Iran Peringatkan AS dan Kecam Sanksi Ekonomi Baru

Pemerintah Iran memperingatkan Amerika Serikat bahwa Teheran menyiapkan balasan melumpuhkan setelah Washington mengumumkan rencana sanksi ekonomi terberat dalam sejarah. Peringatan tersebut disampaikan menyusul kampanye tekanan maksimum AS untuk mengisolasi keuangan Iran secara global.

Menteri Keuangan AS Scott Bessent menyatakan rincian sanksi keuangan terkoordinasi tersebut akan dipaparkan pada konferensi pers hari Senin. Presiden Donald Trump turut menegaskan bahwa negara mana pun yang memberikan bantuan ekonomi atau menjalin hubungan dagang dengan Iran akan menghadapi konsekuensi berat.

Eskalasi konfrontasi ini memicu lonjakan harga minyak mentah internasional akibat kekhawatiran gangguan pasokan energi global. Selain itu, pangkalan militer AS mencatat lebih dari 750 personel militer terluka sejak operasi melawan Iran dimulai pada akhir Februari, sementara utang pemerintah federal AS melampaui rekor US$40 triliun.

Angkatan Bersenjata Iran menyatakan kesiapan penuh di semua lini pertahanan untuk menghadapi tekanan baru dari Washington.

"Dengan kesiapan di darat, laut, udara, pertahanan udara, dan dunia maya, angkatan bersenjata Iran akan menanggapi ancaman baru musuh dengan respons yang melumpuhkan, menghukum, dan menghancurkan," kata Mayor Jenderal Ali Abdollahi, Kepala Staf Angkatan Bersenjata Iran.

Ancaman militer tersebut diimbangi dengan langkah penataan strategi ekonomi dalam negeri guna mengantisipasi dampak isolasi keuangan internasional.

"Kita harus membuat rencana untuk menghadapi sanksi yang tidak adil sehingga kita dapat mengatasinya," kata Mohammad Baqer Qalibaf, Ketua Parlemen Iran.

Ia menekankan pentingnya ketahanan ekonomi domestik di tengah tekanan eksternal yang terus meningkat.

"Betapapun besarnya kekuatan militer yang kita miliki, kita tidak akan bertahan jika rakyat kelaparan dan kita tidak memiliki perputaran keuangan, pertumbuhan ekonomi, serta produksi nasional," ujar Mohammad Baqer Qalibaf, Ketua Parlemen Iran.

Di sisi lain, Pemerintah AS menegaskan bahwa peningkatan sanksi ekonomi ditujukan untuk menekan kepemimpinan Iran dan membatasi pengaruh regionalnya.

"Ini akan menjadi isolasi ekonomi terkoordinasi terbesar dalam sejarah dunia. Dan kami akan mendatangi mereka dan mengatakan: kalian harus memilih, bersama kami atau melawan kami," kata Scott Bessent, Menteri Keuangan AS.

Washington menilai pendekatan ekonomi ini dapat mengurangi kebutuhan penggunaan kekuatan militer secara langsung dalam skala besar.

"Jadi, inilah saatnya bagi sekutu-sekutu kami dan seluruh dunia untuk mengambil keputusan, dan kami akan menghancurkan perekonomian rezim pembunuh ini, yang pada akhirnya akan membatasi kemampuan mereka untuk memproyeksikan kekuatan melalui para proxy mereka," kata Scott Bessent, Menteri Keuangan AS.

Ia optimistis bahwa gelombang sanksi terbaru ini akan menghancurkan perekonomian Iran.

"Kami akan menghancurkan rezim ini," kata Scott Bessent, Menteri Keuangan AS.

Bessent juga menambahkan pertimbangan strategis terkait operasi militer di kawasan tersebut.

"Jika kita menerapkan tekanan ekonomi maksimal, itu berarti kemungkinan besar tidak akan ada dimulainya kembali aksi militer berskala besar, tetapi saya ingin menekankan bahwa itu hanya untuk saat ini," kata Scott Bessent, Menteri Keuangan AS.

Mengenai kondisi pasar energi dunia yang bergejolak, pihak AS menilai terjadi kekeliruan analisis oleh para pelaku pasar.

"Saya pikir pasar minyak salah menafsirkan arti dari tekanan ekonomi ini," kata Scott Bessent, Menteri Keuangan AS.

Ia menepis anggapan bahwa tekanan ekonomi harus selalu diartikan sebagai peningkatan serangan fisik.

"Kami memiliki informasi yang asimetris, dan saya tidak yakin mengapa harga minyak melonjak karena hal ini. Jika kami menerapkan tekanan ekonomi maksimal, itu berarti kemungkinan besar tidak akan ada dimulainya kembali aksi militer berskala besar," kata Scott Bessent, Menteri Keuangan AS.

Mengenai penutupan jalur pelayaran vital, Washington berharap ada kerja sama dari negara-negara konsumen energi utama seperti China.

"Kami yakin bahwa semua pihak menginginkan Selat (Hormuz) dibuka kembali, dan agar harga energi kembali turun," kata Scott Bessent, Menteri Keuangan AS.

Kementerian Luar Negeri Iran mengecam keras pemberlakuan sanksi sekunder AS yang mengancam entitas dan negara ketiga.

"Ini adalah pemaksaan kedaulatan ekstra teritorial terhadap setiap negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang merdeka," kata Esmaeil Baghaei, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran.

Baghaei menambahkan bahwa tindakan unilateral AS melanggar hukum internasional dan Piagam PBB.

Perwakilan diplomasi China di Washington menyerukan agar pihak-pihak terkait menghentikan penggunaan sanksi dan mengedepankan dialog politik.

"Mengenai masalah Iran, sanksi dan tekanan tidak membantu menyelesaikan masalah. Cina menyerukan kepada pihak-pihak terkait untuk mengambil tindakan yang bertanggung jawab dan menyelesaikan masalah ini melalui cara-cara politik dan diplomatik," kata Juru Bicara Kedutaan Besar China di Washington.

Saat ini komandan tertinggi NATO telah menggeledar koordinasi dengan para kepala pertahanan negara sekutu untuk mendiskusikan jaminan kebebasan navigasi di Selat Hormuz.