Menteri ESDM Tunda Pembatasan Pembelian Pertalite untuk Desil 9-10

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menunda rencana pembatasan pembelian Pertalite bagi kelompok masyarakat desil 9 dan 10 karena masih menunggu data yang valid dan akurat, dilansir dari Detik Oto.

Dia menjelaskan bahwa pemerintah sedang memeriksa data pengelompokan masyarakat berdasarkan desil untuk memastikan subsidi tepat sasaran dan tidak berdampak negatif akibat data yang tidak valid.

"Itu masih di-exercise. Karena apa? Kita ingin subsidi itu harus tepat sasaran. Nah salah satu cara untuk membuat tepat sasaran data kita harus valid," ujar Bahlil di Gedung Nusantara I DPR, Jakarta Pusat, Senin (31/8/2026).

Bahlil menegaskan bahwa pembatasan pembelian Pertalite akan berlaku untuk kelompok masyarakat dengan desil tertinggi, yaitu 9 dan 10, yang dianggap paling sejahtera. Namun, ia mengingatkan agar data yang menjadi dasar kebijakan tersebut harus benar-benar akurat.

"Nah desilnya ini yang kita lagi ngecek terus jangan sampai harapan kita baik, tapi ternyata implementasinya karena datanya yang tidak valid membuat sesuatu yang tidak sesuai harapan kita," tambah Bahlil.

Selain itu, Bahlil memastikan harga BBM subsidi, termasuk Pertalite, tidak akan naik hingga Desember 2026 sambil memantau perkembangan harga minyak global.

"Tapi apa pun yang terjadi saya menyampaikan bahwa harga minyak atau harga BBM subsidi khususnya subsidi itu tidak akan kita naikkan. Sampai dengan 2026 Desember sambil kita melihat perkembangan global. Tapi kalau untuk harga BBM non-subsidi kita akan serahkan kepada harga pasar," tegasnya.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menambahkan bahwa pemerintah terus memperbaiki Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang menjadi dasar penentuan desil masyarakat.

"Nggak diperketat. Cuma akan dipastikan nanti yang saya tahu ya, supaya tepat sasaran. Mungkin kita akan coba nanti berapa bulan ke depan, yang desil 10, kita batasin dulu," ujar Purbaya di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (20/8/2026).

Purbaya juga menyampaikan bahwa jika ada masalah dalam pelaksanaan kebijakan pembatasan pembelian Pertalite, penyelesaiannya akan dilakukan secara khusus kasus per kasus.