KH Abdul Hakim Mahfudz Terpilih Jadi Ketua Umum PBNU 2026-2031

Sidang pleno Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) resmi menetapkan KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) masa khidmah 2026-2031 di Jombang, Jawa Timur, Senin (31/8/2026).

Penetapan keputusan tersebut diambil secara mufakat oleh sembilan anggota Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) di Gedung Serbaguna Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas setelah menggelar musyawarah tertutup sejak pukul 06.20 hingga 07.00 WIB.

Sebelumnya, para peserta muktamar menggelar pemungutan suara untuk menentukan lima besar calon pimpinan PBNU. Gus Kikin menduduki posisi puncak dengan raihan 472 suara.

Empat nama calon lainnya yang masuk ke tahap AHWA yaitu KH Zulfa Mustofa dengan 262 suara, KH Abdussalam Sochib memperoleh 261 suara, KH Yahya Cholil Staquf mengantongi 258 suara, serta KH Abdul Ghofar Rozin yang mendapat 155 suara.

Selain menetapkan posisi Ketua Umum Tanfidziyah, muktamar tersebut turut menetapkan KH Miftachul Akhyar sebagai Rais Aam PBNU periode 2026-2031.

Keputusan hasil musyawarah lembaga formatur tersebut disampaikan secara terbuka kepada seluruh peserta muktamar oleh salah satu perwakilannya.

"Anggota Ahlul Halil Wal Aqdi (AHWA) memutuskan secara mufakat untuk memilih KH Abdul Hakim atau sehari-hari disebut Gus Kikin menjadi Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama masa khidmat 2026-2031," kata KH Anwar Iskandar, Anggota AHWA.

Musyawarah AHWA tersebut dilaporkan oleh laman NU Online telah ditandatangani secara resmi oleh sembilan kiai sepuh, termasuk KH Nurul Huda Jazuli, KH Miftachul Akhyar, KH Anwar Manshur, dan Prof KH Said Aqil Siroj.

"Setelah melakukan musyawarah dari lima nama calon yang diajukan, maka anggota Ahlul Halli wal Aqdi secara mufakat memutuskan untuk memilih KH Abdul Hakim atau sehari-hari disebut Gus Kikin menjadi Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama masa khidmah 2026-2031," kata Kiai Anwar saat membacakan berita acara Rapat AHWA.

Selesainya proses penetapan pimpinan organisasi dilanjutkan dengan agenda pembentukan struktur formatur dan persiapan penutupan acara utama.

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas pada pukul 10.08 WIB untuk menghadiri acara penutupan Muktamar ke-35 NU. Prabowo sebelumnya juga telah membuka secara resmi agenda ini pada Jumat (27/8).

Kedatangan Kepala Negara disambut langsung oleh Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar dan Ketum PBNU terpilih Gus Kikin, didampingi jajaran menteri kabinet seperti Menko Pangan Zulkifli Hasan, Mensesneg Prasetyo Hadi, Menlu Sugiono, dan Mensos Saifullah Yusuf.

Terkait pergantian kepemimpinan ini, pengamat politik dari Universitas Paramadina Ahmad Khoirul Umam memberikan sejumlah rekomendasi strategis. Ia menilai PBNU perlu melakukan rekonsiliasi internal agar tidak menerapkan pola kepemimpinan yang memisahkan kubu.

"Kelompok yang berbeda pilihan dalam Muktamar perlu dirangkul dan diberi ruang secara proporsional, sebagaimana catatan AHWA kepada Rois Am terpilih Kiai Miftah. Ini juga konsisten dengan pernyataan Gus Kikin bahwa siapa pun yang menang harus mengakomodasi semua pihak dan menjaga kerukunan," kata Umam.

Langkah selanjutnya yang dinilai penting adalah memulihkan keseimbangan antara Syuriyah sebagai pemegang jajaran moral-organisasional dengan Tanfidziyah sebagai pelaksana teknis organisasi.

Umam juga menekankan perlunya PBNU untuk menarik garis tegas dari tarikan politik praktis serta menguatkan jaringan keorganisasian hingga ke tingkat daerah.

"Posisi ini justru sudah menjadi salah satu pesan Gus Kikin menjelang muktamar," ujar Umam.

Konsolidasi dinilai tidak cukup hanya di tingkat pusat, melainkan perlu direalisasikan melalui silaturahmi ke PWNU, PCNU, pesantren, dan kelompok muda.

"Model kepemimpinannya harus terasa sebagai PBNU yang mendengar daerah, bukan sekadar memberi instruksi dari pusat," kata Umam.

Latar belakang ekonomi yang dimiliki Gus Kikin juga dinilai dapat dimanfaatkan untuk mendorong kemandirian ekonomi warga Nahdliyin melalui koperasi dan UMKM produktif.

"Potensi ekonomi jutaan warga NU perlu diterjemahkan menjadi penguatan koperasi, UMKM, pesantren produktif, jejaring usaha Nahdliyin, pendidikan vokasi, dan akses pembiayaan. Gus Kikin sendiri telah mengidentifikasi besarnya warga NU sebagai potensi kekuatan ekonomi," ujar Umam.

Tata kelola organisasi modern yang transparan dan akuntabel dipandang menjadi kunci utama dalam menerapkan kembali gagasan Khittah NU secara nyata.

"Ia dapat diterjemahkan menjadi tata kelola PBNU yang lebih transparan, pembagian kewenangan yang jelas, penguatan database organisasi, akuntabilitas keuangan, kaderisasi berbasis merit, dan mekanisme penyelesaian konflik internal yang institusional," katanya.