Iran Ancam Serang Perusahaan Minyak AS dan Gandakan Produksi Senjata

Pemerintah Iran memperingatkan negara-negara lain agar tidak terlibat dalam perang ekonomi yang dilancarkan Amerika Serikat serta mengancam akan menyerang perusahaan minyak AS di kawasan Timur Tengah. Pernyataan ketegangan ini mengemuka di tengah konflik bersenjata antara kedua negara yang telah berlangsung mendekati bulan keenam.

Ancaman balasan Iran tersebut disampaikan oleh Kepala Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran, Mohsen Rezai, melalui saluran televisi pemerintah. Ia menanggapi langkah Washington yang terus menekan sekutunya untuk mengisolasi Teheran secara ekonomi.

"Kami menyatakan kepada semua negara... jangan bergabung dalam perang ekonomi yang dikobarkan oleh Amerika Serikat," ujar Kepala Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran, Mohsen Rezai, seperti dilansir AFP pada Minggu (23/8/2026).

Rezai menegaskan bahwa setiap negara yang mematuhi sanksi ekonomi AS akan dimasukkan ke dalam daftar musuh oleh pihak Teheran.

"Negara mana pun yang berpartisipasi dalam penerapan pembatasan ekonomi terhadap kami akan dianggap sebagai musuh," tambahnya.

Ia memperingatkan bahwa kegagalan negara-negara untuk mengambil jarak dari kebijakan Washington akan mendatangkan kerugian bagi kepentingan mereka sendiri.

"Sejauh ini, kami hanya menargetkan pangkalan militer, namun jika mereka ingin menjatuhkan sanksi ekonomi terhadap kami, Amerika Serikat memiliki perusahaan minyak dan ekonomi di sekitar Iran maupun di tempat lain, dan kami akan menyerang perusahaan-perusahaan tersebut," ancam Rezai.

Rezai menegaskan bahwa respons militer Iran akan meluas secara signifikan apabila eskalasi ekonomi terus berlanjut.

"Ini akan menjadi isolasi ekonomi terkoordinasi paling besar dalam sejarah dunia. Dan kami mendatangi mereka dengan pesan: apakah Anda berada di pihak kami atau melawan kami?" kata Bessent dalam pesannya kepada sekutu-sekutu AS, seperti dilansir AFP dan TRT World.

Menteri Keuangan AS Scott Bessent menyatakan pihak Washington meyakini bahwa pembukaan kembali Selat Hormuz dan penurunan harga energi merupakan kepentingan bersama seluruh dunia, termasuk China yang menggantungkan 50 persen kebutuhan energinya dari kawasan Teluk.

"Jadi, inilah saatnya bagi sekutu-sekutu kami dan seluruh dunia untuk mengambil keputusan. Kita akan melumpuhkan perekonomian rezim pembunuh ini, yang akan membatasi kemampuan mereka untuk memproyeksikan kekuatan melalui proksi-proksi mereka," tegas Bessent dalam pernyataannya.

Di sisi lain, Presiden Iran Masoud Pezeshkian menilai peperangan dengan AS sudah sepatutnya dihentikan karena pihaknya mengklaim berada di posisi yang lebih unggul saat ini.

"Lebih baik kita mengakhiri perang ini sekarang karena kita berada dalam posisi yang kuat dan bermartabat," kata Pezeshkian dalam pertemuan dengan para dokter di Iran, dilansir kantor berita AFP.

Pezeshkian menuding pihak militer Washington telah melakukan pelanggaran hukum internasional selama berlangsungnya konflik.

"Seluruh dunia mengakui kemenangan kita dan menekankan bahwa Amerika telah menyerang sekolah, rumah sakit, dan infrastruktur kita dengan melanggar semua peraturan dan dibenci di seluruh dunia," imbuhnya.

Kementerian Luar Negeri Iran menilai pemberlakuan sanksi ekonomi baru oleh AS sebagai tindakan terorisme ekonomi dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

"Para pelaku dan penghasut sanksi ini pantas diadili dan dihukum karena melakukan kejahatan keji tersebut," kata kementerian itu dalam sebuah pernyataan yang disiarkan oleh media pemerintah Iran.

Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi turut menambahkan bahwa langkah isolasi ekonomi AS merupakan bentuk pengalihan perhatian dari krisis internal yang dihadapi Washington, yang diprediksi akan berujung pada kekalahan pihak AS.

Di bidang militer, Wakil Menteri Pertahanan Iran Reza Talaei-Nik mengonfirmasi peningkatan kapasitas produksi alutsista nasional secara dramatis dalam satu tahun terakhir.

"Dalam kurun waktu satu tahun sejak dimulainya Perang Dua Belas Hari, yakni dari Juni tahun lalu hingga Juni tahun ini, produksi senjata dan peralatan pertahanan meningkat dua kali lipat,” kata Talaei-Nik sebagaimana dikutip kantor berita Tasnim.

Langkah penutupan Selat Hormuz oleh Iran dilakukan sejak 12 Juli sebagai bentuk balasan atas blokade laut serta serangan pasukan AS terhadap wilayahnya. Sebagai respons atas kebijakan sanksi terbaru ini, mitra dagang utama Iran seperti Uni Emirat Arab melarang seluruh transaksi keuangan dan perdagangan dengan Teheran, sedangkan China menolak langkah sanksi AS karena dinilai tidak menyelesaikan krisis di Timur Tengah.