Pemerintah Matangkan Ratifikasi Perjanjian IEU CEPA Target Selesai Oktober

Pemerintah Indonesia menggelar dialog bersama Delegasi dan Duta Besar Negara-negara Anggota Uni Eropa di Jakarta pada Jumat (21/8/2026) guna mempercepat proses ratifikasi serta implementasi perjanjian kerja sama ekonomi IEU CEPA, sebagaimana dilansir dari Detik Finance.

Langkah percepatan ini diambil untuk memperkuat hubungan perdagangan bilateral, mendorong investasi, serta memperluas diversifikasi rantai pasok dan ketahanan ekonomi di kawasan ASEAN serta Indo-Pasifik.

Melalui implementasi IEU CEPA, Indonesia diproyeksikan memperoleh akses pasar sebesar 90,4 persen pos tarif langsung menjadi nol persen serta pemotongan bertahap untuk 8,37 persen pos tarif lainnya. Fasilitas ini ditujukan untuk memperluas komoditas ekspor seperti sawit, alas kaki, kopi, furnitur, produk pertanian dan perikanan, hingga telekomunikasi.

"Kami tadi menyampaikan apresiasi kepada Delegasi Uni Eropa dan para Duta Besar negara negara Uni Eropa atas kehadiran pada kesempatan ini. Kami melihat IEU CEPA sebagai game changer untuk memperkuat perdagangan, investasi, diversifikasi rantai pasok, dan ketahanan ekonomi bilateral di kawasan ASEAN/Indo-Pasifik," ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan tertulis, Jumat (21/8/2026).

Airlangga menjelaskan bahwa penyusunan dokumen kesepakatan dalam versi bahasa Inggris hampir rampung dan ditargetkan untuk ditandatangani pada Oktober mendatang. Setelah penandatanganan, dokumen akan diserahkan ke Parlemen Uni Eropa, sementara pihak Indonesia akan menerapkan mekanisme Peraturan Presiden (Perpres) setelah berkoordinasi dengan DPR demi mempercepat proses implementasi.

"Dari perkembangan IEU CEPA, dokumentasi dalam versi bahasa Inggris sudah segera diselesaikan, dan ditargetkan di bulan Oktober mudah-mudahan bisa ditandatangani. Sesudah ditandatangani akan dibawa ke Parlemen Uni Eropa untuk mendapatkan ratifikasi. Di Indonesia sendiri, Pak Menteri Perdagangan sudah berkonsultasi dengan DPR. Indonesia akan menggunakan mekanisme Perpres karena sudah didiskusikan dengan DPR, sehingga implementasinya akan lebih cepat," jelas Airlangga.

Pemerintah Indonesia juga mendorong masuknya investasi Uni Eropa pada sektor bernilai tambah tinggi, termasuk manufaktur maju, energi terbarukan, kendaraan listrik, sektor digital, dan farmasi untuk mendukung transformasi industri serta transfer teknologi di tanah air.

"Sekarang Eropa juga menjadi salah satu partner investasi Indonesia sebagai sektor, dan bagi Eropa juga. Terlihat dalam beberapa waktu belakangan, banyak sekali Indonesia mendapatkan kunjungan dari negara-negara Eropa dan mereka membawa business delegation yang besar," tutur Airlangga.

Skema fasilitas Generalised Scheme of Preferences (GSP) Indonesia yang akan berakhir pada akhir tahun ini dinilai mempercepat urgensi ratifikasi IEU CEPA guna mencegah terjadinya kesenjangan regulasi perdagangan.

Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam Denis Chaibi menyambut baik inisiatif dialog tersebut dan menegaskan komitmen politik dari negara-negara anggota Uni Eropa.

"Ini adalah kesempatan fantastis bagi Negara-Negara Anggota Uni Eropa untuk menyatakan komitmen politik mereka untuk menandatangani CEPA sesegera mungkin, dan untuk menindaklanjuti proses ratifikasi seperti yang dijelaskan oleh Pak Menko Airlangga. Ratifikasi ini akan memicu minat yang kuat untuk berinvestasi di Indonesia bagi perusahaan perusahaan Eropa," jelas Denis.

Denis mengonfirmasi bahwa jajaran pejabat tinggi dan delegasi bisnis dari Eropa akan melanjutkan rangkaian kunjungan kerja ke Indonesia. Komisioner Perdagangan dan Keamanan Ekonomi Uni Eropa Maros Sefcovic juga dijadwalkan hadir di Indonesia pada akhir Oktober atau awal November mendatang.

"Selain itu, pertemuan semacam ini memungkinkan Negara-Negara Anggota Uni Eropa untuk lebih banyak berinteraksi dengan kementerian terkait, sehingga kita dapat mempersiapkan implementasi CEPA dan membuka potensi investasi seperti yang telah Pak Menko Airlangga sebutkan. Kami sangat senang bahwa APINDO juga mengusulkan Joint Task Force sehingga pelaku bisnis dapat terlibat dalam persiapan CEPA, baik di tingkat teknis maupun secara bilateral dengan Negara-Negara Anggota Uni Eropa," tutup Denis.

Pertemuan tersebut dihadiri oleh Menteri Perdagangan Budi Santoso, Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza, jajaran Eselon I kementerian terkait, serta para Duta Besar dan Perwakilan Diplomatik dari 19 negara anggota Uni Eropa.