Serangan Israel ke Pangkalan Udara Suriah Memicu Ketegangan dengan Turki

Jet tempur Israel melancarkan delapan serangan udara ke Pangkalan Udara Abu al-Dhuhur di Provinsi Idlib, Suriah barat laut, untuk mengagalkan klaim penempatan pasukan dan peralatan militer Turki di kawasan tersebut.

Operasi militer yang merusak infrastruktur landasan pacu tersebut memicu perdebatan sengit mengenai motif sebenarnya dari pemerintah Israel menjelang pemilihan umum pada 27 Oktober mendatang. Otoritas pertahanan Israel dan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menegaskan langkah itu krusial untuk mencegah ancaman keamanan baru.

Netanyahu bersama Menteri Pertahanan Israel Katz mengklaim intelijen menemukan rencana Ankara untuk menempatkan personel, drone, hingga sistem pertahanan udara yang dapat membatasi ruang gerak udara Israel. Data intelijen tersebut bahkan telah dibagikan kepada pemerintah Amerika Serikat dan Presiden Suriah Ahmed Al-Sharaa.

Namun, Kementerian Pertahanan Turki mengonfirmasi tidak ada misi militer Turki di pangkalan tersebut sebelum maupun saat serangan terjadi. Pemerintah Turki dan Washington membantah klaim Israel dan menilai manuver itu dipicu oleh pertimbangan politik domestik Israel.

Utusan Khusus AS untuk Suriah dan Irak, Tom Barrack, menilai operasi militer tersebut bertujuan memancing respons Ankara sebelum pemilu Israel. Konflik terbuka dinilai dapat memberi keuntungan politik bagi Netanyahu untuk merangkul kelompok garis keras sekaligus meyakinkan Kongres AS agar membatalkan penjualan jet tempur F-35 ke Turki.

Menteri Luar Negeri Israel Gideon Sa’ar menegaskan posisi pemerintahannya terkait kehadiran militer Turki di wilayah tetangga.

"Kami tidak akan menerima pendirian pangkalan militer Turki di Suriah atau kehadiran pasukan Turki di wilayah selatan," kata Sa’ar.

Ia menambahkan bahwa Tel Aviv mengambil langkah keamanan tanpa mengabaikan pernyataan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, meski tetap mengutamakan jalur diplomatik untuk mencegah eskalasi.

"Sangat berbau niat politik untuk masuk ke pemilu di tengah rangkaian ketegangan keamanan yang dirancang untuk meresahkan publik," kata Ehud Barak, mantan Perdana Menteri Israel.

Analis Turki Fatih Cekirge dalam artikelnya di surat kabar Hurriyet menyebut serangan yang berjarak 70 kilometer dari perbatasan Turki itu sebagai jebakan politik. Ia menilai Ankara memilih merespons secara diplomatik agar tidak terjebak dalam eskalasi yang menguntungkan Israel.

Kritik tajam juga datang dari internal Israel. Surat kabar Haaretz memperingatkan dalam editorialnya bahwa Netanyahu mengambil langkah berbahaya yang bertentangan dengan upaya internasional dalam menstabilkan Suriah.

"Ketika kami bertanya-tanya apakah, menjelang pemilu, Benjamin Netanyahu akan memilih untuk berperang di Gaza atau Lebanon, atau mungkin memicu Tepi Barat, dia decided untuk melakukan langkah di Suriah utara, memperluas front dengan Turki," tulis Haaretz dalam editorialnya.

Haaretz juga menilai pendekatan keamanan yang terlalu mengandalkan serangan udara tidak akan menciptakan stabilitas tanpa jalur diplomasi yang matang.

"Seseorang tidak dapat menciptakan keamanan dan menggagalkan ancaman hanya dengan melakukan pengeboman. Ini bukan pengganti diplomasi dan kebijakan yang dipikirkan dengan matang, sesuatu yang pada era Netanyahu telah kehilangan maknanya," tulis surat kabar tersebut.

Media tersebut mengkritik Netanyahu yang dinilai gagal membaca dinamika aliansi baru di kawasan.

"Ketika Netanyahu membual tentang operasi yang sangat terarah di Suriah utara, yang berbahaya dan tidak ada gunanya, aliansi-aliansi baru sedang terbentuk di bawah hidungnya, dan Israel bukan bagian dari aliansi tersebut," tulis Haaretz.

Surat kabar tersebut mendesak pemerintah Israel agar memperhitungkan Peringatan AS terkait risiko konflik terbuka.

"Israel harus mendengarkan peringatan yang disampaikan utusan Barrack dan berhati-hati agar tidak terjerat konflik dengan Turki," tulisnya.

Dari pihak oposisi Israel, Pemimpin Oposisi Yair Lapid turut menyindir pengagungan operasi militer tersebut oleh pemerintah.

"Di Timur Tengah, menyerang saat diperlukan itu penting. Namun jika Anda sudah menyerang, tetaplah diam," kata Lapid.

Guna meredakan ketegangan, AS memediasi pembicaraan tingkat tinggi antara Suriah dan Israel di Yordania. Delegasi Suriah dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Asaad Al Shaibani, sedangkan delegasi Israel melibatkan Kepala Mossad Roman Gofman.

Kedua pihak membahas pembentukan ruang operasi khusus yang diawasi AS di Yordania untuk mencegah konfrontasi militer di Suriah. Dalam pertemuan tersebut, Suriah menuntut penarikan pasukan Israel ke garis sebelum 8 Desember 2024, penegakan perjanjian pelepasan pasukan 1974, serta menegaskan Dataran Tinggi Golan sebagai wilayah Suriah yang diduduki.

Pemerintah Suriah juga telah mengirimkan dua surat resmi kepada PBB dan Dewan Keamanan PBB untuk memprotes serangan udara, penyusupan, dan penculikan oleh Israel yang dinilai merusak proses stabilisasi kawasan.