Pemilih Islandia Tolak Lanjutkan Negosiasi Gabung Uni Eropa

Pemilih di Islandia menolak proposal untuk melanjutkan kembali negosiasi keanggotaan dengan Uni Eropa dalam referendum yang digelar pada Sabtu, 29 Agustus 2026, menutup perdebatan panjang sejak pembicaraan sempat dihentikan lebih dari satu dekade lalu.

Hasil penghitungan suara menunjukkan kubu penolak unggul dengan selisih 52,8 persen berbanding 47,2 persen, menurut laporan RUV. Reykjavik menjadi satu-satunya wilayah yang mayoritas penduduknya mendukung kelanjutan negosiasi tersebut.

Referendum ini melibatkan sekitar 265.000 pemilih yang diminta menjawab ya atau tidak untuk melanjutkan pembicaraan aksesi ke Uni Eropa. Suara sempat ketat dengan kubu mendukung unggul di awal, tetapi akhirnya berbalik ke penolak seiring bertambahnya penghitungan suara di wilayah pedesaan.

Pendukung referendum mengatakan keanggotaan UE akan menurunkan inflasi, suku bunga, dan membawa stabilitas mata uang euro dibanding krona Islandia yang fluktuatif. Mereka juga melihat pentingnya kerjasama lintas batas, terutama untuk menghadapi perubahan iklim.

Perdana Menteri Kristrún Frostadóttir yang mendukung proposal itu mengungkapkan harapannya agar hasil referendum tidak memecah belah bangsa.

"Saya tidak merasa ada kepahitan," kata Kristrún kepada RUV sebelum hasil final diumumkan.

Faktor geopolitik turut memengaruhi suasana referendum, termasuk ancaman Presiden AS Donald Trump yang berulang kali menyebut Islandia saat membahas Greenland yang letaknya berdekatan.

Meski Islandia anggota NATO dan bergantung pada perjanjian pertahanan dengan AS, sebagian pendukung referendum percaya keanggotaan UE dapat memberi perlindungan lebih kuat jika ancaman geopolitik muncul kembali.

Pihak penolak menggalang dukungan dengan alasan mempertahankan kedaulatan terutama di sektor perikanan, yang merupakan pilar ekonomi utama Islandia. Mereka khawatir kebijakan bersama UE akan membuka perairan untuk kapal-kapal pukat dari negara lain.

Selain itu, pendukung penolakan berargumen bahwa Islandia sudah menikmati akses pasar tunggal dan zona bebas perjalanan Schengen tanpa harus menjadi anggota penuh UE.

Seorang pengusaha berusia 65 tahun, Elias Theodorsson, menyatakan, "Kami tidak butuh Brussels untuk memerintah kami. Kami bisa mengurus diri kami sendiri."

Isu ekonomi juga menjadi perhatian, dengan inflasi dan suku bunga hipotek yang tinggi membuat sebagian warga tertarik pada potensi stabilitas ekonomi melalui keanggotaan UE.

Namun, sebagian besar pemilih merasa kondisi ekonomi Islandia sudah cukup baik dan tidak memerlukan keanggotaan UE, mengingat negara ini pernah mengalami kemiskinan berat dan kini menjadi salah satu yang paling makmur di Eropa berkat usaha sendiri.

Komisaris Perluasan UE, Marta Kos, mengatakan hasil referendum ini akan menjadi contoh bagi proses perluasan Uni Eropa ke negara lain yang lebih miskin di kawasan Balkan Barat.