Masyarakat Sipil dan Aktivis Bentuk Kabinet Bayangan Pengawas Pemerintah

Sejumlah akademisi dan aktivis masyarakat sipil yang diprakarsai Feri Amsari merancang pembentukan kabinet bayangan sebagai mekanisme pengawasan independen terhadap kebijakan pemerintah. Langkah ini diambil guna merespons melemahnya fungsi kontrol parlemen dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Pengawasan publik tersebut dihadirkan untuk memberikan evaluasi sistematis terhadap kementerian tertentu melalui kritik berbasis data serta penawaran alternatif kebijakan. Koalisi gemuk di pemerintahan dinilai telah memicu kartelisasi politik sehingga peran oposisi formal di parlemen tidak lagi berjalan optimal.

Menteri Sekretaris Negara Kabinet Bayangan, Feri Amsari, menyatakan pihaknya tengah menyiapkan Laporan Nilai untuk mengukur kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berdasarkan acuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan.

"Jadi kami akan mengeluarkan 2,5 bulan lagi tepat 2 tahun Presiden Prabowo Subianto, bulan Oktober, sebelum tanggal 20 atau setelah tanggal 20 Oktober. Untuk menjelaskan apa saja capaian yang gagal dilakukan dan apa yang harus dilakukan pemerintah," ujar Feri Amsari, Mensesneg Kabinet Bayangan.

Laporan berkala tersebut diproyeksikan mencakup ringkasan capaian, poin kegagalan program, serta rekomendasi kebijakan strategis bagi pemerintah pusat.

Kemunculan gagasan kabinet bayangan ini menuai tanggapan kritikal dari kalangan pendukung pemerintah. Ketua Umum Presidium Pusat Barisan Pembaharuan 08, Syafrudin Budiman, menilai fokus utama bangsa saat ini seharusnya diarahkan pada pengawalan agenda pembangunan Asta Cita Prabowo-Gibran.

"Barisan Pembaharuan 08 menilai energi bangsa saat ini seharusnya diarahkan untuk mendukung keberhasilan pembangunan nasional, bukan membangun polemik politik yang berpotensi menurunkan optimisme masyarakat dan dunia usaha," ujar Syafrudin Budiman, Ketua Umum Presidium Pusat Barisan Pembaharuan 08.

Syafrudin menggarisbawahi bahwa kondisi indikator makroekonomi nasional saat ini masih terjaga stabil dengan pertumbuhan positif, inflasi terkendali, dan arus investasi yang terus mengalir masuk.

"Jangan sampai kabinet bayangan justru menjadi 'kabinet halu' yang sibuk membangun opini, tetapi tidak memiliki visi, misi, maupun program alternatif yang jelas bagi kepentingan rakyat. Demokrasi membutuhkan kritik yang berbasis data dan solusi, bukan sekadar retorika politik," kata Syafrudin Budiman, Ketua Umum Presidium Pusat Barisan Pembaharuan 08.

Syafrudin menambahkan bahwa Presiden Prabowo Subianto pada dasarnya terbuka terhadap perbedaan pandangan serta menghormati kebebasan berpendapat sepanjang kritik disampaikan secara konstruktif dan berbasis data.

"Presiden Prabowo berkali-kali menunjukkan bahwa beliau menghargai perbedaan pendapat. Yang diperlukan adalah kritik yang membangun, bukan narasi yang berpotensi memperlemah kepercayaan publik terhadap bangsa sendiri," ujar Syafrudin Budiman, Ketua Umum Presidium Pusat Barisan Pembaharuan 08.

Pihaknya memandang penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di bawah kepemimpinan Prabowo tetap berjalan sesuai mekanisme ketatanegaraan yang berlaku.

"Prinsipnya jelas, siapa pun yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi harus diproses sesuai hukum tanpa pandang bulu. Tidak boleh ada perlindungan bagi pelaku korupsi, siapa pun orangnya," kata Syafrudin Budiman, Ketua Umum Presidium Pusat Barisan Pembaharuan 08.

Barisan Pembaharuan 08 menegaskan akan terus mengawal seluruh implementasi program Asta Cita agar terlaksana secara transparan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

"Kami akan terus mengawal seluruh program Asta Cita, sekaligus memberikan masukan apabila diperlukan. Dukungan kepada pemerintah bukan berarti menutup mata terhadap evaluasi, tetapi memastikan setiap kebijakan benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat dan kemajuan Indonesia," ujar Syafrudin Budiman, Ketua Umum Presidium Pusat Barisan Pembaharuan 08.

Peningkatan peran masyarakat sipil melalui saluran digital dan media sosial kini menjadi instrumen penyeimbang baru dalam menjaga akuntabilitas jalannya kekuasaan di Indonesia.