Pemerintah Indonesia dan Uni Eropa Targetkan Penandatanganan IEU CEPA

Pemerintah Indonesia menggelar dialog strategis bersama Delegasi Uni Eropa dan Duta Besar Negara Anggota Uni Eropa di Jakarta pada Jumat (21/8/2026) guna mempercepat penyelesaian dan implementasi perjanjian Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU CEPA), sebagaimana dilansir dari Investor Daily.

Pertemuan tingkat tinggi ini difokuskan pada percepatan penyelesaian dokumen teknis agar kerja sama ekonomi bilateral di kawasan ASEAN dan Indo-Pasifik dapat segera terealisasi melalui pengesahan regulasi yang lebih efektif.

"Kami tadi menyampaikan apresiasi kepada Delegasi Uni Eropa dan para Duta Besar negara-negara Uni Eropa atas kehadiran pada kesempatan ini. Kami melihat IEU CEPA sebagai game changer untuk memperkuat perdagangan, investasi, diversifikasi rantai pasok, dan ketahanan ekonomi bilateral di kawasan ASEAN/Indo-Pasifik," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Penerapan skema IEU CEPA yang direncanakan mulai awal tahun depan akan membebasbebankan 90,4 persen pos tarif menjadi nol persen secara langsung, sementara 8,37 persen selebihnya bakal dikurangi secara bertahap untuk memperluas akses komoditas unggulan nasional.

"Dari perkembangan IEU CEPA, dokumentasi dalam versi bahasa Inggris sudah segera diselesaikan, dan ditargetkan di bulan Oktober mudah-mudahan bisa ditandatangani. Sesudah ditandatangani akan dibawa ke Parlemen Uni Eropa untuk mendapatkan ratifikasi. Di Indonesia sendiri, Pak Menteri Perdagangan sudah berkonsultasi dengan DPR. Indonesia akan menggunakan mekanisme Perpres karena sudah didiskusikan dengan DPR, sehingga implementasinya akan lebih cepat," kata Airlangga Hartarto.

Melalui ratifikasi kesepakatan tersebut, Indonesia mendorong masuknya investasi Eropa pada bidang manufaktur maju, energi terbarukan, kendaraan listrik, sektor digital, hingga industri farmasi guna mendukung percepatan alih teknologi nasional.

"Sekarang Eropa juga menjadi salah satu partner investasi Indonesia sebagai sektor, dan bagi Eropa juga. Terlihat dalam beberapa waktu belakangan, banyak sekali Indonesia mendapatkan kunjungan dari negara-negara Eropa dan mereka membawa business delegation yang besar," kata Airlangga Hartarto.

Pengesahan kemitraan ini sekaligus menjadi solusi untuk mengatasi potensi kekosongan fasilitas perdagangan mengingat masa berlaku skema Generalised Scheme of Preferences (GSP) bagi Indonesia bakal usai di penghujung tahun ini.

"Ini adalah kesempatan fantastis bagi Negara-Negara Anggota Uni Eropa untuk menyatakan komitmen politik mereka untuk menandatangani CEPA sesegera mungkin, dan untuk menindaklanjuti proses ratifikasi seperti yang dijelaskan oleh Pak Menko Airlangga. Ratifikasi ini akan memicu minat yang kuat untuk berinvestasi di Indonesia bagi perusahaan-perusahaan Eropa," kata Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam Denis Chaibi.

Pihak Uni Eropa memastikan akan ada lebih banyak kunjungan pejabat tingkat tinggi, delegasi bisnis, dan anggota keluarga kerajaan Eropa ke Indonesia, termasuk agenda kunjungan Komisioner Perdagangan dan Keamanan Ekonomi Uni Eropa Maros Sefcovic pada akhir Oktober atau awal November mendatang.

"Selain itu, pertemuan semacam ini memungkinkan Negara-Negara Anggota Uni Eropa untuk lebih banyak berinteraksi dengan kementerian terkait, sehingga kita dapat mempersiapkan implementasi CEPA dan membuka potensi investasi seperti yang telah Pak Menko Airlangga sebutkan. Kami sangat senang bahwa APINDO juga mengusulkan Joint Task Force sehingga pelaku bisnis dapat terlibat dalam persiapan CEPA, baik di tingkat teknis maupun secara bilateral dengan Negara-Negara Anggota Uni Eropa," kata Denis Chaibi.

Agenda dialog tersebut dihadiri oleh Menteri Perdagangan Budi Santoso, Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza, jajaran pejabat eselon I lintas kementerian, serta belasan Duta Besar dan Perwakilan Diplomatik negara-negara anggota Uni Eropa.