China Tegaskan Kerjasama dengan Iran dan Siapkan Balasan Sanksi AS

Kementerian Luar Negeri China menegaskan bahwa seluruh kerja sama ekonominya dengan Iran senantiasa mematuhi kerangka hukum internasional. Pernyataan ini dikeluarkan menyusul langkah Amerika Serikat yang melancarkan sanksi ekonomi baru terhadap Teheran serta mengincar mitra dagang asing pada Senin (24/8/2026).

Sanksi terbaru dari Departemen Keuangan Amerika Serikat menyasar berbagai sektor strategis Iran, mulai dari penerbangan, aset digital, emas, teknologi, hingga pelayaran. Kebijakan tersebut juga mencakup pembatasan terhadap 60 individu serta kapal-kapal yang berbasis di Singapura, China, dan Hong Kong karena dituduh mengangkut minyak serta komponen senjata sensitif.

Pemerintah China secara tegas menyatakan bakal menjamin perlindungan berkelanjutan atas hak dan kepentingan sahnya di tingkat internasional. Sebagai mitra dagang terbesar sekaligus pembeli utama minyak Iran, Beijing menilai tindakan sepihak dan ancaman sanksi tidak akan menyelesaikan konflik yang terjadi.

Di sisi lain, AS memperketat blokade di pelabuhan-pelabuhan Iran sejak pertengahan Juli untuk memutus pasokan dana Teheran. Langkah ini berimbas langsung pada pemangkasan sebagian besar aliran pasokan minyak Iran yang menuju ke pasar China.

minimalisasi dampak ekonomi juga terus diupayakan oleh Beijing mengingat ketergantungan impor energi mereka yang tinggi dari kawasan Timur Tengah.

"Kami ingin memperjelas hari ini bahwa tidak ada yang berada di luar jangkauan sanksi AS," ujar Scott Bessent, pejabat AS dilansir dari The Guardian.

Pernyataan tersebut menekankan risiko sanksi sekunder bagi negara-negara yang tetap melanjutkan transaksi ekonomi dengan Teheran.

Tekanan geopolitik ini turut memicu kekhawatiran para pengamat internasional terkait stabilitas jalur pelayaran global di Selat Hormuz.

"Dari perspektif China, kami tidak ingin terlibat dalam konflik AS-Iran. Namun, kami juga sangat menyadari bahwa jika persoalan Selat Hormuz terus berlanjut, situasinya akan semakin berbahaya bagi China," kata Zhu Feng, pakar hubungan internasional dari Nanjing University.

Menanggapi situasi yang kian memanas, Beijing memperhebat diplomasi secara intensif dengan negara-negara Timur Tengah. Langkah tersebut mencakup pertemuan Presiden Xi Jinping dengan Raja Yordania Abdullah II serta dialog Menteri Luar Negeri Wang Yi bersama Menlu Kuwait guna mendorong perundingan damai.

Sementara itu, otoritas keamanan Taiwan melaporkan dinamika domestik Beijing yang ikut memperketat kontrol perbatasan. China berencana menerapkan revisi regulasi keluar-masuk wilayah mulai 15 September mendatang, yang memberi wewenang diskresi luas bagi otoritas keamanan untuk melarang warga yang dinilai membahayakan stabilitas nasional meninggalkan negara tersebut selama enam bulan hingga tiga tahun.