Gubernur Maluku Utara Dorong Reformasi Pelatihan ASN Berbasis Keterampilan

Pemerintah Provinsi Maluku Utara mendorong reformasi sistem pelatihan Aparatur Sipil Negara berbasis keterampilan guna menyelesaikan berbagai tantangan pembangunan daerah. Langkah tersebut ditegaskan dalam Alignment Forum yang digelar di Ternate pada Rabu, 29 Juli 2026.

Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda menekankan pentingnya pemetaan kebutuhan keterampilan teknis ASN secara presisi. Langkah ini mencakup kemampuan analisis data, teknologi informasi, serta sektor unggulan perikanan dan pertanian.

"Yang dibutuhkan ASN itu pelatihan yang menghasilkan skill, dan skill tersebut mampu menyelesaikan masalah di lapangan," kata Sherly Tjoanda, Gubernur Maluku Utara.

Untuk merealisasikan hal tersebut, Pemprov Maluku Utara meminta bantuan Lembaga Administrasi Negara RI agar mengarahkan fungsi BPSDM. Langkah ini diambil guna memastikan lembaga pelatihan berfokus pada peningkatan kapasitas pegawai.

"Kami meminta bantuan LAN untuk mentransformasi BPSDM bukan menjadi badan yang menghasilkan banyaknya diklat, tetapi menjadi lembaga yang meningkatkan kapasitas ASN sehingga memiliki skill yang mampu menyelesaikan persoalan di Maluku Utara," ujar Sherly Tjoanda, Gubernur Maluku Utara.

Selain reformasi pelatihan, Pemprov Maluku Utara bekerja sama dengan Badan Kepegawaian Negara untuk menyusun profil kompetensi pegawai. Saat ini sebanyak 500 ASN telah menjalani profiling, disusul 170 pegawai lainnya, dari total target 11.300 ASN provinsi.

Sherly mengapresiasi pendampingan BKN yang mempercepat penerapan manajemen talenta di sepuluh kabupaten dan kota. Penerapan rotasi dan mutasi pegawai berbasis kompetensi terbukti meningkatkan efektivitas kinerja birokrasi daerah.

"Ketika orang yang tepat berada di tempat yang tepat, pergerakan pemerintahan menjadi lebih cepat, lebih efektif, dan lebih produktif," kata Sherly Tjoanda, Gubernur Maluku Utara.

Ia menepis anggapan kekurangan sumber daya manusia di tubuh birokrasi daerah. Penataan posisi jabatan dinilai menjadi kunci utama optimasi kinerja.

"Yang kita kurang bukan orangnya, tetapi orang yang tepat di tempat yang tepat," ujar Sherly Tjoanda, Gubernur Maluku Utara.

Kepala BKN Prof. Zudan Arif Fakrulloh menegaskan bahwa manajemen talenta merupakan strategi utama dalam menyiapkan birokrasi yang adaptif dan berorientasi pada hasil. Pemetaan potensi secara sistematis mendukung terciptanya pelayanan publik yang berkualitas.

"Kolaborasi yang kuat akan melahirkan birokrasi yang unggul. ASN yang adaptif adalah fondasi menuju pemerintahan yang maju, profesional, dan melayani," kata Dr. Yosar Kardiat, Sekretaris Daerah Kabupaten Pulau Taliabu.

Pemkab Pulau Taliabu berkomitmen menerapkan hasil rekomendasi forum guna memperkuat Sistem Merit dan digitalisasi manajemen kepegawaian. Langkah ini diambil untuk memastikan proses promosi dan pengembangan karier berjalan secara objektif.

"Langkah ini ditujukan untuk memastikan setiap pengembangan karier dan kompetensi pegawai berjalan secara transparan, profesional, dan objektif," jelas Dr. Yosar Kardiat, Sekretaris Daerah Kabupaten Pulau Taliabu.

Digitalisasi tata kelola kepegawaian diharapkan mampu meningkatkan efisiensi serta akuntabilitas pelayanan publik di daerah. Peningkatan manajemen ASN diyakini berdampak langsung pada kualitas layanan masyarakat.

"Kami berharap peningkatan kualitas manajemen kepegawaian ini berbanding lurus dengan peningkatan kualitas pelayanan publik yang diterima masyarakat. ASN yang profesional akan menjadi motor penggerak terwujudnya pemerintahan yang efektif, responsif, dan berorientasi pada kepentingan rakyat," tandas Dr. Yosar Kardiat, Sekretaris Daerah Kabupaten Pulau Taliabu.

Di sisi lain, BPSDM Provinsi Maluku Utara berkolaborasi dengan BKN dan LAN RI menggelar Pelatihan Dasar bagi ratusan CPNS di lingkungan Sekretariat Daerah. Program pelatihan tersebut dirancang berlangsung selama lebih dari 600 jam.

Plt. Kepala BPSDM Provinsi Maluku Utara Syam Sofyan menjelaskan bahwa agenda koordinasi lintas pemerintah daerah ini bertujuan menyamakan persepsi antarpegawai baru.

"kebijakan dan pengembangan kompetensi Kepegawaian dilingkup Sekertariat Daerah Provinsi Maluku Utara, sekaligus menyamakan persepsi dan pemahaman diantara CPNS," ujar Syam Sofyan, Plt. Kepala BPSDM Provinsi Maluku Utara.

Syam menambahkan bahwa kegiatan kolaboratif bersama BKD Provinsi Maluku Utara ini menjadi wadah penyelarasan program antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

"kegiatan ini adalah kolaborasi antara LPSDM Provinsi Maluku Utara, dengan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku Utara, sebagai pertemuan koordinasi antara Pemerintah Daerah Kabupaten Kota dan Provinsi," ujar Syam Sofyan, Plt. Kepala BPSDM Provinsi Maluku Utara.

Pelatihan dasar bagi para CPNS tersebut difokuskan pada pembentukan nilai-nilai dasar serta profesionalisme aparatur.

"guna membentuk CPNS yang profesional dan berkarakter, sikap perilaku Bela Negara, nilai-nilai dasar PNS dan peraturan PNS guna mewujudkan Smart Govermance," jelas Syam Sofyan, Plt. Kepala BPSDM Provinsi Maluku Utara.