Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Semester I-2026 Belum Sepenuhnya Cerminkan Kesejahteraan Masyarakat

Penulis : Bambang Ismoyo 18 Aug 2026 | 20:13 WIB

Direktur Eksekutif CSIS Yose Rizal Damuri dalam FGD The Forum dengan tema "Menimbang Ulang Kebijakan dan Arah Pertumbuhan Ekonomi" yang diselenggarakan di kantor B-Universe, Tangerang, Banten, Selasa (18/8/2026). (B-Universe Photo/Joanito De Saojoao)

JAKARTA, investor.id – Pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,45% pada semester I-2026 dinilai belum sepenuhnya mencerminkan perbaikan kesejahteraan masyarakat. Ekonom senior CSIS Yose Rizal Damuri menilai tantangan utama bukan hanya mendorong pertumbuhan lebih tinggi, tetapi memastikan pertumbuhan ekonomi dan khususnya investasi mampu menciptakan lebih banyak lapangan kerja berkualitas.

Menurut Yose, pertumbuhan ekonomi memang menjadi salah satu indikator penting untuk mengukur kinerja perekonomian. Namun, angka pertumbuhan yang tinggi semestinya diikuti manfaat yang dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat.

Ia menilai masih terdapat sejumlah persoalan yang perlu diperhatikan, terutama terkait penciptaan lapangan kerja dan kualitas investasi.

Salah satu catatan utama adalah kondisi ketenagakerjaan. Meski tingkat pengangguran relatif rendah, sebagian besar lapangan kerja baru justru tercipta di sektor informal, yang porsinya disebut mencapai sekitar 80%. Di sisi lain, pengangguran terdidik juga menunjukkan kecenderungan meningkat.

“Pengangguran itu rendah tetapi kebanyakan lapangan pekerjaan yang tercipta adanya di sektor informal, bahkan 80%. Kemudian juga pengangguran yang terdidiknya makin hari makin besar,” ungkap Yose dalam acara diskusi di Tangerang, Selasa (18/8/2026).

Persoalan lainnya, lanjut Yose, terlihat dari kemampuan investasi dalam menciptakan lapangan pekerjaan. Nilai investasi yang terus meningkat belum diikuti penciptaan pekerjaan dalam jumlah yang memadai.

Sebagai gambaran, setiap Rp 1 triliun investasi pada 2014 disebut mampu menciptakan hingga sekitar 3.500 lapangan pekerjaan. Kini, angka tersebut diperkirakan hanya sekitar 1.200 lapangan pekerjaan.

Menurut Yose, penurunan kemampuan investasi dalam menciptakan lapangan kerja tersebut tetap signifikan meskipun telah memperhitungkan faktor inflasi.

Kondisi itu menunjukkan adanya perubahan struktur investasi Indonesia yang semakin padat modal dan meninggalkan pola padat karya. Padahal, industri padat karya masih dibutuhkan untuk menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, mengingat struktur ketenagakerjaan Indonesia.

Karena itu, Yose menilai pertumbuhan ekonomi tidak cukup hanya dilihat dari besarnya angka pertumbuhan. Pemerintah juga perlu memastikan pertumbuhan tersebut mampu menciptakan lapangan kerja yang berkualitas dan memberikan dampak nyata terhadap kehidupan masyarakat.

“Kalau pertumbuhannya tersebut hanya dalam angka, tidak terlihat hasilnya, itu bukan yang kita tuju,” pungkas Yose.

Editor: Prisma Ardianto

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Industri Petrokimia Tertekan, Butuh Dukungan Kebijakan Komprehensif

Ekonom: Manufaktur Butuh Dukungan Fiskal untuk Bangkit

APBN 2027 Boleh Gemuk, tapi Harus Efektif

Target Pendapatan 2027 Bisa Meleset jika Ekonomi Tak Tumbuh 6%

Bukan Sekadar Tumbuh 6%, Ini PR Ekonomi Prabowo pada 2027

Market 4 menit yang lalu Laba Bersih BCA (BBCA) hingga Juli 2026, Mulai Ada Percepatan Laba bersih BCA (BBCA) mencapai Rp 35,3 triliun hingga Juli 2026. Stockbit melihat NIM dan pertumbuhan kredit mulai membaik.

Market 7 menit yang lalu Resep AVIA Raup Laba Rp938 Miliar di Tengah Masifnya Tantangan PT Avia Avian Tbk (AVIA) atau Avian Brands mencatatkan pertumbuhan laba bersih di atas 20% menjadi Rp938 miliar semester I-2026.

Macroeconomy 9 menit yang lalu Indonesia Butuh Lapangan Kerja, Bukan Sekadar Pertumbuhan Tinggi Ekonomi Indonesia tumbuh 5,45% pada semester I-2026, tetapi ekonom menilai penciptaan lapangan kerja berkualitas masih menjadi tantangan.

International 25 menit yang lalu Rusia Peringatkan Inggris Akan Bayar Mahal Usai Dihantam Drone Rusia peringatkan Inggris akan "bayar harga mahal" usai drone buatan Inggris dipakai Ukraina serang wilayah Rusia.