumber pendanaan, dan implementasinya perlu diarahkan agar menciptakan efek pengganda lebih besar bagi pertanian, UMKM, industri daerah, dan penciptaan lapangan kerja, tanpa mengorbankan belanja produktif lainnya.

Koreksi juga diperlukan terhadap kecenderungan sentralisasi dan pembentukan berbagai institusi ekonomi baru. Besarnya peran negara perlu ditempatkan sebagai kemampuan pemerintah membangun strategi, regulasi, dan institusi yang kuat serta melibatkan swasta, daerah, dan masyarakat, bukan mengambil alih makin banyak aktivitas ekonomi. Reformasi kelembagaan, kepastian hukum, tata kelola, serta komunikasi kebijakan menjadi fondasi agar kebijakan dapat menghasilkan dampak sesuai tujuan.

Editor: Nasori

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

RAPBN 2027 Belum Menjawab Kegelisahan

Bunga Utang Kian Membebani Fiskal

Indef: Asumsi RAPBN 2027 Jangan Terlalu Optimistis

Ekonom: Manufaktur Butuh Dukungan Fiskal untuk Bangkit

APBN 2027 Boleh Gemuk, tapi Harus Efektif

Market 8 menit yang lalu Harga Emas Menguat, Pasar Tunggu Risalah The Fed Harga emas hari ini menguat menjelang risalah The Fed, didukung turunnya yield Treasury dan ekspektasi suku bunga yang lebih rendah

Macroeconomy 16 menit yang lalu RAPBN 2027 Belum Menjawab Kegelisahan RAPBN semestinya menjadi instrumen koreksi atas kelemahan APBN sebelumnya.

Macroeconomy 21 menit yang lalu Menata Ulang Mesin Pertumbuhan Pemerintah juga perlu menimbang kembali desain program-program prioritas beranggaran besar seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan KDMP.

Energy 23 menit yang lalu Stabilitas Lifting Minyak di Era Prabowo Tren penurunan lifting mulai coba ditahan Pemerintahan Prabowo sejak 2025

Market 25 menit yang lalu Harga Emas Antam (ANTM), UBS, dan Galeri 24 di Pegadaian, Rabu 19 Agustus 2026 Harga emas Antam (ANTM), UBS, dan Galeri 24 anjlok berjemaah di Pegadaian hari ini, Rabu (19/8/2025). Cek update lengkapnya

International 30 menit yang lalu Perkuat Hubungan Strategis, Menlu China Wang Yi Melawat ke Indonesia Hadiri Dialog 2+2 Menlu China Wang Yi bakal melawat ke Indonesia untuk menghadiri Dialog 2+2 dan CSD. Simak fokus kerja sama keamanan hingga maritim.

Tag Terpopuler

Terpopuler

Siloam (SILO) Berencana Akuisisi 14 Rumah Sakit Senilai Rp 6,9 Triliun

Penulis : Teguh Adi Prasetyo / Nasori 19 Aug 2026 | 11:01 WIB

Dengan demikian, tantangan menuju pertumbuhan 6% bukan terutama menentukan seberapa besar APBN dibelanjakan, melainkan memastikan dari mana pertumbuhan berasal dan siapa yang menikmatinya. Kebijakan ekonomi perlu diarahkan kembali kepada penguatan konsumsi, investasi produktif, industrialisasi, ekspor, penciptaan pekerjaan berkualitas, serta penguatan institusi agar pertumbuhan lebih inklusif dan berkelanjutan.

Pandangan tersebut mengemuka dalam B-Universe Focus Group Discussion (The Forum) bertema “Menimbang Ulang Kebijakan & Arah Pertumbuhan Ekonomi” di Kantor B-Universe, PIK2, Tangerang, Banten, Selasa (18/8/2026). Diskusi menghadirkan Founder dan Ekonom Senior Core Indonesia Hendri Saparini, Direktur Eksekutif CSIS Yose Rizal Damuri, Direktur Ekonomi Celios Nailul Huda, Komisaris Utama B-Universe Enggartiasto Lukita, serta mantan Dirjen Perundingan Perdagangan Internasional Kemendag dan mantan Duta Besar RI untuk WTO Iman Pambagyo. Diskusi dimoderatori Pemimpin Redaksi Investor Daily, investor.id, dan Jakarta Globe Djaka Susila.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menetapkan pertumbuhan ekonomi 6% pada 2027, tertinggi dalam lebih dari satu dekade. Dalam penyampaian Nota Keuangan dan RAPBN 2027 di Gedung DPR/MPR/DPD RI, Jumat (14/8/2026), pemerintah mengusulkan belanja negara Rp4.097,2 triliun dan pendapatan negara Rp3.426 triliun, dengan defisit 2,4% terhadap produk domestik bruto (PDB).

