Masyarakat Islandia Tolak Rencana Bergabung dengan Uni Eropa

Masyarakat Islandia memutuskan menolak usulan pemerintah untuk membuka kembali negosiasi keanggotaan dengan Uni Eropa dalam referendum yang digelar Sabtu (29/8/2026). Hasil resmi menunjukkan 52,8 persen pemilih menolak, sementara 47,2 persen mendukung, dengan tingkat partisipasi mencapai 82,5 persen dari total pemilih terdaftar.

Hasil rekapitulasi memperlihatkan penolakan mendominasi wilayah pedesaan dan pinggiran kota. Sebaliknya, dukungan untuk bergabung dengan blok Eropa tersebut hanya meraih keunggulan di dua daerah pemilihan wilayah pusat ibu kota, Reykjavik.

Perdana Menteri Islandia Kristrun Frostadottir menyampaikan dalam konferensi pers bahwa pemerintahannya akan mengalihkan fokus pada penguatan kerja sama yang sudah terjalin melalui Perjanjian Area Ekonomi Eropa (EEA).

"Pelajaran besar bagi saya dan juga pemerintah adalah bahwa masyarakat merasa puas dengan perjanjian EEA," kata Kristrun Frostadottir, Perdana Menteri Islandia.

Pemerintah Islandia semula memproyeksikan keanggotaan Uni Eropa sebagai pelindung dari dinamika persaingan di kawasan Arktik dan perang dagang global. Namun, penolakan publik dipastikan menghentikan pembahasan tersebut selama koalisi kiri-tengah bertugas.

Juru bicara Komisi Eropa mengonfirmasi pihak Brussels menghormati keputusan rakyat Islandia serta menegaskan status negara kepulauan tersebut sebagai mitra dekat. Media publik RUV melaporkan Frostadottir berencana menghubungi Perdana Menteri Norwegia usai referendum.

Isu kedaulatan atas sektor perikanan menjadi faktor penentu kekalahan opsi integrasi. Sektor ini berkontribusi langsung maupun tidak langsung sebesar 15 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) serta menyumbang sekitar 40 persen dari total pendapatan ekspor negara. Data Statistics Iceland mencatat produk kelautan dan budidaya perikanan menyumbang hampir 47 persen ekspor pada periode Agustus 2025 hingga Juli 2026.

Di sisi lain, kekhawatiran geopolitik dan dinamika keamanan di kawasan Arktik tidak mengubah pandangan mayoritas pemilih. Kendati Islandia merupakan anggota NATO tanpa kekuatan militer tetap, publik lebih memprioritaskan kendali penuh atas wilayah perairan nasional.

Pakar politik dari Universitas Bifröst Islandia menilai kampanye kelompok penolak berhasil menyentuh inti identitas nasional terkait pengelolaan sumber daya alam.

"Pihak 'Tidak' berhasil karena mereka memanfaatkan pendorong paling mendasar dari identitas nasional Islandia: tuntutan akan pemerintahan mandiri mutlak. Ini terkait erat dengan kendali atas sumber daya alam dan perikanan, yang membentuk inti dari pemahaman Islandia tentang kedaulatan," kata Eiríkur Bergmann, Profesor Politik Universitas Bifröst.

Bergmann menambahkan bahwa perdebatan publik tidak sepenuhnya mencerminkan perubahan tatanan geopolitik global dan dinamika keamanan di Atlantik Utara.

"Hal yang mungkin paling mencolok dari referendum ini adalah bahwa terlepas dari pergolakan geopolitik yang mendalam di sekitar kita – termasuk paradigma keamanan yang bergeser cepat di Atlantik Utara – realitas global ini tidak pernah benar-benar tersaring dengan baik ke dalam perdebatan publik," kata Eiríkur Bergmann, Profesor Politik Universitas Bifröst.

Ia mengkritik strategi kelompok pendukung yang dinilai kurang mampu menyentuh emosi pemilih.

"Sisi 'Ya' kalah karena mereka menjalankan kampanye yang sangat teknis dan, sejujurnya, tanpa gairah," kata Eiríkur Bergmann, Profesor Politik Universitas Bifröst.

