Israel dan Turki Memanas Usai Serangan Udara di Pangkalan Suriah

Menteri Pertahanan Israel Israel Katz dan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu melontarkan peringatan keras kepada Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan setelah militer Israel menggempur Pangkalan Udara Abu al-Duhur di Suriah awal pekan ini. Serangan militer Israel yang menyasar landasan pacu serta fasilitas penyimpanan di Provinsi Idlib tersebut memicu kecaman luas dari Turki dan sejumlah negara Arab karena dinilai melanggar kedaulatan wilayah Suriah. Pemerintah Israel mengklaim tindakan militer tersebut diambil untuk mencegah pengerahan pasukan serta pembangunan markas militer Turki di wilayah utara Suriah yang berdekatan dengan perbatasan kedua negara.

Menteri Pertahanan Israel Israel Katz menyampaikan tuduhan terbuka mengenai manuver Ankara di wilayah Suriah melalui akun media sosial resminya.

"Israel tidak akan membiarkan pihak mana pun mengancam keamanannya," tegas Katz. Ia juga meminta pemimpin Turki untuk tidak menguji ketahanan militer Pertahanan Israel di kawasan tersebut.

"Lebih baik bagi Erdogan untuk terus menyampaikan pidato kosong dan penuh delusi yang menentang Israel di parlemen Turki, daripada menguji tekad Israel untuk membela diri," sebut Katz. Katz kembali menegaskan sikap tegas pemerintahnya dalam pernyataan terpisah mengenai keterlibatan pihak luar di wilayah Suriah.

"Israel tidak akan mengizinkan pihak mana pun yang mengancam keamanan kami," tulis Katz. Sebelumnya, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengonfirmasi bahwa pihaknya telah mengirimkan sinyal peringatan kepada Ankara terkait aktivitas militer di pangkalan udara dekat Aleppo. "Kami tidak akan mentoleransi upaya militer Turki untuk memperkuat posisi mereka ke arah selatan, karena itu mengancam kami," kata Netanyahu.

Netanyahu menambahkan bahwa ketegangan memuncak karena peringatan awal dari pihak Israel tidak diindahkan oleh otoritas Turki.

"Tampaknya mereka tidak mendengarnya, jadi kami memastikan mereka memahaminya dengan lebih jelas," tegas Netanyahu. Ia menekankan kembali posisi Israel dalam sebuah wawancara radio mengenai keberadaan personel militer asing di pangkalan udara tersebut. "Pesan kami sangat jelas, jangan lakukan itu. Saya rasa mereka tidak sepenuhnya memahami pesan tersebut," kata Netanyahu.

Pemerintah Turki secara tegas membantah tuduhan Israel mengenai penempatan pasukan maupun rencana pembangunan pangkalan militer di lokasi tersebut.

Seorang pejabat Kementerian Pertahanan Turki memberikan klarifikasi resmi mengenai kehadiran delegasi negaranya di pangkalan udara tersebut. "Kami menyatakan bahwa tidak ada delegasi militer Turki di pangkalan udara Abu al-Duhur, baik sebelum atau selama serangan yang dilancarkan Israel terhadap pangkalan tersebut di Suriah," tegas pejabat Kementerian Pertahanan Turki.

Juru bicara kementerian tersebut menegaskan komitmen Ankara dalam menjaga stabilitas kawasan serta membantu pembangunan infrastruktur militer Suriah. "dalam hal ini, upaya dan kontribusi kami untuk melindungi kedaulatan dan keutuhan wilayah Suriah akan terus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Dengan tujuan membantu menciptakan kondisi yang aman dan stabil," ujar juru bicara Kementerian Pertahanan Turki.

Kementerian Luar Negeri Turki turut menyampaikan protes keras atas operasi militer yang diluncurkan pihak Israel. "Untuk melegitimasi serangan udara ilegal Israel yang menargetkan kedaulatan dan integritas teritorial Suriah," tegas Kementerian Luar Negeri Turki. Otoritas diplomatik Turki mengimbau lembaga internasional untuk mengambil langkah tegas menghadapi eskalasi militer di wilayah tersebut.

"Kami menyerukan kepada komunitas internasional untuk mengambil sikap yang lebih tegas guna mengakhiri agresi Israel yang semakin meningkat terhadap Suriah," tulis Kementerian Luar Negeri Turki.

