Presiden Iran Ajukan Tawaran Damai ke AS Jelang Pertemuan dengan Putin

Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyatakan kesiapan untuk kembali mematuhi nota kesepahaman penghentian perang dengan Amerika Serikat pada Selasa (2/9/2026), menjelang pertemuan ikatan ikatan bilateral dengan Presiden Rusia Vladimir Putin dalam KTT Shanghai Cooperation Organisation di tengah krisis bahan bakar dan tekanan ekonomi Washington.

Eskalasi konflik militer antara Teheran dan Washington di Selat Hormuz dalam enam bulan terakhir kini bergeser ke arah perang ekonomi. Penutupan akses pelayaran oleh Iran yang dibalas blokade angkatan laut AS menyebabkan pasokan BBM domestik Iran melangka hingga memicu antrean panjang warga di SPBU.

"Saya menyatakan dengan jelas bahwa jika Amerika Serikat kembali ke komitmen mereka berdasarkan nota kesepahaman, Republik Islam Iran akan melakukan tindakan serupa sesegera mungkin," kata Masoud Pezeshkian, Presiden Iran.

Pernyataan tersebut disampaikan Pezeshkian saat ketegangan maritim terus berkecamuk setelah pasukan AS menggempur peluncur roket Iran di Selat Hormuz.

"Dalam kasus ini, semuanya bisa dikembalikan ke jalur yang benar," kata Abbas Araghchi, Menteri Luar Negeri Iran.

Di sisi lain, kelangkaan bahan bakar di dalam negeri memaksa pemerintah Iran mengkaji ulang skema subsidi bensin. Biaya produksi kilang yang mencapai 1,3 juta rial per liter berbanding terbalik dengan harga jual subsidi terendah sebesar 15.000 rial per liter.

"Produksi bahan bakar tidak mencukupi dan karena blokade angkatan laut AS, kami tidak dapat mengimpornya," kata Mohammad Jafar Ghaempanah, Wakil Presiden Iran.

Ghaempanah menilai skema subsidi saat ini tidak tepat sasaran karena hanya menguntungkan pemilik banyak kendaraan.

"Distribusi bahan bakar di negara ini tidak merata. Pemilik beberapa kendaraan mendapat manfaat dari subsidi, tidak seperti mereka yang tidak memiliki kendaraan," ujar Mohammad Jafar Ghaempanah, Wakil Presiden Iran.

Otoritas Iran melalui Kepala Optimasi Energi Esmail Saghab-Esfahani tengah mengkaji tiga opsi kebijakan BBM, mulai dari pembatasan stok harian SPBU, alokasi kuota 30 liter per bulan untuk seluruh warga, hingga penyesuaian harga mendekati keekonomian kilang sebesar 872.000 rial per liter.

"Tingkatan harga termurah dengan kuota 60 liter harus tetap diberlakukan," kata Mohammad-Reza Aref, Wakil Presiden Pertama Iran.

Pemerintah Iran cenderung memilih skema liberalisasi harga secara bertahap sambil menyalurkan penghematan subsidi langsung ke masyarakat rentan.

"Namun, kuota kedua dapat secara bertahap diturunkan, dan harga pada akhirnya harus diliberalisasi secara transparan dengan hasil yang dialokasikan untuk masyarakat yang rentan," kata Mohammad-Reza Aref, Wakil Presiden Pertama Iran.

Sementara itu, pemerintah AS di bawah Presiden Donald Trump bersiap menjatuhkan sanksi terhadap sektor perbankan untuk mengisolasi Teheran secara finansial. Departemen Keuangan AS sebelumnya memutus akses cabang Banque Misr di UEA dari sistem keuangan AS.

"Ini akan menjadi kekerasan finansial jika memang diperlukan," kata Scott Bessent, Menteri Keuangan AS.

Bessent menggalang dukungan dari negara-negara anggota G20 dalam pertemuan di Asheville, North Carolina, termasuk bernegosiasi dengan China selaku pembeli utama minyak Iran.

"Kami menunjukkan kepada orang-orang bahwa kami tahu siapa kalian, kalian juga tahu siapa kalian, dan ini harus dihentikan," kata Scott Bessent, Menteri Keuangan AS.