BGN Tindak Ratusan Pegawai dan Suspend Dapur MBG Bermasalah

Sanksi tegas diberlakukan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) terhadap ratusan pegawai serta pengelola dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terbukti melanggar aturan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Senin (27/7/2026) di Jakarta.

Langkah pembersihan internal tersebut mencakup pemberhentian 261 pegawai non-ASN dan 37 tenaga ahli. Selain itu, terdapat sembilan ASN dan PPPK yang diproses akibat pelanggaran disiplin berat serta terancam dipecat. Sebanyak 833 dapur SPPG juga dijatuhi sanksi penutupan atau suspend permanen.

Tindakan disiplin ini diambil untuk menjaga transparansi dan memastikan kualitas pelaksanaan program MBG, mulai dari penyediaan menu hingga kebersihan dapur. Pengawasan ketat juga terus dilakukan dengan melibatkan partisipasi masyarakat serta kerja sama antar-lembaga.

Kepala BGN Sudaryono menegaskan bahwa pihaknya tidak akan menoleransi segala bentuk praktik pungutan liar maupun permintaan komisi oleh pengelola dapur kepada mitra kerja atau yayasan.

"Barang siapa kemudian Kepala SPPG, saya sampaikan di sini, kepala dapur mana pun, siapa pun itu, manakala dia mendapatkan atau meminta fee atau meminta tambahan dari mitra atau dari yayasan, itu adalah tindak pidana gratifikasi," kata Sudaryono, Kepala BGN.

Ia mengingatkan bahwa Kepala SPPG merupakan bagian dari pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) yang berstatus abdi negara, sehingga setiap penerimaan yang tidak sah dapat dikategorikan sebagai tindakan pidana korupsi.

"Karena kepala dapur adalah P3K, adalah abdi negara. Jadi kalau meminta fee, meminta tambahan penghasilan dari mitra atau dari yayasan, itu tindak pidana gratifikasi atau tindak pidana korupsi," ujar Sudaryono, Kepala BGN.

Sistem pengadaan bahan baku berbasis digital saat ini sedang disiapkan oleh BGN untuk menjamin keadilan bagi seluruh pemasok serta menutup celah kecurangan. Pihak vendor dan mitra juga diimbau untuk segera melaporkan jika menemukan ketidakadilan atau penyelewengan di lapangan.

"Silakan jika ada temuan mitra yang merasa mungkin tidak diperlakukan tidak adil, tidak baik, dan lain-lain, bisa dilaporkan kepada kami," imbau Sudaryono, Kepala BGN.

Selain masalah pungli, penetapan harga bahan baku yang tidak wajar serta praktik penggelembutan anggaran juga diancam dengan sanksi pemecatan pegawai dan penutupan operasional dapur secara permanen.

"Karena Kepala SPPG yang kemudian membeli harga bahan yang tidak wajar, di-markup, atau minta kickback, itu juga adalah bagian dari pelanggaran gratifikasi dan pelanggaran korupsi. Dan barang siapa melakukan pelanggaran itu, kami dengan tegas, pasti kalau terbukti kami pecat dan dapurnya kami suspend atau kami tutup," lanjut Sudaryono, Kepala BGN.

Langkah penertiban internal ini dilakukan untuk menjaga kredibilitas BGN dan melindungi integritas para petugas yang telah bekerja jujur di lapangan.

"Kami tidak ingin pelanggaran yang dilakukan oleh oknum yang sedikit merusak citra dari orang-orang yang selama ini telah bekerja keras, bekerja dengan jujur. Itu kemudian ternodai hanya karena 1-2 orang oknum yang kemudian kerjanya tidak baik," ucap Sudaryono, Kepala BGN.

Guna menghindari praktik kongkalikong antara penyedia barang dan pengelola dapur, BGN terus mematangkan tata kelola digital yang adil dan transparan bagi semua pihak.

"Kami juga sedang menyiapkan sebuah sistem bagaimana secara adil supplier bahan baku itu kemudian bisa mendapatkan perlakuan adil by system sehingga menghindari hanky-panky atau menghindari kongkalikong di antara penyedia dan di antara dapur-dapur," tutur Sudaryono, Kepala BGN.

Selain menyasar perbaikan gizi dan kondisi fisik anak-anak sekolah, program MBG dirancang untuk mendorong perputaran roda ekonomi masyarakat di tingkat pedesaan.

"Kita ingin bagaimana generasi kita itu makan bergizi, gizinya baik, fisiknya kuat, otaknya bagus, sekolahnya bagus. Jadi ini adalah usaha bersama, efeknya dua, perbaikan gizi untuk masa depan anak-anak kita, tapi juga adalah perputaran ekonomi bagi ekonomi lokal di pedesaan," pungkas Sudaryono, Kepala BGN.