Pemerintah Suriah melalui Menteri Luar Negeri Asaad al-Shaibani menegaskan bahwa pangkalan udara yang diserang sedang dalam proses pemulihan untuk Angkatan Udara Suriah dan belum beroperasi. Al-Shaibani mengonfirmasi adanya kunjungan perwira Turki sebelumnya, namun membantah tuduhan pembangunan markas permanen. "Tidak ada niat untuk mendirikan pangkalan militer Turki ataupun membangun markas militer Turki secara permanen bahkan sampai menempatkan pasukan Turki di lokasi tersebut," ujar Al-Shaibani.

Langkah militer Israel juga mendapat tanggapan dari negara sekutunya, Amerika Serikat, di mana Utusan Khusus Tom Barrack menyampaikan keprihatinannya.

"Sebuah eskalasi yang tidak perlu," paparnya. Sejumlah negara di kawasan seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Kuwait, Yordania, dan Bahrain turut merilis pernyataan resmi yang mengecam serangan udara Israel ke wilayah Suriah tersebut.

Perwakilan Kementerian Luar Negeri Arab Saudi mengutuk keras serangan yang dinilai melanggar hukum internasional, sementara Kementerian Luar Negeri Qatar memberikan penilaian atas tindakan tersebut. "Ini pelanggaran terang-terangan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah Suriah serta pelanggaran hukum internasional dan Piagam PBB," tulis Kementerian Luar Negeri Qatar.

Menteri Luar Negeri Yordania Ayman Safadi secara langsung menghubungi Menlu Suriah untuk menyampaikan dukungan moral dan politik. "Menteri Luar Negeri Yordania menyampaikan kecaman Yordania terhadap pelanggaran Israel di wilayah Suriah, menekankan solidaritas dan dukungan Kerajaan untuk Suriah," tulis Kementerian Luar Negeri Suriah. Dukungan atas kedaulatan Suriah juga disuarakan oleh pemerintah Bahrain melalui rilis resmi kementerian luar negerinya.

"[Kami menyampaikan] sikap tegas Bahrain dalam mendukung kedaulatan, kemerdekaan, dan integritas wilayah Republik Arab Suriah," tulis Kementerian Luar Negeri Bahrain.

Pengamat politik dari Mantan Pejabat AS Brian Katulis menilai dinamika ini dipengaruhi oleh posisi politik domestik Presiden AS Donald Trump dan PM Israel Benjamin Netanyahu. "Tujuan utama kebijakan dan politik Netanyahu berpusat pada penunjukan bahwa ia dapat melindungi warga Israel sekali lagi, oleh karena itu ia terus melakukan kampanye militer agresif di berbagai lini yang menarik bagi anggota koalisi sayap kanannya yang ekstrem," tutur Katulis. Katulis menambahkan bahwa terdapat perbedaan mendasar antara tuntutan publik AS dan arah kebijakan pemerintah Israel saat ini.

"Trump, sebaliknya, menghadapi publik Amerika yang lelah perang dan merasakan penderitaan ekonomi, sehingga Trump mencari deeskalasi, arah yang beropposan dengan arah Netanyahu," imbuhnya.

Mantan perwira intelijen Turki Ali Burak Daricili menyoroti pembentukan kerja sama keamanan Pakta Mekkah antara Turki, Arab Saudi, dan Pakistan dalam merespons perkembangan kawasan. "Penyelarasan strategis yang lebih erat antara Türkiye, Arab Saudi, dan Pakistan dapat membantu menyeimbangkan tindakan regional Israel yang semakin tidak terkendali," ucap Daricili.

Daricili menilai aliansi strategis tersebut memiliki dampak geopolitik yang signifikan terhadap pengaruh negara lain di Timur Tengah. "Blok strategis Sunni semacam itu dapat membatasi kemampuan Iran untuk membangun kembali pengaruhnya di Timur Tengah," tambah Daricili.

Presiden AS Donald Trump memberikan apresiasi atas terbentuknya aliansi pertahanan kawasan tersebut. "Bagaimana Timur Tengah bersatu dan bagaimana negara-negara akhirnya dapat membela diri dengan cara yang lebih bermakna," puji Trump. Sikap keras pemerintah Israel juga mendapat sorotan dari Wakil Rektor Universitas Tel Aviv Eyal Zisser terkait pendekatan militer yang diterapkan.

"Pemerintah ini percaya bahwa hal terbaik yang harus dilakukan adalah selalu memukul tetanggamu," kata Zisser.

Hingga saat ini, situasi keamanan di perbatasan utara Suriah masih dalam pemantauan ketat oleh berbagai pihak Internasional.