Kemensos dan BPJS Kesehatan Sepakati Integrasi Data JKN di Jakarta

Kementerian Sosial bersama BPJS Kesehatan meresmikan kerja sama integrasi data Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kantor Pusat BPJS Kesehatan, Jakarta, pada Senin, 3 Agustus 2026.

Nota kesepahaman ini ditandatangani oleh Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono dan Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito. Kerja sama ini meliputi integrasi data penerima bantuan iuran jaminan kesehatan (PBI JK) dan interoperabilitas sistem antarinstansi.

Selain itu, kerja sama mencakup dukungan fasilitas kesehatan milik Kemensos, penyelarasan program prioritas, serta keterlibatan lembaga lain seperti BPS, KP2MI, dan Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri.

Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menegaskan pentingnya kolaborasi antar lembaga untuk menyatukan kebijakan, sumber daya, dan data demi respons pemerintah yang lebih terkoordinasi dan kebijakan yang efektif.

"Dengan sinergi antar kementerian dan lembaga kita dapat menyatukan kebijakan, sumber daya, dan data sehingga respons pemerintah lebih terkoordinasi, kebijakan lebih efektif, serta manfaatnya dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat," kata Agus Jabo Priyono.

Dia juga berharap fasilitas kesehatan milik Kemensos yang didukung BPJS Kesehatan dapat memberikan pelayanan jaminan kesehatan yang lebih optimal kepada masyarakat penerima manfaat.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito mengungkapkan bahwa pemadanan data peserta PBI JK yang mengalami perubahan status ekonomi sangat penting agar alokasi Dana Jaminan Sosial tetap tepat sasaran.

"Ini adalah beberapa hal yang sangat penting yang memastikan masyarakat yang paling membutuhkan memperoleh perlindungan kesehatan secara tepat sasaran. Jadi Bapak Wamensos, kami tadi sudah laporkan, beberapa PBI yang mendapatkan pekerjaan menjadi karyawan lepas itu kadang-kadang pas terima upahnya itu tidak mau dipotong karena dia merasa PBI. Ini bagian-bagian kami yang mungkin kami akan perlu pemadanan data lagi. Sebab, kalau jumlahnya cukup banyak ini bisa membuat penambahan DJS (dana jaminan sosial) kita," ujar Prihati Pujowaskito.

Prihati menambahkan bahwa koordinasi lintas sektor menjadi fondasi utama dalam menjalankan program jaminan kesehatan nasional.

"Kami harap kolaborasi ini semakin memperkuat dan sekali lagi BPJS ini menggunakan semangat gotong royong untuk membuat semua peserta dan hampir seluruh rakyat Indonesia bisa mendapatkan manfaat yang nyata dari perlindungan kesehatan," kata Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito.