Kemendiktisaintek Sikapi Penindakan KPK Terhadap Rektor Unsoed

Sikap kelembagaan terkait penangkapan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Akhmad Sodiq oleh Komisi Pemberantasan Korupsi belum ditentukan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi pada Jumat, 21 Agustus 2026.

Kementerian masih menunggu keterangan resmi serta hasil pendalaman lanjutan dari lembaga antirasuah tersebut untuk menentukan tindakan berikutnya.

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto menyatakan pihak kementerian menghormati seluruh proses hukum yang sedang berjalan di KPK.

"Kami menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Kemdiktisaintek akan mencermati perkembangannya dan berkoordinasi sesuai dengan kewenangan kementerian. Adapun proses penegakan hukum kami serahkan sepenuhnya kepada KPK," ujar Brian, Mendiktisaintek.

Informasi mengenai operasi tangkap tangan tersebut awal mulanya diperoleh pihak kementerian melalui pemberitaan media massa, sehingga belum ada kesimpulan yang diambil terkait perkara pidana tersebut.

Pemeriksaan internal akan dilakukan apabila ditemukan indikasi masalah yang berkaitan dengan penyelenggaraan maupun tata kelola perguruan tinggi di Unsoed.

"Langkah kelembagaan yang diperlukan akan ditentukan berdasarkan informasi resmi serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," ujar Brian, Mendiktisaintek.

Penindakan hukum di lingkungan kampus menjadi perhatian serius pemerintah mengingat peran strategis perguruan tinggi dalam menjaga integritas serta kepercayaan publik.

"Integritas merupakan fondasi utama perguruan tinggi. Kepercayaan masyarakat harus dijaga melalui tata kelola yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab," ujar Brian, Mendiktisaintek.

Seluruh civitas akademika Unsoed diimbau untuk tetap menjalankan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat secara kondusif selama proses hukum berlangsung.