Krisis Anggaran Belanda Paksa Rapat Darurat Kabinet Dilangsungkan

Agenda pembukaan tahun akademik di Leeuwarden batal dihadiri Letschert akibat pelaksanaan rapat darurat Kabinet Belanda untuk membahas rancangan anggaran 2027 yang belum mencapai kesepakatan pada Senin morning. Kebuntuan terjadi akibat perbedaan pendapat mengenai penyesuaian pajak kekayaan.

Rancangan anggaran negara tersebut seharusnya telah dirampungkan pada Jumat pekan lalu. Namun, tiga partai politik dalam koalisi pemerintahan belum menemukan titik temu mengenai besaran kontribusi pajak bagi kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi.

Partai koalisi VVD bersama kelompok oposisi sayap kanan mengusulkan pemotongan pajak bagi pemilik modal. Kebijakan pemotongan pajak bernilai miliaran euro tersebut berpotensi memperlebar defisit anggaran di tengah tingginya alokasi belanja negara untuk sektor pertahanan.

Pemerintah koalisi minoritas yang terdiri dari D66, CDA, dan VVD juga memerlukan dukungan dari partai oposisi PRO. Partai PRO menyatukan syarat dukungan dengan menolak rencana pemotongan anggaran pada program jaminan sosial.

Penyelesaian dokumen anggaran menjadi mendesak karena seluruh berkas harus diserahkan kepada Raad van State sebelum dipublikasikan pada Prinsjesdag. Letschert sebelumnya mengutarakan keyakinan terkait efektivitas koalisi saat pembentukan pemerintah minoritas tersebut.

"karena mereka yakin dapat bertindak cepat dan stabil bertiga," ujar Letschert.

Setelah pembahasan kabinet selesai, draf anggaran 2027 masih berpotensi mengalami perubahan saat memasuki proses negosiasi dan pembahasan teknis bersama Tweede Kamer.