CSIS Soroti Keterbatasan Ruang Fiskal RAPBN 2027 Proyeksi 6 Persen

Pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen dengan mengalokasikan anggaran belanja negara senilai Rp 4.097,2 triliun pada RAPBN 2027, Selasa (25/8/2026). Dilansir dari Investor Daily, ruang fiskal untuk alokasi pembangunan yang secara langsung memperluas kapasitas ekonomi dinilai sangat terbatas.

Sebagian besar anggaran pada pemerintah pusat terserap untuk memenuhi pengeluaran wajib dan belanja rutin. Beban tersebut mencakup pembayaran bunga utang negara, porsi subsidi, hingga gaji aparatur sipil negara.

Direktur Eksekutif Center for Strategic and International Studies (CSIS), Yose Rizal Damuri, memaparkan rincian struktur pengeluaran pemerintah pusat yang membatasi ruang belanja pembangunan tersebut.

"Dalam APBN 2027, sekitar 30% belanja pemerintah pusat akan dipergunakan untuk pembayaran bunga dan subsidi, sekitar 20% merupakan belanja pegawai. Sehingga ruang untuk belanja produktif yang meningkatkan kapasitas pembangunan menjadi terbatas," kata Yose Rizal Damuri, Executive Director Center for Strategic and International Studies (CSIS).

Meskipun bantuan sosial dan gaji pegawai berpotensi menjaga konsumsi masyarakat, dampak yang dihasilkan tidak berpengaruh langsung pada sektor manufaktur atau kegiatan produksi industri secara berkelanjutan.

"Meskipun belanja pegawai dan bantuan sosial dapat meningkatkan daya beli, tetapi tidak akan meningkatkan kapasitas ekonomi," katanya.

Porsi belanja modal yang berfungsi membangun aset fisik dan mendorong sarana ekonomi secara langsung tercatat relatif kecil. Pengalokasian dana untuk belanja modal tersebut pada umumnya hanya menempati porsi di angka 10 persen sampai 15 persen dari total anggaran.

"Biasanya belanja modal memang cenderung kecil sekitar 10%-15%. Jadi kita tidak bisa mengharapkan peran pemerintah yang terlalu besar," ujar Yose.

Keterbatasan anggaran tersebut menjadi tantangan nyata saat belanja negara harus dibagi ke dalam berbagai program prioritas nasional tahun 2027. Karena itu, peningkatkan kapasitas industri, perluasan lapangan kerja, dan kegiatan bisnis baru sangat membutuhkan peranan investasi swasta.

"Prioritas bisa difokuskan pada pembentukan iklim bisnis yang lebih baik. Agar swasta baik dalam maupun luar negeri percaya untuk menanamkan modalnya, dibanding pemerintah sendiri yang turun tangan," jelas Yose.

APBN dianjurkan untuk lebih difokuskan pada perbaikan layanan dasar seperti fasilitas kesehatan, pendidikan, pembangunan infrastruktur dasar, serta penanganan bencana nasional. Penataan iklim investasi dinilai menjadi langkah strategis agar pertumbuhan ekonomi tidak menggantungkan alokasi belanja negara.

"Sekali lagi kemampuan pemerintah sangat terbatas. Lebih baik pemerintah fokus pada program-program mendasar seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan penanganan bencana," tegas Yose.