Pemimpin oposisi yang memimpin kampanye penolakan mengemukakan bahwa permasalahan ekonomi seperti inflasi tinggi dan suku bunga bank sentral sebesar 8 persen harus diselesaikan oleh pembuat kebijakan domestik, bukan oleh otoritas Brussels.

"Ini bukanlah masalah yang akan diselesaikan Brussels untuk kita. Ini adalah masalah yang harus diselesaikan oleh politisi Islandia," kata Gudrun Hafsteinsdottir, Pemimpin Oposisi Islandia.

Hafsteinsdottir menepis anggapan bahwa aturan alokasi kuota tangkapan Uni Eropa tidak akan mengganggu wilayah perairan Islandia.

"Saya tahu bahwa Uni Eropa akan datang dengan beberapa janji tentang fleksibilitas, terutama pada awalnya, tetapi kita tahu itu tidak akan berlaku selamanya," kata Gudrun Hafsteinsdottir, Pemimpin Oposisi Islandia.

Sementara itu, perwakilan serikat buruh mengabaikan klaim bahwa integrasi ekonomi Uni Eropa tidak berdampak pada stabilitas nasional.

"Ini tidak akan menyelesaikan masalah struktural Islandia, tetapi bisa menjadi katalis menuju ekonomi yang lebih sehat," kata Vilhjalmur Hilmarsson, Kepala Ekonom Viska.

Dari kalangan akademisi internasional, peneliti menilai tidak adanya krisis ekonomi mendesak membuat masyarakat tidak melihat urgensi untuk bergabung dengan Uni Eropa maupun mengadopsi mata uang euro.

"Saya pikir alasan terbesar dari hasil ini adalah tidak ada urgensi ekonomi bagi Islandia untuk bergabung dengan Uni Eropa dan publik tampaknya juga tidak berpikir ada urgensi dalam hal keamanan dan pertahanan," kata Vilborg Asa Gudjonsdottir, Peneliti Hubungan Internasional Universitas Islandia.

Selama jalannya kampanye, dinamika perdebatan juga diwarnai kritik atas besarnya dana dan taktik ketakutan yang dilancarkan pihak penolak. Pendukung keanggotaan menyuarakan kecemasan mereka terhadap dominasi narasi kampanye tersebut.

"Pihak tidak telah melakukan banyak penyebaran ketakutan dan melakukannya dengan sangat sangat baik," kata Þòrir Snoor, Pendukung Opsi Ya.

Seorang pemilih berusia 25 tahun mengamati kecemasan yang dialami rekan-rekannya terhadap Uni Eropa meskipun menyadari potensi stabilitas ekonomi dari mata uang euro.

"Banyak teman saya mengatakan mereka takut pada Uni Eropa," kata Þòrir Snoor, Pendukung Opsi Ya.

Di tempat berbeda, pemilih lain menyoroti derasnya disinformasi yang beredar selama masa referendum.

"Saya harus berdamai dengan potensi kemenangan pihak tidak," kata Snædis Inga Rúnarsdóttir, Pemilih Referendum.

Menteri Luar Negeri Islandia menegaskan pentingnya pelaksanaan pemungutan suara ini bagi arah kebijakan luar negeri negara.

"Setidaknya masyarakat Islandia telah menunjukkan bahwa mengadakan pemungutan suara adalah hal yang benar untuk dilakukan," kata Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, Menteri Luar Negeri Islandia.

Gunnarsdottir menyambut positif terbukanya ruang diskusi publik mengenai masa depan diplomasi Islandia.

"Dan yang paling saya sukai adalah sekarang kebijakan luar negeri, semuanya, masuk dalam agenda," kata Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, Menteri Luar Negeri Islandia.

Seorang diplomat Uni Eropa memberikan catatan bahwa hasil referendum di Islandia menjadi hambatan tersendiri bagi agend ekspansi blok Eropa di kawasan utara.

"Ini adalah kemunduran yang jelas bagi Brussels," kata Diplomat Uni Eropa, Diplomat Uni Eropa.

Proses negosiasi keanggotaan Islandia pertama kali diajukan pada 2009 akibat krisis keuangan global, sebelum ditangguhkan oleh pemerintah eurosepsip pada 2013 dan dihentikan secara resmi pada 2015. Saat ini, Islandia tetap terintegrasi dalam pasar tunggal Eropa melalui kesepakatan EEA serta kawasan perjalanan bebas paspor Schengen.