Pabrik Garmen di Cimahi PHK 178 Buruh Usai Penghentian Produksi

Sebanyak 178 buruh garmen PT Namnam Fashion Industries di Jalan Mahar Martanegara, Kelurahan Cigugur Tengah, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi, Jawa Barat, terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) menyusul penghentian kegiatan produksi perusahaan pada Senin (3/8/2026).

Peristiwa perpisahan para pekerja yang diwarnai isak tangis tersebut sempat mendadak terekam dalam video dan menjadi viral di media sosial.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi, Asep Jayadi, mengonfirmasi kabar efisiensi tersebut setelah melakukan pemantauan di lapangan.

"Menurut informasi di lapangan memang ada PHK, totalnya itu 178 orang," ujar Asep Jayadi, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi.

Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi menduga pihak perusahaan tidak mampu lagi mempertahankan operasional di sektor garmen dan berencana mengubah bidang usahanya.

"Katanya ada efisiensi kerugian, mereka sudah enggak kuat memproduksi garmen, rencana mau berubah jenis usaha juga. Kami sekarang mau melakukan penelusuran dulu untuk kepastiannya," kata Asep Jayadi, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi.

Ketua DPC SPSI Kota Cimahi, Pepet Saeful Karim, menjelaskan bahwa penurunan volume pesanan menjadi pemicu utama keterpurukan operasional pabrik.

"Betul telah terjadi PHK atau efisiensi pengurangan karyawan dikarenakan order PT Namnam terus berkurang dari tahun 2019. Puncaknya di tahun ini 2026 order drop, khususnya di sektor garmen," kata Pepet Saeful Karim, Ketua DPC SPSI Kota Cimahi.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI), Farhan Aqil Syauqi, menilai gelombang PHK tekstil tertekan oleh lonjakan impor dan masuknya investor asing yang mengisi pasar domestik.

"Nah ini fenomena yang baru satu tahun terakhir terlihat, karena permintaan ekspor berkurang, beberapa pabrikan China masuk ke dalam negeri untuk investasi. Saat banyak pabrik tutup, mereka mengisi pasar yang tersisa dengan ekosistem dan kapasitas yang cukup besar," kata Farhan Aqil Syauqi, Sekretaris Jenderal APSyFI.

Farhan mengkritik kebijakan izin impor yang dinilai terlalu longgar dan mendesak evaluasi menyeluruh.

"Karena setiap sektor dikasih izin impor dan dikuota dengan berlebihan, ini berdampak ke industri dari hulu sampai hilir," kata Farhan Aqil Syauqi, Sekretaris Jenderal APSyFI.

Sebagai solusi atas penataan rantai pasok lokal, pengetatan pasokan barang luar negeri dinilai menjadi kunci penyerapan produk lokal.

"Switch ke pasar domestik bisa menjadi jalan alternatif, tetapi impornya harus dikurangi dulu. Stop impor dan evaluasi secara menyeluruh kuota impor," ujar Farhan Aqil Syauqi, Sekretaris Jenderal APSyFI.

Menanggapi fenomena shifting industri, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyebutkan bahwa industri padat karya cenderung berpindah ke wilayah dengan upah minimum lebih rendah.

"Kalau dia sudah break-event point kemudian ada tempat lain yang lebih murah tenaga kerjanya biasanya pindah. Itu sudah di mana-mana," kata Dedi Mulyadi, Gubernur Jawa Barat.

Dedi menambahkan sifat fleksibilitas tempat operasional industri padat karya berbeda dibandingkan industri padat modal.

"Jadi mereka tidak membuat perusahaan ini permanen seperti industri padat modal," ujar Dedi Mulyadi, Gubernur Jawa Barat.

Kawasan operasional garmen disebut kini bergeser dari Bandung Raya menuju wilayah Majalengka dan Indramayu.

"Memang daerahnya bergeser yang biasanya di Bandung, di Karawang, di Purwakarta, di Bandung Barat karena di Indramayu, di Majalengka upahnya lebih rendah, mereka pindah ke sana," kata Dedi Mulyadi, Gubernur Jawa Barat.