RAPBN 2027 dirancang ekspansif, terarah, dan terukur untuk mendorong pertumbuhan serta mempercepat peningkatan kesejahteraan. Pemerintah antara lain menempatkan swasembada pangan dan energi, pembangunan industri nasional, serta penguatan pendidikan sebagai prioritas. Target 6% juga menjadi tahapan menuju ambisi pemerintah membawa pertumbuhan ekonomi mencapai 8% pada 2029.

Kekuatan Ada di Pasar Domestik

Hendri Saparini menilai, target pertumbuhan ekonomi 6% bukan sesuatu yang mustahil, tetapi pemerintah terlebih dahulu harus mampu menerjemahkan secara konkret sumber pertumbuhannya. Ekonomi Indonesia mempunyai modal besar karena sebagian besar aktivitasnya ditopang pasar domestik. Karena itu, strategi pembangunan harus mampu “mengawinkan” kekuatan pasar dalam negeri dengan sumber daya ekonomi nasional.

Editor: Nasori

Indef: Asumsi RAPBN 2027 Jangan Terlalu Optimistis

Ekonom: Manufaktur Butuh Dukungan Fiskal untuk Bangkit

Finance 2 menit yang lalu Kredit Korporasi Masih Jadi Mesin Pertumbuhan Kredit korporasi masih akan menjadi sumber pertumbuhan kredit perbankan pada semester II-2026.

Finance 4 menit yang lalu Danamon Perkuat Solusi Investasi dan Layanan Nasabah Prioritas Danamon (BDMN) memperkuat layanan investasi dan nasabah prioritas, sekaligus meraih dua penghargaan

InveStory 8 menit yang lalu Memitigasi Ilusi "Durian Runtuh" di Balik Pelemahan Rupiah Eksportir perlu disiplin menjaga margin keuntungan melalui strategi lindung nilai yang terukur di tengah meningkatnya berbagai risiko usaha.

Market 17 menit yang lalu Harga Emas Menguat, Pasar Tunggu Risalah The Fed Harga emas hari ini menguat menjelang risalah The Fed, didukung turunnya yield Treasury dan ekspektasi suku bunga yang lebih rendah

Macroeconomy 25 menit yang lalu RAPBN 2027 Belum Menjawab Kegelisahan RAPBN semestinya menjadi instrumen koreksi atas kelemahan APBN sebelumnya.

Penulis : Teguh Adi Prasetyo / Nasori 19 Aug 2026 | 11:01 WIB

“Kalau tahun depan ditargetkan 6%, itu tidak mudah. Pemerintah perlu menerjemahkan: pertumbuhan 6% itu akan dihasilkan dari mana?” kata Hendri. Menurut dia, sekitar 75% ekonomi Indonesia digerakkan aktivitas domestik sehingga kekuatan tersebut semestinya menjadi basis akselerasi.

Persoalannya, kebijakan pemerintah saat ini dinilai belum cukup inklusif. Hendri melihat, kecenderungan resentralisasi dan membesarnya peran negara berlangsung terlalu cepat tanpa strategi transisi. Padahal, peran negara yang kuat seharusnya diwujudkan melalui kemampuan pemerintah merancang strategi yang melibatkan pusat dan daerah, BUMN dan swasta, serta pelaku ekonomi besar maupun kecil.

Koreksi serupa, menurut Hendri, diperlukan terhadap MBG. Program prioritas Presiden tersebut memiliki legitimasi politik untuk diteruskan, tetapi pendekatannya harus diubah agar anggaran yang sangat besar menghasilkan multiplier effect. MBG dapat menjadi offtaker bagi pertanian, UMKM, katering lokal hingga industri pengolahan di daerah. Sumber pendanaannya pun semestinya dikaitkan dengan program ekonomi yang relevan, bukan mengandalkan anggaran pendidikan.

Industri manufaktur juga perlu dikembalikan sebagai mesin pertumbuhan. Dengan kontribusi sekitar 18% terhadap PDB, Hendri menilai, hilirisasi tidak boleh berhenti pada pengolahan sumber daya alam satu tingkat. “Kita ingin membangun industri bukan hanya melakukan downstreaming satu level, tetapi bagaimana membangun ekosistem industri,” ujar dia. Instrumen fiskal, menurut dia, harus mulai dipakai secara aktif untuk mendorong perkembangan industri.

Editor: Nasori

Indef: Asumsi RAPBN 2027 Jangan Terlalu Optimistis

Ekonom: Manufaktur Butuh Dukungan Fiskal untuk Bangkit

Menghasilkan Pekerjaan

Yose Rizal Damuri mengingatkan bahwa pertumbuhan harus diuji dari manfaat yang dihasilkan. Indonesia pernah dijuluki The Economist sebagai “Komodo Economy” karena ketangguhannya menghadapi gejolak global. Namun, ia mempertanyakan apakah daya tahan tersebut masih sekuat dahulu ketika stabilitas makro mulai menghadapi tekanan dan berbagai institusi baru dibentuk dengan cepat.

Salah satu indikatornya adalah kualitas penciptaan pekerjaan. Yose mencatat investasi memang meningkat, tetapi semakin padat modal. Dalam paparannya, ia menyebut setiap Rp1 triliun investasi pada sekitar 2014 masih mampu menciptakan sekitar 3.500 pekerjaan, sedangkan sekarang hanya sekitar 1.200 pekerjaan. Artinya, peningkatan investasi tidak otomatis menghasilkan penyerapan tenaga kerja yang sebanding.

Problem itu diperkuat dominasi pekerjaan informal. Dalam wawancara seusai diskusi, Yose mengatakan hampir 80% pekerjaan baru yang tercipta berada di sektor informal. “Artinya kualitas pekerjaan yang tercipta juga makin menurun,” ujar dia. Kondisi itu ikut menjelaskan tekanan terhadap kelas menengah, yang menurutnya mengalami penurunan baik secara persentase maupun jumlah.

Yose juga mengingatkan agar APBN ditempatkan sebagai instrumen yang benar-benar produktif. Masalah utama program besar seperti MBG bukan sekadar besar-kecilnya anggaran, melainkan ketepatan alokasinya. Dengan banyaknya persoalan ekonomi yang membutuhkan intervensi pemerintah, setiap rupiah APBN harus diarahkan kepada kebutuhan dengan dampak ekonomi dan sosial terbesar.

Editor: Nasori

Indef: Asumsi RAPBN 2027 Jangan Terlalu Optimistis

Ekonom: Manufaktur Butuh Dukungan Fiskal untuk Bangkit

Kredit Korporasi Masih Jadi Mesin Pertumbuhan

Danamon Perkuat Solusi Investasi dan Layanan Nasabah Prioritas

Emiten Omzetnya Rp 4,75 Triliun, PBV Cuma 0,31 Kali, Mendadak Diborong

Memitigasi Ilusi "Durian Runtuh" di Balik Pelemahan Rupiah

Harga Emas Menguat, Pasar Tunggu Risalah The Fed

Penulis : Teguh Adi Prasetyo / Nasori 19 Aug 2026 | 11:01 WIB

Daya Beli dan Kepastian Usaha

Nailul Huda melihat, paradoks antara angka pertumbuhan dan kondisi yang dirasakan sebagian masyarakat. Indeks keyakinan konsumen, penjualan ritel, PHK hingga kemampuan menabung kelompok bawah, menurut dia, menunjukkan tekanan yang tidak sepenuhnya tercermin dalam angka pertumbuhan agregat.

“Yang harus kita lihat bukan hanya apakah ekonomi tumbuh 5,61%, 5,29%, atau nanti 6%. Siapa yang menikmati pertumbuhan tersebut? Apakah pertumbuhan itu menciptakan pekerjaan? Apakah meningkatkan daya beli?” kata Nailul.

