AS Pertimbangkan Opsi Serangan Nuklir Terbatas ke Iran

Amerika Serikat dilaporkan mempertimbangkan penggunaan senjata nuklir terbatas terhadap fasilitas bawah tanah Iran setelah opsi militer konvensional dan sanksi ekonomi dinilai gagal memaksa Teheran menyerah pada Senin, 31 Agustus 2026. Mantan penasihat antiterorisme Presiden AS, Joe Kent, mengungkapkan skenario serangan nuklir tersebut menjadi sangat realistis bagi militer Washington di tengah kebuntuan konflik di Timur Tengah. Kent menilai penangguhan serangan AS terjadi karena keterbatasan amunisi presisi tinggi, sementara opsi operasi militer darat tidak memungkinkan untuk dilakukan.

"Kita akan menjadi bodoh jika berpikir bahwa hal ini tidak dapat terjadi di sini, dalam skenario saat ini, terutama saat pemerintahan berusaha mencari jalan keluar," kata mantan penasihat antiterorisme presiden AS, Joe Kent, dilansir dari Russia Today.

Mantan pejabat kontraterorisme AS tersebut juga menyoroti potensi pergerakan konflik menuju penggunaan senjata pemusnah massal akibat tidak tercapainya target politik Washington. "Jika Anda memainkan skenario ini cukup lama, Anda akan sampai pada senjata pemusnah massal dengan cukup cepat," kata Joe Kent.

Ancaman militer ini direspons keras oleh kalangan internal AS yang menilai wacana tersebut berpotensi memicu kehancuran global dan melanggar batas kepemimpinan nasional. "Begitu seorang presiden secara aktif mempertimbangkan penggunaan senjata nuklir untuk pertama kalinya, orang tersebut harus segera dicopot dari jabatannya. Itu harus menjadi batas merah, karena penggunaan serangan nuklir berarti menghancurkan seluruh umat manusia," kata podcaster, Tucker Carlson, dilansir dari The Hill.

Tucker Carlson juga mempertanyakan ketiadaan tindakan tegas dari parlemen terhadap wacana penggunaan senjata pemusnah massal oleh otoritas eksekutif. "Kenapa tidak ada upaya untuk segera mencopotnya dari jabatan? Siapa pun yang bahkan membiarkan pembicaraan semacam itu dari bawahannya atau orang-orang yang bekerja untuknya, pada dasarnya tidak layak menjabat," kata Tucker Carlson. Perselisihan mengenai opsi militer ini terjadi saat Kementerian Keuangan AS meluncurkan sanksi ekonomi baru terhadap 60 entitas dan kapal yang terhubung dengan Teheran.

"Setiap entitas yang memfasilitasi pencucian uang atas nama Iran akan dikeluarkan dari sistem dolar AS," kata Menteri Keuangan AS, Scott Bessent.

Pemerintah AS mengonfirmasi bahwa penindakan atas program militer Teheran tetap menjadi prioritas utama operasi keamanan nasional Washington. "Jadi, kami meluncurkan Operasi Epic Fury untuk menghancurkan kemampuan militer Iran. Sekarang kami mengerahkan Operasi Economic Outcast untuk menghancurkan ekonominya," kata Sekretaris Pers Gedung Putih, Karoline Leavitt, dilansir dari Fox News. Di pihak lain, militer Iran menegaskan bahwa penguatan kapabilitas pertahanan mereka bertujuan untuk membendung aksi militer agresif dari pihak lawan.

"Dia telah menghancurkan Gaza, Palestina, dan Lebanon, dan sekarang dia mencoba menghancurkan Iran. Oleh karena itu, kita membutuhkan senjata nuklir untuk melawan kegilaannya," kata Juru Bicara Komando Pusat Khatam al-Anbiya Angkatan Darat Iran, Ebrahim Zolfaghari.

Tekanan internasional yang meningkat memicu perdebatan di internal parlemen Iran mengenai peluang keluar dari Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (NPT). Pakar nuklir menilai langkah resmi menarik diri dari NPT berpotensi meningkatkan risiko agresi militer asing terhadap fasilitas pengayaan uranium Iran.

"Penarikan diri hampir pasti akan dipandang secara internasional sebagai sinyal bahwa Iran bermaksud untuk tetap membuka opsi mengembangkan senjata nuklir atau bergerak ke arah itu," kata mantan konsultan Badan Energi Atom Internasional (IAEA), Behrooz Bayat, dilansir dari DW. Behrooz Bayat menambahkan bahwa keputusan tersebut juga dapat menghambat kerja sama teknis sektor nuklir sipil Iran di masa depan.

"Penarikan diri secara resmi dari perjanjian tersebut dapat membuat kerja sama di masa depan menjadi jauh lebih sulit secara politik dan hukum, meskipun perjanjian yang ada perlu dievaluasi," kata Behrooz Bayat. Analis keamanan menilai Teheran kemungkinan lebih memilih strategi pembatasan akses inspeksi dibandingkan keluar penuh dari traktat internasional. "Penarikan diri akan menghilangkan ambiguitas tanpa memberikan keuntungan, mengubah perselisihan menjadi pernyataan niat yang eksplisit," kata peneliti Universitas LUISS, Shahin Modarres.

Shahin Modarres menyebut pembatasan inspeksi menjaga posisi tawar Teheran dalam negosiasi internasional.

"Dengan tetap berada secara resmi dalam NPT sambil membatasi inspeksi, Iran dapat mempertahankan ketidakpastian mengenai kemampuan dan niatnya tanpa secara terbuka meninggalkan sistem non-proliferasi global," kata Shahin Modarres. Wacana pembatalan keanggotaan NPT sejauh ini masih diposisikan sebagai instrumen tekanan diplomatik terhadap negara-negara Barat. "Masalah keluar dari NPT bukanlah hal baru dan telah diangkat berkali-kali sebelumnya. Saat ini, terdapat hambatan hukum dan politik yang signifikan, dan masih belum ada konsensus penuh di dalam Iran," kata analis politik, Rahman Ghahremanpour.