BPJS Kesehatan Gaet Keuskupan Agung Jakarta Perluas Literasi JKN

BPJS Kesehatan bermitra dengan Keuskupan Agung Jakarta melalui Sinergi Penyuluh Agama Integrasi Literasi (SYAIR JKN) untuk meningkatkan literasi dan kepesertaan aktif Program JKN pada Senin, 10 Agustus 2026, sebagaimana dilansir dari Investor Daily.

Langkah kolaborasi ini memanfaatkan pendekatan pentahelix dengan melibatkan para pemuka agama sebagai mitra edukasi guna memperluas jangkauan informasi mengenai hak dan kewajiban peserta Program JKN kepada masyarakat.

Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan, Akmal Budi Yulianto, menegaskan pentingnya keterlibatan tokoh agama dalam menjaga keberlangsungan program jaminan kesehatan nasional tersebut.

"Program JKN merupakan amanat bersama, keberhasilannya tidak hanya bergantung pada BPJS Kesehatan, tetapi membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat, termasuk para pemuka agama. Melalui SYAIR JKN, kami ingin memperkuat literasi masyarakat agar semakin memahami manfaat Program JKN, menjaga kepesertaan tetap aktif, serta memanfaatkan layanan kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ujar Akmal Budi Yulianto.

Penyampaian informasi JKN perlu dilakukan secara kolaboratif agar warga memahami status kepesertaannya. Hal ini dinilai selaras dengan pandangan Paus Leo XIV mengenai UHC serta sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

"Kami percaya para pemuka agama memiliki peran strategis dalam membangun kesadaran masyarakat. Karena itu, kolaborasi ini sebagai bagian dari gerakan bersama agar masyarakat tidak hanya menjadi peserta JKN, tetapi juga memahami hak, kewajiban, dan pentingnya menjaga status kepesertaan tetap aktif. Hal ini juga sejalan dengan Paus Leo XIV yang menyampaikan perihal UHC dan kesetaraan kesehatan, serta senada dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat," kata Akmal Budi Yulianto.

Per 1 Agustus 2026, jumlah peserta JKN tercatat melampaui 284,4 juta jiwa atau lebih dari 98 persen penduduk Indonesia, disokong oleh kerja sama dengan 23.762 FKTP dan 3.228 FKRTL di seluruh tanah air.

"Tingginya cakupan kepesertaan bukanlah tujuan akhir penyelenggaraan Program JKN. Tantangan berikutnya adalah memastikan setiap peserta tetap aktif, memahami manfaat Program JKN, serta memperoleh pelayanan kesehatan yang mudah, cepat, dan setara. Untuk itu literasi masyarakat melalui kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk para pemuka agama sangat diperlukan," terang Akmal Budi Yulianto.

Kerja sama yang digagas mencakup penyusunan nota kesepahaman, pembuatan buku khotbah mingguan, pelatihan ToT bagi pengurus gereja, pendaftaran kolektif pekerja keagamaan, serta penguatan sinergi dengan fasilitas kesehatan Katolik.

"Melalui kerja sama ini, harapannya mampu meningkatkan literasi dan kepesertaan aktif masyarakat. Semakin kuat kolaborasi yang dibangun, semakin luas pula manfaat Program JKN yang dapat dirasakan masyarakat dan semakin terjaga keberlangsungan Program JKN sebagai wujud gotong royong bangsa," terang Akmal Budi Yulianto.

Dalam kurun waktu 2014 hingga 2025, BPJS Kesehatan telah menyalurkan biaya pelayanan kesehatan lebih dari Rp1.270 triliun dengan pembayaran klaim secara tepat waktu.

Uskup Keuskupan Agung Jakarta, Kardinal Ignatius Suharyo, memberikan dukungan penuh terhadap kepesertaan dan layanan jaminan kesehatan ini karena dinilai sejalan dengan nilai solidaritas keagamaan.

"Kami secara konsisten mendukung gagasan kepesertaan dan layanan BPJS Kesehatan karena selaras dengan prinsip keagamaan dan semangat solidaritas nasional. Prinsip solidaritas juga diwujudkan melalui praktik subsidi silang di lingkungan Gereja," jelas Kardinal Ignatius Suharyo.

Pihaknya berharap koordinasi berjalan lancar hingga tingkat Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) guna memperluas jangkauan keadilan sosial.

"Semangat tersebut sejalan dengan upaya mendorong keadilan sosial dalam penyelenggaraan Program JKN. Kerja sama dengan BPJS Kesehatan dapat dikembangkan di tingkat nasional melalui KWI, termasuk melalui Komisi Kesehatan maupun Presidium KWI. Koordinasi tersebut diharapkan dapat memperluas jangkauan kolaborasi hingga 38 keuskupan yang tersebar di seluruh Indonesia," ujarnya.