Kemensos Buka Perbaikan Data Desil untuk Warga yang Salah Klasifikasi

Kementerian Sosial membuka kesempatan bagi masyarakat yang merasa data desilnya tidak sesuai untuk mengajukan sanggahan dan melakukan pembaruan data. Hal ini menjadi respons atas keluhan warga yang mengalami ketidaktepatan status desil dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), seperti disampaikan Menteri Sosial Saifullah Yusuf pada 2 September 2026.

Data desil digunakan sebagai dasar penentuan penerima bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan, Bantuan Pangan Non Tunai, dan BPJS Kesehatan PBI. Pembagian desil terdiri dari sepuluh kelompok berdasarkan kondisi ekonomi, mulai dari sangat miskin hingga kelas menengah ke atas.

Untuk memperbaiki data, masyarakat dapat mengajukan sanggahan dengan dua cara, yaitu mendatangi pemerintah desa atau dinas sosial setempat, serta melalui aplikasi Cek Bansos yang tersedia di Play Store. Setelah pengajuan, petugas akan melakukan verifikasi langsung di rumah warga.

“Kalau misalnya ada kekeliruan, ketidaktepatan sasaran, kita segera perbaiki. Pokoknya prinsipnya kita terbuka, sangat terbuka,” kata Mensos Saifullah Yusuf, dikutip dari CNN Indonesia.

Warga Kabupaten Batang diimbau aktif memperbarui data desil mereka karena status kesejahteraan dapat berubah. Kepala Dinas Sosial Batang, Willopo, menegaskan bahwa pembaruan data harus dilakukan agar kondisi ekonomi keluarga yang terbaru tercermin dalam sistem.

“Teruslah melakukan pemutakhiran data. Pemutakhiran data, pemutakhiran data. Artinya pengusulan perubahan data, pembaruan data.

Pemahaman publik terkait wewenang penetapan status tersebut. Dinsos daerah bertindak sebagai fasilitator pengusulan dan pembaruan, sedangkan keputusan akhir tingkat kesejahteraan berada di tingkat pusat,” ujar Willopo saat ditemui di kantornya, 1 September 2026.

Proses perbaikan data mengacu pada 39 variabel yang meliputi data individu seperti NIK, pendidikan, pekerjaan, kesehatan, serta kondisi fisik dan fasilitas tempat tinggal. Data tersebut digunakan untuk menilai kesejahteraan rumah tangga secara objektif.

Survei kumparan pada akhir Agustus hingga awal September 2026 menunjukkan 74,37% dari 316 responden merasa data desil mereka tidak sesuai kenyataan. Iqbal Marqori, seorang driver makanan penyandang tunadaksa di Medan, adalah salah satu contoh yang masuk kategori desil 6-10 meski kondisi ekonominya terbatas.

“Nah itu lah yang tidak tahu. Saya tidak tahu awalnya. Pas dikasih tahu, saya kaget Desil tinggi.

Ini Desilnya orang kaya gitu. Makanya tidak pernah dapat sembako gitu kan. Tidak pernah dapat apa-apa saya, beras aja tidak.

Saya Desil 6-10, keterangannya di situ saya tidak menerima bansos,” kata Iqbal saat ditemui di rumahnya, 31 Agustus 2026.

Mensos Saifullah Yusuf menyatakan pemerintah membuka berbagai saluran pemutakhiran data, termasuk lewat musyawarah tingkat RT/RW, aplikasi SIKS-NG di desa/kelurahan, aplikasi Cek Bansos, Call Center, dan WhatsApp Center.

“Salurannya kita buka lewat WA, kita buka lewat command center, kita buka lewat aplikasi Cek Bansos, kita buka lewat desa-desa dengan aplikasi SIKS-NG, di sana ada operator data desa, dan sekarang ada sekali lagi digitalisasi Bansos,” ujar Gus Ipul usai rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI di Jakarta, 31 Agustus 2026 malam.

Menurutnya, keterbukaan ini merupakan upaya pemerintah agar data tidak tertutup dan masyarakat bisa berpartisipasi aktif dalam pemutakhiran data desil.