CSIS Sebut Pembatasan Pertalite Desil 9 dan 10 Minim Dampak

Kebijakan pemerintah membatasi akses Pertalite bagi masyarakat kelompok desil 9 dan 10 dinilai tidak akan efektif menekan kebocoran subsidi bahan bakar minyak. Hal tersebut disampaikan oleh Peneliti Departemen Ekonomi Centre of Strategic and International Studies (CSIS), Ardhi Wardhana, pada Rabu (12/8/2026).

Rencana pembatasan tersebut sebelumnya diumumkan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa setelah melakukan pertemuan dengan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pada Selasa (11/8/2026). Kebijakan ini menyasar kelompok masyarakat berpenghasilan paling tinggi berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Ardhi Wardhana menjelaskan bahwa tingkat konsumsi Pertalite oleh kelompok desil 9 dan 10 pada 2024 terhitung rendah, yakni berada di bawah angka 20 persen dari total alokasi nasional.

"Kalo yang dibatasi hanya desil 9-10 ,saya yakin ya cuma kurang dari 20 persen penggunaan Pertalite yang berkurang, tapi belum tentu menyelesaikan masalah tidak tepat sasaran," kata Ardhi saat dihubungi IDN Times, Rabu (12/8/2026).

Akar permasalahan penyaluran subsidi BBM yang kerap bocor dinilai bersumber dari adanya jurang perbedaan harga antara BBM bersubsidi dan non-subsidi. Kondisi ini secara sistematis memicu konsumen memilih produk yang lebih murah meski kualitasnya tidak berbeda jauh.

"Menurut saya belum tepat fully karena tidak menyelesaikan akar masalah: inclusion-exclusion error dan price discrimination yang memberikan insentif kepada konsumen untuk mengambil barang yang lebih murah (bersubsidi) karena komoditasnya sama," ucap Ardhi.

Guna menuntaskan persoalan tersebut, CSIS merekomendasikan perubahan mekanisme dari subsidi harga barang menjadi pemberian bantuan tunai langsung secara presisi kepada warga yang membutuhkan, sembari menyesuaikan harga BBM ke tingkat keekonomian.

"Banyak mekanisme lain selain pembatasan kuota pada kelompok masyarakat tertentu. Misalnya melalui mekanisme subsidi orang melalui cash transfer ke individu yang membutuhkan, dengan disertai reformasi harga di BBM-nya. Sehingga tidak ada pembedaan antara BBM dengan kualitas yang tidak terlalu berbeda," tutur Ardhi.

Skema perlindungan sosial juga perlu diperluas mencakup kalangan kelas menengah dan rentan agar tidak terbebani secara ekonomi jika harga pasar diberlakukan secara penuh.

"Perluasan bansos ke kelompok aspiring middle class dan rentan," ucap Ardhi.

Selain perluasan bantuan sosial, opsi peredam dampak gejolak harga dapat dilakukan lewat kompensasi fasilitas publik hingga penyesuaian regulasi perpajakan.

"Di negara lain juga ada mekanisme subsidi upah atau waiver pajak penghasilan dan voucher/in-kindenergi untuk kelas menengah tertentu," kata Ardhi.

Pengalihan dana subsidi BBM dinilai mencukupi untuk membiayai berbagai skema perlindungan sosial bagi kelas menengah tersebut.

"Hitung-hitungan kami sih sebenernya uang penghematannya cukup dan mekanismenya ada banyak untuk meredam shock," kata Ardhi.