DPR Minta Data BMKG Jadi Dasar Kebijakan Pembangunan Infrastruktur

Anggota Komisi V DPR RI Sudjatmiko mendesak pemerintah agar memanfaatkan informasi cuaca dan peringatan dini Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) sebagai dasar kebijakan pembangunan infrastruktur saat kunjungan kerja ke Stasiun BMKG Juanda, Surabaya, Jumat (28/8/2026), dilansir dari Detik Finance.

Kunjungan spesifik Komisi V DPR RI tersebut dilakukan untuk memantau kesiapan BMKG dalam menangani ancaman cuaca ekstrem, perubahan iklim, serta isu keselamatan transportasi darat maupun laut.

Sudjatmiko menilai integrasi data cuaca secara langsung dengan keputusan pemerintah di lapangan sangat penting guna menekan risiko ancaman iklim yang terus meningkat.

"Informasi cuaca dan peringatan dini jangan berhenti sebagai data. Informasi tersebut harus menjadi dasar pengambilan keputusan, terutama ketika menyangkut keselamatan masyarakat dan pengguna transportasi," ujar Sudjatmiko, Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKB.

Salah satu poin krusial yang diangkat adalah penanganan potensi angin kencang di Jembatan Suramadu yang memerlukan skema respons cepat lintas instansi.

"Kalau BMKG sudah memberikan peringatan bahwa kondisi cuaca membahayakan, harus ada protokol yang jelas. Jangan sampai informasi sudah tersedia, tetapi pengguna jalan tetap masuk ke kawasan yang berisiko," katanya.

DPR mendorong penambahan Variable Message Sign (VMS) di area Suramadu untuk memberikan peringatan dini secara akurat kepada para pengemudi. Selain itu, DPR menyoroti pelanggaran muatan kapal laut hingga 60 ton serta kerusakan alat keselamatan seperti fixed fire pump yang mengancam keselamatan pelayaran.

"Keselamatan tidak boleh dikompromikan. Kapal yang peralatan keselamatan dasarnya tidak berfungsi harus diperiksa dan tidak boleh dipaksakan berangkat sebelum memenuhi persyaratan," tegas Sudjatmiko.

Untuk jangka panjang, DPR meminta penyediaan proyeksi data iklim rentang 5 hingga 100 tahun demi mengantisipasi dampak fenomena El Nino serta kebutuhan infrastruktur air seperti embung dan sumur resapan.

"Pembangunan infrastruktur tidak cukup hanya melihat kondisi hari ini. Kita membutuhkan data dalam jangka panjang agar pembangunan yang dilakukan benar-benar siap menghadapi perubahan pola cuaca dan risiko di masa mendatang," ujar Sudjatmiko.

Sudjatmiko menambahkan bahwa penanganan dampak iklim harus terintegrasi lintas sektor antara perencanaan pemerintah dan mitigasi bencana.

"Kita ingin BMKG semakin kuat dan semakin dekat dengan kebutuhan masyarakat. Peringatan dini harus diikuti tindakan nyata. Jangan sampai kita baru bergerak setelah terjadi kecelakaan atau bencana. Dengan data yang kuat, koordinasi yang baik, dan respons yang cepat, kita bisa mencegah risiko sebelum menjadi persoalan yang lebih besar," pungkas Sudjatmiko.