DPR Desak Evaluasi DTSEN saat Layanan Cek Desil Bansos Dibuka Online

Anggota DPR RI Vita Ervina mendesak pemerintah segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pembaruan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) serta perubahan klasifikasi desil agar masyarakat miskin tidak kehilangan hak perlindungan sosial.

Desakan ini muncul di tengah dibukanya akses pengecekan kelompok desil bansos September 2026 secara mandiri oleh Kementerian Sosial (Kemensos) melalui situs resmi cekbansos.kemensos.go.id dan aplikasi Cek Bansos menggunakan NIK KTP.

Vita menekankan bahwa pemutakhiran data yang ditujukan untuk meningkatkan ketepatan sasaran bantuan tidak boleh mengorbankan kepesertaan masyarakat miskin dalam program Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan.

"Jangan sampai rakyat yang masih miskin dalam kehidupan nyata dianggap tidak miskin hanya karena perubahan angka di dalam sistem. Data harus menggambarkan kondisi rakyat yang sebenarnya," tegas Vita di Jakarta.

Ia menyoroti hilangnya status PBI BPJS Kesehatan akibat pergeseran data sebagai persoalan krusial karena warga yang membutuhkan penanganan medis tidak dapat menunggu proses administrasi yang lambat.

“Satu hari bagi warga yang sakit tidak dapat menunggu. Ketika seseorang membutuhkan pelayanan kesehatan hari ini, negara harus hadir hari ini, bukan setelah data selesai diperbaiki,” ujarnya.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, legislator DPR RI ini mendorong pemerintah menyiapkan langkah verifikasi ulang dan membuka akses pengaduan yang mudah hingga level desa.

"Tujuan perbaikan data harus kita dukung. Tetapi jangan sampai dalam proses memperbaiki sistem, rakyat yang paling membutuhkan justru kehilangan perlindungan. Keadilan sosial harus benar-benar dirasakan masyarakat, bukan hanya terlihat baik di dalam sistem," tegas Vita.

Ia juga meminta pemerintah transparan mengenai jumlah warga yang kehilangan akses bantuan akibat penyesuaian DTSEN dan berkomitmen untuk terus mengawal perbaikan data tersebut.

"Satu hari bagi warga yang sakit tidak dapat menunggu. Negara harus hadir sebelum terlambat," tutup Vita.

Pemerintah sendiri menetapkan klasifikasi desil 1 hingga 10 dalam DTSEN sebagai dasar pertimbangan sasaran bantuan, di mana angka terkecil menunjukkan tingkat kesejahteraan terendah.

Meskipun menjadi acuan prioritas, hasil pengecekan desil secara online bukan merupakan jaminan mutlak penerimaan bantuan karena setiap program memiliki syarat serta verifikasi lapangan tersendiri.