Prabowo Gagas Pinjaman Lunak untuk Bebaskan Rakyat dari Rentenir

Presiden Prabowo Subianto mengusulkan program pinjaman lunak sebagai solusi untuk membebaskan masyarakat Indonesia dari jeratan rentenir. Usulan ini disampaikan pada penutupan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Jombang, Jawa Timur, Senin (31/8/2026).

Prabowo menegaskan bahwa negara akan hadir memberikan akses pembiayaan dengan bunga ringan agar rakyat bisa memenuhi kebutuhan hidup tanpa bergantung pada rentenir.

"Kita akan yakinkan bahwa nanti negara hadir di tengah-tengah rakyat, sehingga rakyat kalau perlu dia bisa dapat pinjaman lunak dari kekuatan kita sendiri," kata Prabowo.

Menurutnya, program ini bertujuan membuat masyarakat lebih mandiri, memiliki penghasilan yang cukup untuk hidup layak, dan tidak perlu berutang pada rentenir setiap bulan.

"Kita hanya ingin rakyat kita hidup dengan layak, hidup dengan baik, bisa makan dengan baik, punya rumah yang layak, punya penghasilan tiap bulan yang layak, yang cukup," ujarnya.

Prabowo menambahkan bahwa pemerintah sudah menghitung secara rinci kebijakan ini dan optimis mampu mengangkat jutaan rakyat keluar dari kemiskinan.

"Saya sudah menghitung dengan cermat sampai ke rupiah-rupiahnya, saya sudah hitung dan saya yakin dan percaya kita akan berhasil. Kita akan mengangkat jutaan rakyat Indonesia keluar dari kemiskinan. Dan kita sudah buktikan dalam 2 tahun pertama kita," pungkasnya.

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menyelidiki 19 perusahaan di tujuh provinsi yang diduga menyebabkan kebakaran lahan seluas 11.046,69 hektare selama Januari-Agustus 2026. Informasi ini disampaikan Deputi Bidang Penegakan Hukum KLH, Irjen Pol Rizal Irawan, pada konferensi pers bersama BNPB, Senin (31/8/2026).

"Upaya penegakan hukum sudah menyasar 19 badan usaha di tujuh provinsi, yaitu di Sumatra ada 3 provinsi dan Kalimantan 4 provinsi. Di Kalbar ada 7 badan usaha yang kita pasang plang pengawasan dan segel," kata Rizal.

Rizal merinci luas lahan terbakar di Kalimantan Barat mencapai 2.260,08 hektare dari 7 badan usaha, lalu Sumatera Selatan 772,72 hektare dari 4 badan usaha, Kalimantan Selatan 6.595,15 hektare dari 3 badan usaha, dan Kalimantan Tengah 99,40 hektare dari 2 badan usaha.

"Di Kalimantan Timur ada 1 badan usaha sekitar 5 hektare, Lampung 1 badan usaha 202,73 hektare, dan Riau 1 badan usaha sekitar 7,10 hektare. Total lahan terbakar 11.046,69 hektare," tambahnya.

KLH memantau kebakaran ini melalui satelit dan masih melakukan verifikasi di lapangan. Rizal menegaskan perusahaan tetap bertanggung jawab meski kebakaran terjadi tanpa sengaja, karena terjadi di area konsesi mereka.

"Terlepas dari dibakar atau terbakar, ketika di area konsesi terjadi kebakaran, maka melekat strict liability atau pertanggungjawaban mutlak. Perusahaan akan diminta pertanggungjawaban secara sanksi administratif maupun perdata," jelas Rizal.

Selama 2023-2025, KLH memproses 32 perkara sengketa lingkungan dengan potensi kerugian mencapai Rp 5,3 triliun dan nilai tindakan pemulihan Rp 9,5 triliun, menurut Rizal.

Pemerintah Kabupaten Cianjur mempercepat penyusunan Peraturan Bupati (Perbup) untuk menekan maraknya perilaku penyimpangan seksual, menyusul penilaian kondisi darurat LGBT di wilayah tersebut. Pernyataan ini disampaikan Panglima Laskar Kunfayakun, Aang Asep, Senin (31/8/2026).

"Dua kasus baru-baru ini, termasuk pelecehan sesama jenis oleh tenaga kesehatan dan dua mahasiswa yang diamankan warga, menjadi gambaran jelas bahwa LGBT sudah banyak terjadi di Cianjur," ujar Aang.

Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur melaporkan 142 kasus baru HIV/AIDS sepanjang semester pertama 2026, dengan 43 kasus berasal dari kelompok seks menyimpang tersebut.

Bupati Cianjur dr. Muhammad Wahyu menyatakan Perda sudah tersedia dan fokus kini pada Perbup sebagai aturan teknis.

"Untuk Perda sudah ada, Perbup secepatnya kami buat," kata Wahyu.

Ia menambahkan pemerintah daerah tengah mengkaji langkah strategis untuk mengatasi keresahan publik dan menjaga kondusivitas wilayah.

"Kami kaji langkah strategis untuk isu keresahan ini. Supaya Cianjur lebih kondusif. Kita lihat kasus per kasus, masyarakat umum masih banyak normal. Yang melakukan hal di luar moralitas perlu ditindak bersama," pungkas Wahyu.