Pemerintah provinsi menyarankan para pekerja terdampak untuk memanfaatkan peluang kerja baru di kawasan industri tersebut.

"Banyak. Di Majalengka, Indramayu itu banyak. Indramayu butuh puluhan ribu tuh untuk sektor industri sepatu, alas kaki, garmen ya, banyak," kata Dedi Mulyadi, Gubernur Jawa Barat.

Ketua DPD KSPSI Jawa Barat, Roy Jinto, membenarkan bahwa angka pekerja terpengaruh penutupan pabrik mencapai sekitar 300 orang di Cimahi serta mengimbas daerah lain seperti Subang.

"Di beberapa perusahaan ada yang melakukan pengurangan hari kerja, kemudian jam kerja, bahkan ada yang sudah melakukan pengurangan karyawan. Nah, termasuk yang kejadian kemarin di Cimahi di PT Namnam Industri, melakukan PHK sekitar 300-an orang," kata Roy Jinto, Ketua DPD KSPSI Jawa Barat.

Faktor lain seperti kenaikan nilai tukar dolar AS turut melonjakkan biaya pembelian bahan baku manufaktur.

"Karena mereka ini bahan baku semua rata-rata belinya pakai dolar. Terus kedua, pasar domestik Indonesia khususnya di dalam negeri ini mereka gak bisa bersaing dengan industri-industri dengan barang-barang impor yang masuk kan gitu," ujar Roy Jinto, Ketua DPD KSPSI Jawa Barat.

Akibatnya, perusahaan manufaktur tidak dapat menutup biaya produksi yang terus membengkak.

"Mereka tidak bisa menutupi lagi cost produksinya. Mengakibatkan mungkin mereka mencari solusinya adalah untuk mengurangi beban cost itu dengan cara tadi, mengurangi hari kerja, mengurangi jam kerja, bahkan mengurangi karyawan," kata Roy Jinto, Ketua DPD KSPSI Jawa Barat.

Persaingan ketat pakaian jadi impor membuat pabrik daerah kehilangan pesanan secara signifikan.

"Karena yang baru-baru ini kan yang di Cimahi itu adalah garmen ya. Artinya dengan barang-barang impor yang masuk, pakaian jadi garmen yang ke Indonesia ini, ya mereka nggak kuat untuk bersaing kan gitu," ujar Roy Jinto, Ketua DPD KSPSI Jawa Barat.

Kondisi serupa dialami oleh sejumlah pabrik lain di wilayah Jawa Barat pada bulan sebelumnya.

"Dan di Subang pun Juli kemarin ada juga perusahaan yang juga melakukan PHK, ada dua perusahaan anggota SPSI yang di garmen juga terkena PHK juga. Nah, ini diakibatkan mereka sudah nggak punya order lagi," kata Roy Jinto, Ketua DPD KSPSI Jawa Barat.

Kepala Bidang HI Jamsos Disnakertrans Jawa Barat, Firman Desa, mengonfirmasi bahwa 178 pekerja telah menerima pembayaran hak pesangon dan akan difasilitasi program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) BPJS Ketenagakerjaan.

"Konfirmasi dari Disnaker Cimahi, perusahaan melakukan efisiensi dan total yang di-PHK sebanyak 178 orang," kata Firman Desa, Kepala Bidang HI Jamsos Disnakertrans Jawa Barat.

Pemerintah provinsi mendorong mantan buruh untuk memanfaatkan program pelatihan kerja dan akses pasar kerja baru.

"Setidaknya itu bisa membantu pekerja yang ter-PHK selama dalam masa tidak bekerja, dan juga bisa masuk ke dalam akses pasar kerja baru agar cepat dapat bekerja kembali, dan jika masih dibutuhkan pekerja yang ter-PHK pun bisa mengakses pelatihan kerja," ujar Firman Desa, Kepala Bidang HI Jamsos Disnakertrans Jawa Barat.