Ekonom ISEI Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Semester II 2026 Membaik

Optimisme terhadap prospek ekonomi Indonesia pada semester II-2026 menguat di kalangan praktisi dan akademisi. Penilaian positif ini terekam dalam survei Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (PP ISEI) terhadap 4.012 responden berlatar belakang ekonomi dan bisnis.

Survei yang dilakukan secara daring tersebut mencatat indeks persepsi pertumbuhan ekonomi semester I-2026 berada di angka 60. Capaian pertumbuhan ekonomi sekitar 5% dinilai menjadi modal penting untuk menjaga ritme ekspansi nasional, sebagaimana dikutip dari Detik Finance.

Keyakinan responden ISEI terus meningkat saat memproyeksikan kinerja ekonomi pada semester II-2026. Indeks persepsi prospek ekonomi mendatang naik ke level 62,3.

"Para ekonom dan responden berlatar belakang ekonomi dan bisnis pada umumnya mempunyai persepsi positif terhadap pertumbuhan ekonomi pada semester 1 tahun 2026 ini (indeks 60). Kinerja pertumbuhan 5 persen dinilai sebagai modal untuk terus mempertahankan pertumbuhan ekonomi nasional," kata Ekonom Senior sekaligus Pengurus Pusat ISEI, Didik J Rachbini, Kamis (27/8/2026).

"Persepsi para ekonom dan responden berlatar belakang ekonomi dan bisnis tentang pertumbuhan ekonomi semester 2 yang akan datang optimis (indeks 62,3), seperti ditunjukkan dalam indeks yang lebih tinggi dibandingkan dengan indeks semester pertama," ujar Didik J Rachbini.

Sentimen positif juga terlihat pada kinerja perdagangan luar negeri. Responden memproyeksikan ekspor tumbuh lebih baik dibanding impor dengan indeks 60,3 pada semester I-2026, lalu melesat ke angka 62 untuk semester II-2026. Kendati demikian, keraguan masih membayangi variabel tingkat pengangguran serta laju inflasi.

Proyeksi optimistis dari kalangan pakar bertolak belakang dengan pandangan masyarakat umum. Mengacu pada survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) pada Juli 2026, penilaian publik terhadap ekonomi nasional justru menyentuh titik terendah dalam beberapa tahun terakhir.

Data SMRC menunjukkan sebanyak 49,4% responden menilai kondisi ekonomi nasional dalam kategori buruk atau sangat buruk. Sebaliknya, hanya 15,7% masyarakat yang menganggap kondisi ekonomi berada di taraf baik atau sangat baik.

Didik menjelaskan perbedaan penarikan sampel menjadi penyebab utama disparitas hasil tersebut. Survei ISEI menerapkan metode purposive sampling yang menyasar pakar ekonomi, sedangkan survei umum menggunakan pemelihan sampel secara acak.

"Bagaimana survei ini bisa berbeda? Responden yang pertama (diambil secara purposive) adalah orang-orang yang memiliki pengetahuan lebih mendalam dibandingkan dengan survei publik, yang diambil secara acak," kata Didik J Rachbini.

"Survei yang pertama melihat keadaan lebih realistis karena mengetahui dengan lebih benar dibandingkan dengan yang kedua, yang lebih merupakan persepsi," tutur Didik J Rachbini.

Sorotan Pada Kepastian Hukum dan Tantangan Domestik

Di balik proyeksi ekonomi yang solid, para ekonom memberikan catatan kritis terhadap aspek penegakan hukum. Indeks kemampuan pemerintah dalam menjamin kepastian hukum hanya meraih skor 53,4.

Penilaian rendah ini sejalan dengan temuan SMRC. Pada survei publik tersebut, hanya 26,4% responden yang menilai penegakan hukum berjalan baik atau sangat baik, 37,6% menilai buruk atau sangat buruk, dan 30,2% menganggapnya sedang.

Selain kepastian hukum, para ekonom mengingatkan sejumlah tantangan riil yang berpotensi menekan perekonomian nasional dalam enam bulan mendatang. Faktor risiko utama meliputi pelemahan daya beli masyarakat, lonjakan harga pangan dan energi, serta pengelolaan defisit APBN.

"Kesimpulan dari survei ISEI ini adalah optimisme yang cukup menonjol dimana anggota ISEI memiliki ekspektasi kondisi perekonomian akan semakin baik dalam 6 bulan ke depan (semester kedua)," kata Didik J Rachbini.

"Namun tantangan yang menghadang tidak lain adalah daya beli masyarakat, peningkatan harga-harga (pangan dan energi), defisit APBN. Berbeda dengan persepsi umum, anggota ISEI cukup percaya bahwa pemerintah (pusat dan daerah) dinilai memiliki kemampuan dalam peningkatan perekonomian Indonesia," ujar Didik J Rachbini.