China Tolak Sanksi Baru AS terhadap Iran dan Pertahankan Kerja Sama

Pemerintah China secara tegas menolak ancaman sanksi baru dari Amerika Serikat terhadap Iran yang bertujuan mengisolasi Teheran secara ekonomi, pada Selasa (25/8/2026). Beijing menegaskan bahwa hubungan kerja sama antara China dan Iran terlaksana sesuai hukum internasional sehingga tidak boleh dicampuri oleh pihak luar.

Ancaman sanksi ekonomi berskala besar dari Washington memicu ketegangan diplomatik dengan negara pembeli minyak utama Iran tersebut. Langkah AS ini juga menuai tanggapan keras dari pejabat keamanan Teheran serta perdebatan di internal parlemen Amerika Serikat mengenai efektivitas perang tersebut.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian, menyampaikan penolakan resmi atas manuver Washington yang berisiko memperburuk eskalasi di kawasan Timur Tengah.

"Kerja sama antara Tiongkok dan Iran senantiasa dilakukan dalam kerangka hukum internasional dan tidak boleh dicampuri atau diganggu," ujar Lin Jian.

Ia menambahkan bahwa penerapan tekanan ekonomi secara masif tidak akan pernah menyelesaikan akar persoalan yang sedang terjadi.

"Tiongkok telah berulang kali menyatakan penolakan tegas terhadap sanksi sepihak yang ilegal... Tiongkok akan mengambil segala langkah yang diperlukan untuk secara tegas melindungi hak dan kepentingannya sendiri," tegasnya.

Lin Jian menekankan bahwa Beijing memantau dari dekat dinamika ini demi menjaga stabilitas kawasan dan melindungi aset nasionalnya.

"Perang ekonomi dan tekanan maksimum tidak akan membantu menyelesaikan masalah ini. Hal-hal tersebut hanya akan semakin memperparah ketegangan dan konflik, serta menimbulkan risiko dampak lanjutan..." kata Lin Jian.

Pemerintah China memastikan sikap diplomasi mereka tidak akan bergeser akibat gertakan sanksi tersebut.

"Tiongkok memantau dengan cermat perkembangan terkait dan akan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk secara tegas melindungi hak dan kepentingannya sendiri," tambahnya.

Dari pihak Washington, Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent mengonfirmasi rencana pengetatan sanksi yang membidik mitra dagang Teheran di berbagai sektor strategis.

"Kami menilai cara terbaik untuk berhubungan dengan negara-negara lain adalah melalui diplomasi diam-diam, dan kami sedang menyamakan persepsi dengan setiap negara untuk menyampaikan ekspektasi kami," kata Scott Bessent. "Kami tahu siapa mereka. Mereka juga tahu siapa mereka."

Bessent sebelumnya juga memberikan peringatan keras melalui tulisan opininya di Financial Times sehari sebelum rencana pengumuman resmi tersebut dibuat.

"Saat fajar menyingsing, dimulailah Hari-H ekonomi, serangan finansial tunggal terbesar yang pernah dikerahkan terhadap musuh. Mereka sebaiknya mempertimbangkan konsekuensi dari mempertahankannya," paparnya.

Menanggapi gertakan ekonomi tersebut, Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran, Mohsen Rezaei, mengancam akan menutup total akses distribusi energi dari wilayah Teluk.

"Jika perang ekonomi berlanjut, tidak setetes pun minyak akan diekspor, baik melalui Selat Hormuz maupun dari mana pun di Teluk Persia. Iran akan menganggap partisipasi atau dukungan negara mana pun terhadap perang ekonomi Amerika terhadap rakyat Iran sebagai tindakan perang," tegas Mohsen Rezaei.

Sementara itu, klaim kemenangan juga dihembuskan oleh Menlu Iran Abbas Araghchi setelah seruan menyerah dilontarkan pihak lawan.

Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menegaskan bahwa Teheran telah "memenangkan perang sekaligus diplomasi."

Sikap optimis Teheran ini mendapat sorotan kritis dari dalam negeri Amerika Serikat sendiri. Senator AS dari Partai Demokrat, Chris Murphy, menilai tekanan Washington telah gagal dan justru menempatkan posisi Iran lebih kuat.

"‘D-Day’ adalah hiasan jendela yang putus asa. Iran memenangkan perang. Trump kalah. Dan orang Amerika harus membayar biaya yang sangat besar," tulis Chris Murphy melalui akun X.

Murphy menyoroti perubahan kendali kawasan Selat Hormuz yang kini dinilainya berada di bawah pengaruh penuh Iran.

"Iran tidak menguasai Selat sebelum perang. Sekarang mereka melakukannya," tulis Murphy.

Ia juga membeberkan bahwa sebagian besar fasilitas militer Iran tetap utuh meski AS telah mengerahkan amunisi secara besar-besaran.

"AS menembakkan semua yang kita miliki dan sekarang kita sudah kehabisan," katanya.

Berdasarkan data ketahanan armada tersebut, Murphy menyimpulkan posisi bargaining power berada di tangan Teheran.

"Iran memiliki semua leverage sekarang," ujarnya.

Ia mengkritik sanksi baru yang diumumkan Washington sebagai langkah tidak efektif setelah konsesi maksimal diberikan.

"Pada dasarnya kami telah menyetujui segala sesuatu di Iran yang kami bisa. Ada sedikit yang tersisa. ‘D-Day’ adalah bluster," tulisnya.

Murphy menutup analisisnya dengan menegaskan bahwa upaya militer secara substansial telah berakhir dengan hasil yang buruk bagi Washington.

"Perang pada dasarnya sudah berakhir. Tragisnya, Iran menang. Ini semua adalah hiasan jendela," kata Murphy.

Di sisi diplomasi internasional, Panglima Angkatan Darat Pakistan Asim Munir dijadwalkan melakukan kunjungan resmi ke Teheran untuk memediasi konflik serta membahas ancaman sanksi finansial baru AS tersebut.