Rumah Pancasila Tuding Kabinet Bayangan Terima Pendanaan Asing

Ketua Pusat Studi dan Kajian Rumah Pancasila Prihandoyo Kuswanto mempertanyakan legitimasi serta dugaan aliran dana asing dalam pembentukan Kabinet Bayangan yang digagas akademisi Feri Amsari pada Senin (10/8/2026).

Gerakan yang melibatkan 15 menteri dan diikuti lembaga Center of Economic and Law Studies (Celios) tersebut dinilai berpotensi mengganggu kedaulatan negara serta memicu kebingungan publik di tengah masyarakat.

Penggagas Kabinet Bayangan Feri Amsari menegaskan bahwa pembentukan kelompok tersebut murni bertujuan sebagai ruang partisipasi masyarakat sipil untuk mengawal kebijakan pemerintah berbasis data.

"Tujuan kami bukan menjadi pemerintahan tandingan, melainkan memberikan pembanding kebijakan yang berbasis data, kajian, dan kepentingan publik," jelas Feri.

Atas penjelasan itu, Prihandoyo Kuswanto menilai inisiatif tersebut tidak memiliki mandat resmi dari rakyat dan mengkritik penggunaan nama publik dalam gerakan politik tersebut.

"Membuat kabinet bayangan tanpa mandat dari rakyat, ini demokrasi model apa dan hukum model apa? Rakyat dicatut lagi. Atas nama rakyat, tetapi tidak bertanya kepada rakyat," kata Prihandoyo dalam keterangannya, dikutip dari Warta Ekonomi pada Senin (10/8/2026).

Prihandoyo menambahkan keterlibatan Celios memperkuat dugaannya terkait adanya intervensi pihak luar dalam dinamika politik nasional.

"Ini bukan lagi kritik atau opini. Ini sudah masuk ranah kedaulatan dan patut diduga dibiayai pihak asing,” ujarnya.

Ia memperingatkan bahwa pembentukan struktur tandingan berpotensi memperlebar jurang perbedaan pandangan politik di Indonesia.

“Ini pintu masuk intervensi asing. Kami menolak kabinet bayangan ini,” tegasnya.

Lebih lanjut, Prihandoyo mengaitkan potensi pendanaan asing dengan ancaman pembentukan pemerintahan boneka yang merusak tatanan pemerintahan Prabowo-Gibran yang sah.

“Kabinet Bayangan bukan lagi soal politik, jika ada campur tangan asing, ini sudah soal pengkhianatan negara. Logika sederhananya, pemerintahan yang sah hanya satu: Prabowo-Gibran," ucapnya.

Ia juga menegaskan kelompok yang menerima dana luar negeri untuk menyaingi pemerintah tidak bisa dikategorikan sebagai oposisi murni.

"Membuat tandingan dalam bentuk Kabinet Bayangan dan andaikata dibiayai asing, maka itu bukan oposisi, itu agen,” lanjutnya.

Guna memastikan kebenaran tudingan tersebut, Prihandoyo mendesak Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) segera melakukan pemeriksaan terhadap transaksi keuangan gerakan tersebut.

“Rakyat berhak tahu, uangnya dari mana? Siapa yang membayar? PPATK harus aktif memeriksa arus keluar-masuk uang. Untuk kepentingan siapa Kabinet Bayangan ini dibentuk?" ujarnya.