Dari sisi industri, Nailul menilai, persoalan struktural berupa ketidakpastian bisnis dan hukum serta ekonomi biaya tinggi harus dibereskan. Birokrasi, pungutan liar, korupsi, dan berbagai inefisiensi membuat ICOR (Incremental Capital Output Ratio) tetap tinggi dan menahan kontribusi manufaktur di kisaran 18% PDB, jauh dari level yang pernah mendekati 30% pada dekade 2000-an. “Dunia usaha membutuhkan kepastian. Kepastian dalam berbisnis dan kepastian hukum,” ujar dia.

Namun, pemulihan industri juga tidak akan kuat tanpa permintaan. Nailul menempatkan pelemahan daya beli sebagai akar masalah yang perlu segera ditangani. Ketika daya beli melemah, permintaan agregat turun, perusahaan mengurangi produksi dan akhirnya mengurangi pekerja. Pemerintah karena itu perlu mengendalikan harga pangan, mengurangi beban pengeluaran dasar rumah tangga, serta mempertimbangkan kebijakan perpajakan yang dapat menopang konsumsi.

Jangan Abaikan Institusi

Iman Pambagyo membawa persoalan tersebut ke aspek yang lebih fundamental: kualitas institusi. Menurut dia, tekanan global tidak hanya dialami Indonesia. Perbedaan kemampuan setiap negara menghadapinya sangat ditentukan oleh kekuatan institusi dan kredibilitas tata kelola.

“Institutions matter more than policies,” kata Iman. Kebijakan yang baik, menurut dia, tidak akan menghasilkan dampak optimal jika institusinya lemah, meritokrasi tidak berjalan, terdapat korupsi, kolusi dan nepotisme, serta proses pembuatan regulasi mengabaikan konsultasi publik dan good regulatory practices.

Editor: Nasori

Indef: Asumsi RAPBN 2027 Jangan Terlalu Optimistis

Ekonom: Manufaktur Butuh Dukungan Fiskal untuk Bangkit

Penulis : Teguh Adi Prasetyo / Nasori 19 Aug 2026 | 11:01 WIB

Karena itu, kecenderungan membentuk institusi baru atau melakukan reset terhadap sistem lama perlu dicermati. Pemerintah semestinya tidak selalu memulai dari nol, tetapi mencari kebijakan yang relatif mudah diperbaiki dengan dampak besar. Komunikasi publik juga harus berubah dari pola monolog menjadi dialog yang mampu menangkap aspirasi masyarakat dan dunia usaha.

Enggartiasto Lukita sebelumnya mengingatkan perlunya melihat kondisi ekonomi tidak hanya dari indikator makro, tetapi juga realitas mikro. Ramainya pusat perbelanjaan, restoran, dan kawasan wisata belum cukup menjadi ukuran ekonomi masyarakat secara keseluruhan. Pertanyaan pentingnya adalah apakah kenaikan pendapatan mampu mengimbangi kenaikan biaya hidup, terutama bagi kelompok berpendapatan tetap.

Enggartiasto juga menyoroti meningkatnya pemutusan hubungan kerja (PHK) di tengah klaim terjaganya pertumbuhan serta tantangan eksternal ketika perekonomian Eropa, China, dan Amerika Serikat menghadapi tekanan. Karena itu, pertanyaan mendasarnya bukan sekadar apakah Indonesia bisa tumbuh 6% dan kemudian 8%, melainkan bagaimana mencapainya sekaligus memastikan pemerataan berjalan.

Benang merah pandangan para ekonom dan pelaku kebijakan tersebut adalah perlunya menggeser orientasi dari sekadar mengejar angka pertumbuhan menuju memperbaiki mesin yang menghasilkan pertumbuhan. Pasar domestik harus diperkuat, daya beli dijaga, industri dibangkitkan, investasi diarahkan kepada penciptaan pekerjaan berkualitas, ruang swasta dan daerah diperluas, serta institusi dan tata kelola diperkuat. Dengan fondasi itulah target 6% berpeluang tidak hanya tercapai di atas kertas, tetapi juga dirasakan masyarakat.

Editor: Nasori