BPS DIY Verifikasi Ulang Data Tukang Becak di Kulon Progo

Badan Pusat Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta (BPS DIY) melakukan verifikasi terhadap data kesejahteraan Timbul (49), seorang tukang becak asal Ngentakrejo, Kapanewon Lendah, Kabupaten Kulon Progo, pada Senin (24/8).

Langkah ini diambil setelah status pendataan kesejahteraan Timbul mendadak melonjak dari Desil 1 menjadi Desil 9, yang berakibat pada terancamnya kelangsungan pendidikan tingginya sang anak di Universitas Negeri Yogyakarta (UNY).

Plt Kepala BPS DIY Endang Tri Wahyuningsih menjelaskan mengenai kondisi lapangan dan temuan awal yang dicatat oleh petugas saat pendataan Timbul.

"Dia memang anggota rumah tangganya tiga. Kemudian punya anak dua. Pak Timbul itu kalau enggak salah bentor, becak motor.

Becaknya bentornya itu ditaruh di sini, di Malioboro sini, ya, bentor motor. Terus kemudian juga punya usaha ayam. Yang kecil-kecilan di situ, tetapi ada penghasilan di sana," kata Plt Kepala BPS DIY Endang Tri Wahyuningsih.

Endang Tri Wahyuningsih juga memberikan penjelasan tambahan mengenai status kepemilikan aset berupa rumah dan kendaraan yang ditempati oleh keluarga Timbul.

"Ada juga kepemilikan motor. Tapi kalau rumahnya, milik sendiri itu, rumahnya milik sendiri," katanya.

Pihak BPS DIY menegaskan bahwa fokus utama saat ini adalah memproses temuan tersebut dan menyalurkan pemutakhiran data ke Kementerian Sosial.

"Kita akan mencari solusi yang baik. Artinya data yang dilakukan kemarin oleh petugas gitu ya, itu juga sudah dilakukan dan sudah dimasukkan ke kanal Kemensos seperti itu," katanya.

Masyarakat yang merasa data kesejahteraannya tidak sesuai dapat memanfaatkan berbagai jalur pemutakhiran data yang telah disediakan oleh pemerintah.

"Apabila bapak ibu atau masyarakat tidak sesuai, tapi harus jujur, semua harus jujur sehingga kita dapat data yang baik. Jadi masing-masing bisa memutakhirkan secara mandiri melalui aplikasi Cek Bansos, SIKS-NG, dan cek WA center, call center, maupun DTSEN," katanya.

Proses verifikasi ulang akan dijalankan guna meminimalisasi kesalahan pendataan agar bantuan sosial dari pemerintah tepat sasaran.

"Itu namanya sebuah sistem. Namanya yang pendata juga manusia, yang mengisi juga manusia. Jadi proxy means test (PMT) namanya sebuah juga sebuah program. Nah cara kita mengantisipasi untuk yang tadi inklusif dan eksklusif eror ini, kita lakukan verifikasi," ujarnya.

Di sisi lain, lonjakan status menjadi Desil 9 membuat anak Timbul, Luki Arya Wijaya, kesulitan mendapatkan beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah untuk jurusan Teknik Mesin UNY.

Luki harus membayar biaya kuliah semester pertama sebesar Rp 15 juta hingga akhir Desember, namun saat ini baru terbayar separuhnya dari tabungan pribadi dan patungan keluarga.

Timbul mengungkapkan kebingungannya saat mengetahui perubahan status desil keluarga ketika mengurus permohonan keringanan biaya di balai desa.

"Ceritanya anak saya itu mau kuliah. Itu mau cari apa itu keringanan, cari biaya itu ternyata itu dicek itu di balai desa itu desilnya jadi naik. Begitu jadi ya bingung saya," kata Timbul.

Meskipun terkendala biaya, Timbul terus mendukung anaknya untuk tetap mengikuti perkuliahan jalur mandiri yang telah berjalan.

"Sementara kan kemarin (masuk kuliah jalur) mandiri. Itu awalnya kan bayarnya tuh kalau enggak salah tuh Rp 15 juta, tapi ya baru dibayar berapa dibayar separuh apa Rp 10 juga gitu. Terus itu patungan saya sama anak saya," katanya.

Timbul membeberkan bahwa rumah yang dihuninya saat ini masih merupakan aset warisan milik bersama keluarga besar yang belum dibagi.

"Rumah bapak saya. Tapi bapak saya sudah meninggal. Belum dibagi. Yang punya 7 orang," katanya.

Ia juga menambahkan penegasan mengenai status hunian yang dicatat oleh petugas pendata BPS DIY tersebut.

"Ini kan (rumah) masih rumah keluarga," imbuhnya.

Selain masalah status rumah, keberadaan bangunan ayam di samping kediamannya merupakan tempat pemeliharaan biasa dan bukan area peternakan komersial.

Timbul berharap status desil keluarganya dapat kembali disesuaikan agar sang anak memiliki akses mendapatkan bantuan pendidikan.

"Harapannya kembali normal desil saya jadi nanti misalnya mau mengajukan beasiswa atau KIP itu ya mudah-mudahan bisa, kan begitu harapan," katanya.