IPPGA Group Luncurkan Playbook Profesi Government Affairs

Indonesia Public Policy & Government Affairs (IPPGA) Group resmi meluncurkan buku panduan bertajuk The Indonesia PPGA Playbook: Navigating Power, Policy, and Politics in Southeast Asia’s Most Complex Democracy di Jakarta pada Kamis (27/8/2026). Peluncuran kerangka kerja ini ditujukan sebagai fondasi awal pengembangan profesi Public Policy & Government Affairs (PPGA) di tanah air, sebagaimana dilansir dari Investor Daily.

Playbook yang dirancang oleh Aditya Sani dan Ahsan Ridhoi ini terdiri atas sembilan bab serta dilengkapi lampiran operasional. Buku ini memetakan pengetahuan, keterampilan, dan kerangka kerja praktisi dalam membaca dinamika kebijakan, politik, kekuasaan, dan kepentingan bisnis. Langkah ini diambil karena pesatnya pertumbuhan profesi PPGA belum diimbangi oleh rujukan pengetahuan yang terstruktur.

Pihak IPPGA Group menempatkan buku panduan ini sebagai titik awal pembentukan pusat pengetahuan dan keterampilan bagi profesi PPGA. Kerangka kerja tersebut nantinya bakal terus dikembangkan melalui peninjauan sejawat serta kolaborasi bersama praktisi, pemerintah, dan pemangku kepentingan politik.

Praktisi Public Policy & Government Affairs, Arief Budiman, menyampaikan latar belakang serta urgensi kolaborasi dalam pengembangan profesi tersebut.

"Profesi ini sudah terlalu lama menjadi kepraktisian tanpa peta. Kami tidak ingin membangunnya sendiri. Kami terbuka untuk berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, terutama universitas, pemerintah, dan para praktisinya sendiri agar profesi PPGA dapat berkembang secara lebih kuat di Indonesia," ujar Arief Budiman.

Keterlibatan kalangan akademisi dinilai krusial untuk membangun legitimasi keilmuan sekaligus mendukung proses regenerasi. Menurut Arief, PPGA merupakan kapabilitas strategis yang mesti bekerja mendahului potensi risiko, bukan sekadar fungsi pendukung saat masalah muncul.

"Regenerasi adalah agenda yang tidak bisa ditunda. Kita perlu memastikan generasi berikutnya mengenal profesi ini, dan universitas adalah titik temu paling strategis untuk itu," tambahnya.

Dalam skema pekerjaannya, fungsi PPGA ditopang oleh lima pilar terintegrasi, yaitu Profitability, Certainty, Security, Continuity, dan Stability. Pilar bisnis bertindak sebagai jangkar keberlangsungan usaha, pilar kebijakan publik menuntut pemahaman regulasi, sementara pilar hukum melindungi perusahaan dari risiko operasional maupun investasi.

Pilar komunikasi corporate dan diplomasi berfungsi membangun reputasi jangka panjang. Sementara itu, pilar politik berfokus pada analisis dinamika politik nasional, lokal, hingga ekonomi-politik global.

"Keberhasilan PPGA tidak dapat berdiri pada satu pilar. Kelimanya harus bekerja sebagai satu kesatuan," tegas Arief.

Interaksi antara dunia bisnis, kebijakan publik, dan dinamika politik dalam sistem demokrasi dinilai akan terus menjaga keberadaan profesi ini di masa depan.

"Selama pemerintahan Republik Indonesia berdiri, bisnis dan kebijakan politik akan selalu berinteraksi. Karena itu, profesi ini akan selalu diperlukan. Penguatannya adalah tanggung jawab bersama, bukan milik satu kelompok industri atau satu asal investasi baik dalam atau luar negeri," pungkasnya.