Massa Bermalam di DPR Jelang Demo 27 Agustus 2026

Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) bersama elemen ojek online memilih bertahan dan bermalam di depan Gedung DPR RI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, pada Rabu (26/8/2026) malam. Langkah ini diambil guna mengawal bantuan logistik sekaligus bersiap menggelar aksi unjuk rasa besar pada Kamis (27/8/2026).

Aparat kepolisian sempat melakukan upaya pembubaran secara bertahap sejak pukul 18.35 WIB karena batas waktu penyampaian pendapat di muka umum telah berakhir pada pukul 18.00 WIB. Namun, hingga pukul 21.35 WIB, massa menolak membubarkan diri dan tetap bersiaga di sisi kanan pagar utama Kompleks Parlemen Senayan.

Kepolisian mencatat potensi pengamanan ketat disiapkan lantaran adanya kekhawatiran gangguan ketertiban masyarakat di sekitar kawasan Senayan.

"Kami menghormati rekan-rekan yang menggelar aksi dengan damai, tapi kami menyoroti adanya potensi keamanan di sini jadi sebaiknya membubarkan diri," ujar Kapolsek Metro Tanah Abang AKBP Dhimas Prasetyo.

Pihak massa menolak imbauan kepolisian tersebut lantaran khawatir pembubaran paksa dapat mengganggu persiapan logistik dan pelaksanaan aksi utama besok hari. Dalam aksi 27 Agustus 2026, massa mengusung dua tuntutan utama, yakni pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset serta penerapan hukuman mati bagi para koruptor.

Polda Metro Jaya mengonfirmasi telah menerima dua surat pemberitahuan resmi terkait rencana aksi tersebut. Selain AMPB asal Pati, Jawa Jawa Tengah, unjuk rasa juga bakal diikuti Relawan Madura Pengawal Program Presiden Prabowo (RMP4) dan Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM) yang terdiri atas 14 organisasi mahasiswa serta masyarakat sipil.

Pihak kepolisian memproyeksikan jumlah peserta yang memadati titik fokus unjuk rasa berada pada angka kisaran ratusan orang.

"Kalau kita berbicara estimasi sejauh ini masih sekitar 500 massa aksi. (Terpusat) di DPR," kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto.

Kepolisian berkoordinasi dengan Kodam Jaya dan Pemprov DKI Jakarta guna menyiagakan ribuan personel pengamanan. Skema pengamanan difokuskan pada kawasan DPR RI hingga kawasan jalur protokol menuju Istana Negara.

"Ya, informasi yang, kami ulangi kembali ya, dari kemarin kami mendapat dua pemberitahuan dari massa aksi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, dan termasuk Aliansi Masyarakat AMPP. Ini ada masuk lagi," kata Budi.

Petugas kepolisian menjamin pengamanan tidak hanya diprioritaskan bagi pengawalan demonstrasi, tetapi juga menjamin keamanan fasilitas publik seperti akses moda transportasi umum LRT, MRT, hingga Transjakarta.

"Terkait tentang kesiapan, jadi kami kembali lagi ke kesiapan Polda Metro Jaya, Kodam Jaya, Pemprov DKI, termasuk Pamdal yang ada di beberapa titik di DPR, termasuk sekitar Bundaran HI menuju istana," kata Budi.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta turut menunjang kenyamanan mobilitas warga di sekitar area unjuk rasa selama aksi berlangsung.

"Begitu juga, jadi ini harus kami luruskan dan jelaskan. Misalnya tergelar beberapa ribu personel, misalnya massa aksi 500. Bukan hanya untuk 500, tetapi untuk pengaturan lalu lintas, kelancaran masyarakat lainnya, kegiatan-kegiatan aktivitas masyarakat," tutur Budi.

Kepolisian mengimbau agar pengguna jalan raya dan pengunjuk rasa saling menghormati agar situasi Jakarta tetap kondusif.

"Termasuk aktivitas sekolah juga banyak sudah menanyakan, aktivitas kegiatan PHRI, mal, dan lain-lain. Ini juga kita harus memberikan rasa aman," kata Budi.

Polda Metro Jaya menekankan bahwa aktivitas kemasyarakatan di wilayah Jakarta tetap beroperasi secara normal tanpa gangguan berarti.

"Jadi, masyarakat Jakarta pada dasarnya Jakarta itu masih aman dan kondusif sampai per hari ini. Kegiatan aktivitas masyarakat juga berjalan dengan baik," kata Budi.

Kepolisian melarang keras pengrusakan fasilitas publik selama penyampaian pendapat berlangsung di jalanan.

"Kami mengimbau apabila melaksanakan aksi, Kepolisian, TNI, serta provinsi akan memberikan ruang kepada seluruh masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi," kata Budi.

Polda Metro Jaya berharap jalannya unjuk rasa dapat mengedepankan ketertiban umum.

"Hanya, kami mengimbau tidak merusak fasilitas umum, memperhatikan kegiatan masyarakat lainnya. Terus berpikirlah untuk kita menjaga Indonesia ini aman, damai, dan kondusif," pungkas Budi.

Dinas Perhubungan DKI Jakarta menurunkan 120 personel yang terbagi dalam dua sif kerja guna mengatur arus kendaraan di 10 titik rawan kemacetan, termasuk menyiapkan empat unit mobil derek di sekitar Senayan dan Palmerah. Rekayasa arus lalu lintas disiapkan secara situasional dari arah Cawang menuju Tomang maupun sebaliknya, serta penyesuaian rute di kawasan Thamrin, Sudirman, dan Medan Merdeka Barat.

"Sebanyak 60 petugas disiagakan pada sif pertama pukul 07.00-13.00 WIB dan 60 petugas pada sif kedua pukul 13.00-19.00 WIB," kata Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Budi Awaluddin.

Pengalihan rute jalan akan langsung diterapkan jika terjadi peningkatan kepadatan massa aksi di lapangan.

"Kami mengimbau masyarakat untuk mengantisipasi perjalanan, khususnya yang akan melintasi kawasan terdampak aksi. Rekayasa lalu lintas akan dilakukan secara situasional dengan mempertimbangkan kondisi dan pergerakan massa di lapangan," ujar Budi Awaluddin.

Masyarakat diminta terus memantau pembaruan rute alternatif dan mengikuti imbauan arahan petugas di lapangan.

"Masyarakat diharapkan mengikuti arahan petugas dan menggunakan jalur alternatif apabila terjadi pengalihan arus," kata Budi Awaluddin.

Dishub DKI Jakarta mengarahkan para pengendara untuk mengatur jadwal perjalanan guna menghindari potensi penumpukan kendaraan di sekitar area Parlemen Senayan hingga Istana Negara.

"Masyarakat diimbau mengikuti arahan petugas, berhati-hati saat berkendara, serta menyesuaikan waktu dan rute perjalanan dengan kondisi lalu lintas terkini," pungkas Budi Awaluddin.