Amerika Serikat Mediasi Pertemuan Suriah dan Israel di Yordania

Amerika Serikat memediasi pembicaraan tingkat tinggi antara delegasi Suriah dan Israel di Yordania pada Minggu (23/8/2026) guna meredakan ketegangan militer yang kembali memanas di kawasan tersebut. Pertemuan ini digelar menyusul serangan udara yang dilancarkan jet tempur Israel terhadap Pangkalan Udara Abu al-Duhur di Provinsi Idlib, Suriah.

Perundingan diplomatik yang dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Suriah Asaad Al Shaibani dan Kepala Mossad Roman Gofman ini menjadi negosiasi pertama kedua negara dalam beberapa bulan terakhir. Selain meredakan potensi konflik langsung, pembicaraan tersebut berfokus pada upaya mencegah Suriah terseret dalam eskalasi militer antara Israel dan Turki.

Dalam pertemuan di Yordania, kedua pihak membahas pembentukan ruang operasi khusus di bawah pengawasan Amerika Serikat untuk memantau situasi keamanan kawasan. Delegasi Suriah menegaskan bahwa Dataran Tinggi Golan tetap merupakan wilayah mereka yang diduduki, sembari menuntut penarikan pasukan Israel ke garis batas sebelum 8 Desember 2024 serta implementasi penuh kesepakatan pelepasan pasukan tahun 1974.

Eskalasi militer ini sebelumnya memicu kritik keras dari media Israel Haaretz melalui editorial yang dipublikasikan pada Minggu (23/8/2026). Surat kabar tersebut memperingatkan bahwa tindakan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu melancarkan delapan serangan terhadap landasan pacu Abu al-Duhur berisiko menyeret Israel ke dalam konfrontasi yang tidak perlu dengan Turki.

Haaretz menilai keputusan Netanyahu memperluas front pertempuran ke wilayah Suriah utara didasari oleh pertimbangan politik menjelang pemilihan umum.

"Ketika kami bertanya-tanya apakah, menjelang pemilu, Benjamin Netanyahu akan memilih untuk berperang di Gaza atau Lebanon, atau mungkin memicu Tepi Barat, dia memutuskan untuk melakukan langkah di Suriah utara, memperluas front dengan Turki," tulis Haaretz dalam editorialnya.

Tudingan Israel mengenai perluasan kehadiran militer Turki di pangkalan tersebut telah dibantah secara resmi oleh pihak Ankara maupun Washington. Sumber dari Kementerian Pertahanan Turki mengonfirmasi tidak ada personel atau misi militer negaranya di Pangkalan Udara Abu al-Duhur saat serangan berlangsung.

Media Israel tersebut memaparkan bahwa langkah-langkah militer yang diambil pemerintahannya justru mengisolasi posisi diplomasi negara di tingkat internasional.

"Israel bertindak dengan cara yang bertentangan dengan logika ini," tulis Haaretz. "Karena itu, Israel tidak hanya menjauhkan Suriah, tetapi juga semua pemain lain yang terlibat di sana, terutama AS."

Editorial tersebut menekankan pentingnya perubahan pendekatan keamanan Israel dari aksi gempuran udara menuju langkah strategis yang mengedepankan negosiasi.

"Ketika Netanyahu membual tentang operasi yang sangat terarah di Suriah utara, yang berbahaya dan tidak ada gunanya, aliansi-aliansi baru sedang terbentuk di bawah hidungnya, dan Israel bukan bagian dari aliansi tersebut," tulis Haaretz.

Surat kabar tersebut menggarisbawahi bahwa operasi militer sepihak tidak akan mampu menyelesaikan ancaman keamanan tanpa adanya pembicaraan diplomatik yang matang.

"Seseorang tidak dapat menciptakan keamanan dan menggagalkan ancaman hanya dengan melakukan pengeboman. Ini bukan pengganti diplomasi dan kebijakan yang dipikirkan dengan matang, sesuatu yang pada era Netanyahu telah kehilangan maknanya," tulis surat kabar tersebut.

Peringatan serupa disampaikan oleh Duta Besar AS untuk Turki sekaligus utusan khusus AS untuk Suriah dan Irak, Thomas Barrack. Ia menyebut serangan Israel berpotensi memicu bentrokan militer terbuka dengan Ankara, meskipun pihak Turki tidak memiliki niat menyerang Israel. Haaretz pun mendesak pemerintahannya untuk memperhatikan masukan tersebut.

"Israel harus mendengarkan peringatan yang disampaikan utusan Barrack dan berhati-hati agar tidak terjerat konflik dengan Turki," tulisnya.

Di sisi lain, Pemerintah Suriah melayangkan dua surat resmi kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Dewan Keamanan PBB untuk memprotes tindakan Israel. Damaskus menyatakan bahwa penyusupan, penculikan, dan serangan udara yang terus dilakukan Israel mengancam proses penyetabilan wilayah pasca-tumbangnya rezim Bashar al-Assad pada Desember 2024.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Suriah Asaad al-Shaibani menyatakan bahwa pihaknya tetap membuka peluang negosiasi meskipun tingkat kepercayaan antar kedua negara berada pada tingkat yang sangat rendah.

“Pintu diplomasi terbuka,” kata Al-Shaibani.

Di wilayah Suriah selatan, kehadiran militer Israel tercatat terus meningkat secara signifikan. Lembaga independen Sijil Center mendokumentasikan 1.632 insiden penyusupan militer Israel sejak awal tahun 2026, dengan rata-rata 48 insiden per pekan. Pasukan Israel dilaporkan telah membangun 10 pangkalan baru di zona demiliterisasi PBB, membatasi akses petani lokal, serta menahan sekitar 200 warga sipil Suriah sejak akhir tahun 2024.