DPR Sambut Putusan MK Soal Pemisahan Anggaran Makan Bergizi Gratis

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini menyambut baik keputusan Mahkamah Konstitusi mengenai pemisahan anggaran program Makan Bergizi Gratis dari dana pendidikan dalam APBN mulai 2028, sebagaimana dilansir dari Detikcom pada Jumat (31/7/2026).

Langkah hukum tersebut dinilai menjadi momentum berharga bagi pemerintah untuk merestrukturisasi fokus alokasi anggaran sektor pendidikan. Yahya Zaini menekankan bahwa penataan ulang ini mencakup peluang besar untuk kembali menyoroti peningkatkan kesejahteraan para tenaga pengajar.

"Dengan pemisahan anggaran MBG dan pendidikan, kita mendorong negara dapat meningkatkan gaji dan kesejahteraan guru yang sampai saat ini masih menjadi persoalan," ujar Yahya Zaini, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI.

Sektor pembiayaan yang mandiri dianggap sangat krusial demi menjamin akuntabilitas kinerja setiap program agar dapat diukur secara presisi. Politisi Partai Golkar tersebut menambahkan bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi ini dapat menjadi landasan awal untuk merancang arsitektur investasi sumber daya manusia secara terpadu.

"Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pemisahan anggaran program MBG dari anggaran pendidikan merupakan momentum penting untuk memperkuat arah pembangunan sumber struktur penganggaran negara," tutur Yahya Zaini, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI.

Langkah pemisahan ini sekaligus membuka ruang bagi jajaran pemerintah dalam menyelaraskan kembali tata cara pencapaian sasaran pembangunan nasional. Pembangunan sumber daya manusia yang solid tidak dapat dilepaskan begitu saja dari sinergi sektor kesehatan, gizi, pendidikan, ketenagakerjaan, hingga perlindungan sosial.

"Sekaligus memberikan kesempatan bagi Pemerintah untuk menata ulang cara negara dalam satu tujuan pembangunan yang sama," lanjut Yahya Zaini, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI.

Ia menggarisbawahi bahwa seluruh alokasi investasi antar-sektor tersebut saling berkait erat dan menentukan tingkat keberhasilan dalam mencetak SDM unggul di setiap tahapan kehidupan.

"Seluruh investasi tersebut merupakan satu rangkaian yang saling menentukan sepanjang siklus kehidupan dalam membangun SDM unggul," tegas Yahya Zaini, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI.

Setiap program penataan manusia idealnya ditopang skema pembiayaan tersendiri agar seluruh sasaran dan indikator capaiannya dapat dievaluasi secara akurat. Kendati demikian, kemandirian anggaran tidak boleh diartikan sebagai pemisahan arah kebijakan strategis.

"Namun, kemandirian pembiayaan tidak boleh diartikan sebagai pemisahan arah kebijakan. Justru sebaliknya, seluruh investasi tersebut harus dirancang dalam satu kerangka pembangunan manusia yang saling terhubung," papar Yahya Zaini, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI.

Integrasi kebijakan ini diproyeksikan mampu menjadikan setiap program pemerintah sebagai mata rantai yang saling menguatkan, sehingga fondasi investasi SDM menjadi makin solid.

"Kesehatan, gizi, pendidikan, dan pengembangan kompetensi bukanlah program-program yang berjalan sendiri-sendiri, melainkan satu rantai investasi yang menentukan daya saing bangsa melalui SDM-SDM unggulnya," tegas Yahya Zaini, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI.

Sebagai penutup, Yahya mendorong Badan Gizi Nasional untuk terus membenahi tata kelola pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis secara konsisten agar terhindar dari indikasi kecurangan maupun penyelewengan di lapangan.

"Kita berharap langkah-langkah yang baik itu dilakukan secara terus menerus dan menjadi komitmen dari BGN untuk memperbaiki kinerja demi peningkatan pelayanan MBG," harap Yahya Zaini, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI.