Pemerintah Intervensi Gelombang PHK Buruh di Jawa Tengah

Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan Said Iqbal melakukan kunjungan kerja ke Jawa Tengah pada Senin (27/7/2026) untuk merespons maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK) di sejumlah pabrik, termasuk PT Samwon Busana Indonesia Jepara dan PT Victory Apparel Semarang.

Langkah intervensi ini dilakukan menyusul instruksi Presiden Prabowo Subianto agar pemerintah segera turun tangan melindungi pekerja yang kehilangan mata pencaharian akibat tekanan ekonomi global dan masalah internal perusahaan.

Saat mendatangi PT Samwon di Jepara, Said Iqbal menuntut manajemen membayarkan pesangon dan hak buruh secara penuh 100 persen untuk 685 pekerja terdampak penutupan pabrik. Langkah ini merujuk pada Keputusan Mahkamah Agung Nomor 168 Tahun 2024 yang mengoreksi aturan pembayaran setengah pesangon dalam PP Nomor 35 Tahun 2021.

"Kami minta untuk dibayarkan. Tadi disampaikan manajemen PT Samwon akan mempelajari. Saya bilang lagi, tidak boleh kurang dari satu kali," kata Said Iqbal, Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh.

Penutupan pabrik pakaian di Jepara tersebut dikonfirmasi oleh pihak manajemen akibat lesunya permintaan pasar ekspor Amerika Serikat.

"Owner ada di Korea office. Kami meeting dulu untuk memastikan besarannya," ujar Tri Harti, Chief Export Import PT Samwon Busana Indonesia.

Selain masalah pesangon, Said Iqbal mengusulkan pemberian bantuan langsung tunai (BLT) bagi pekerja yang terkena PHK. Usulan tersebut disampaikan kepada Presiden, Kementerian Sosial, hingga DPR sebagai langkah perlindungan sosial tambahan di luar program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dan Jaminan Hari Tua (JHT).

"Kalau terjadi PHK, cepat turun ke bawah. Itu perintah Presiden. Jadi memastikan, digali penyebabnya apa, persoalannya apa, apa yang bisa dibantu oleh pemerintah," ujar Said Iqbal, Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh.

Merespons usulan tersebut, Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan akan mengkaji skema BLT PHK agar tidak membentur regulasi yang ada.

"Usulan Pak Said Iqbal tentunya bisa dikaji (terlebih dulu) agar tidak melanggar aturan-aturan yang ada di ketenagakerjaan," kata Afriansyah Noor, Wakil Menteri Ketenagakerjaan.

Wamenaker menambahkan bahwa PHK sejatinya merupakan pilihan terakhir bagi industri, di mana mayoritas perusahaan umumnya memangkas jam kerja terlebih dahulu untuk bertahan.

"Rata-rata perusahaan mengurangi jam kerja," ujar Afriansyah Noor, Wakil Menteri Ketenagakerjaan.

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi membeberkan bahwa Pemprov Jateng telah membentuk Satgas PHK guna memitigasi dampak pemutusan hubungan kerja serta menyediakan program pendukung seperti penurunan tarif Trans Jateng, penyediaan day care, dan pembentukan Koperasi Buruh Jawa Tengah Sejahtera.

"Setelah melihat historinya, kayaknya memang terutama karena Covid, banjir bandang, dan kondisi keuangan perusahaan," kata Ahmad Luthfi, Gubernur Jawa Tengah, saat menjelaskan penyebab keterpurukan PT Victory Apparel.

Prinsip perlindungan kepada pekerja rentan menjadi poin utama yang ditekankan oleh istana dalam penyelesaian masalah ketenagakerjaan di daerah.

"Bahasa Presiden begini: kita harus melindungi yang lemah, bukan melindungi yang kuat," kata Said Iqbal, Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh.

Langkah mitigasi melalui pencegahan awal dan mediasi terus didorong untuk memastikan hak-hak seluruh pekerja di Jawa Tengah tetap terpenuhi.

"BLT itu salah satu ikhtiar dari pemerintah," kata Said Iqbal, Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh.

Pemerintah memastikan bahwa setiap buruh yang terdampak PHK tetap berhak atas jaminan sosial dari negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

"Pemerintah, negara memastikan bahwa hak-hak buruh tidak boleh diabaikan," kata Said Iqbal, Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh.