Pemkab Solok Pasaman Barat dan Indragiri Hulu Mantapkan Talent Pool ASN

Badan Kepegawaian Negara menggelar ekspose dan verifikasi nasional kesiapan penerapan Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara di Kantor BKN Pusat, Jakarta, pada Rabu, 19 Agustus 2026. Agenda tersebut diikuti Pemerintah Kabupaten Solok, Pasaman Barat, dan Indragiri Hulu untuk mematangkan tata kelola birokrasi berbasis sistem merit.

Proses pemetaan potensi, kualifikasi, dan rekam jejak kinerja ini difokuskan pada penguatan basis data serta pembentukan kelompok talenta. Langkah tersebut disiapkan sebagai instrumen objektif dalam penempatan jabatan strategis dan pengisian formasi pimpinan di daerah.

Bupati Solok Dr. H.C. Jon Firman Pandu memimpin langsung jajarannya dalam tahapan evaluasi nasional di Gedung BKN Jakarta. Pemkab Solok memanfaatkan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Talenta untuk memetakan ASN pada kotak penilaian kinerja.

"Manajemen talenta bukan sekadar pemetaan administratif, tetapi instrumen untuk memastikan setiap jabatan diisi oleh ASN yang memiliki kinerja, potensi, dan rekam jejak yang terukur," kata Jon Firman Pandu, Bupati Solok.

Pemerintah Kabupaten Solok mengarahkan ASN yang masuk dalam kategori kotak 7, 8, dan 9 sebagai calon suksesor jabatan target. Sementara itu, pegawai pada kotak 2 hingga 5 diarahkan untuk mengikuti penguatan kompetensi lanjutan.

"Manajemen Talenta merupakan prioritas bagi kami. Mudah-mudahan ekspose hari ini membawa dampak yang luas. Kedisiplinan dan profesional menjadi target kita, karena tuntutan masyarakat adalah birokrasi yang melayani dan profesional," ujar Jon Firman Pandu, Bupati Solok.

Dalam kesempatan terpisah, Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat turut memaparkan strategi pemetaan pegawai bersama jajaran BKPSDM dan Inspektorat Daerah. Bupati Pasaman Barat Yulianto menegaskan penataan karier pegawai harus selaras dengan tuntutan pelayanan publik.

"Melalui Manajemen Talenta, kita ingin memastikan ASN mendapatkan kesempatan untuk berkembang berdasarkan kompetensi, potensi dan kinerjanya. Pada saat yang sama, pemerintah daerah dapat menempatkan SDM yang tepat pada posisi yang tepat sehingga organisasi semakin profesional, efektif dan berorientasi pada pelayanan masyarakat," kata Yulianto, Bupati Pasaman Barat.

Penerapan sistem ini ditujukan untuk memangkas subjektivitas penempatan jabatan sekaligus memperkuat perencanaan suksesi pimpinan daerah secara berkelanjutan.

"Talenta Terbaik, Birokrasi Berkualitas, Pasaman Barat Maju," sebut Yulianto, Bupati Pasaman Barat.

Perubahan tata kelola kepegawaian tersebut juga dinilai mendesak seiring pesatnya perkembangan digitalisasi birokrasi.

"Kami memandang Manajemen Talenta bukan sekadar urusan kepegawaian semata, melainkan instrumen strategis. Kami ingin memastikan karier ASN berdasarkan potensi, kompetensi, kinerja, dan kebutuhan organisasi. Kami juga ingin memastikan setiap posisi diisi oleh orang-orang yang tepat," ujar Yulianto, Bupati Pasaman Barat.

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu menyiapkan integrasi data bagi 4.407 pegawai negeri sipil dengan memanfaatkan platform SIMATA yang terhubung ke SIASN. Wakil Bupati Indragiri Hulu Hendrizal menjelaskan fokus utama daerahnya saat ini adalah pembenahan data SKP dan penataan unit organisasi.

"Kami memastikan yang bersangkutan bisa mengimplementasikan visi dan misi Indragiri Hulu. Talenta yang dipilih harus mampu mengimplementasikan visi dan misi bupati, sehingga target-target yang direncanakan dapat sesuai dan tercapai," kata Hendrizal, Wakil Bupati Indragiri Hulu.

Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Lombok Utara turut mematangkan persiapan teknis data SIMATA. Wakil Bupati Lombok Utara Kusmalahadi Syamsuri menargetkan sistem merit berjalan penuh pada 2027 guna mengeliminasi praktik penempatan jabatan yang subjektif.

"Manajemen talenta ini bukan sebuah pilihan lagi, tapi sudah menjadi keharusan. Kita ingin meninggalkan pola-pola lama yang menyisakan banyak permasalahan, terutama penempatan jabatan yang masih bersifat subjektif," ujar Kusmalahadi Syamsuri, Wakil Bupati Lombok Utara.

Lombok Utara memanfaatkan sistem tersebut untuk memangkas durasi seleksi terbuka jabatan dari rentang tiga hingga empat bulan menjadi lebih singkat melalui skema perencanaan lima tahunan.

"Kita tidak bisa melawan sistem. Jika rekam jejak seseorang bagus, dia layak ditempatkan meski mungkin secara personal kita kurang cocok. Kita butuh percepatan, inisiatif, dan loyalitas, bukan ASN yang hanya berpikir pokoknya kerja saja," kata Kusmalahadi Syamsuri, Wakil Bupati Lombok Utara.

Penguatan integritas pegawai menjadi pilar utama dalam menjaga kesinambungan pembangunan daerah di Lombok Utara.

"Lombok Utara tidak bisa berdiri sampai hari ini tanpa integritas dan kompetensi ASN. Mari kita investasikan SDM kita untuk mengelola daerah ini secara profesional dan berkelanjutan," kata Kusmalahadi Syamsuri, Wakil Bupati Lombok Utara.

BPSDM Lombok Utara mencatat mayoritas pejabat strategis masih berada di pemetaan kategori rendah karena belum memperbarui data sertifikasi ke dalam SIASN. Kepala BPSDM Lombok Utara Zulfahrudin meminta seluruh pegawai aktif memperbarui profil secara mandiri.

"Banyak pejabat yang memiliki sertifikat dan kompetensi mumpuni di lapangan, namun tidak memasukkannya ke sistem SIASN/SIMATA. Akibatnya, sistem tidak membaca potensi tersebut," kata Zulfahrudin, Kepala BPSDM Lombok Utara.

Sistem pengisian mandiri ini dirancang untuk menutup celah intervensi teknis lembaga dalam proses penilaian kompetensi.

"Pengisian data di SIMATA kini bersifat mandiri. Tidak ada lagi intervensi teknis dari BKPSDM atau BKN. Kita harus proaktif membuktikan kompetensi kita sendiri agar terhindar dari jebakan senioritas atau kedekatan yang selama ini menjadi kendala penerapan sistem merit," ujar Zulfahrudin, Kepala BPSDM Lombok Utara.

Evaluasi dari BKN RI menjadi dasar penerbitan Surat Keputusan izin penerapan resmi Manajemen Talenta ASN bagi masing-masing pemerintah daerah.