BGN Buka Email Pengaduan Guru dan Melarang Konsumsi MBG Tak Layak

Badan Gizi Nasional (BGN) membuka saluran komunikasi email khusus [email protected] bagi para guru untuk melaporkan temuan maupun keluhan terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sekolah sejak Rabu (12/8/2026).

Kepala BGN Sudaryono menegaskan penerima MBG dilarang keras mengonsumsi makanan yang terindikasi tidak layak. Pihak sekolah diminta mengembalikan seluruh paket hidangan ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) meski kerusakan hanya terjadi pada salah satu menu.

Pengawasan oleh tenaga pendidik dinilai sangat krusial karena mereka berinteraksi langsung dengan para siswa di ruang kelas setiap hari. Oleh karena itu, BGN bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah merangkul 658.300 guru dan tenaga kependidikan dalam program literasi gizi.

"Makanan yang menunjukkan kondisi tidak layak harus ditangani secara menyeluruh dan tidak boleh tetap dikonsumsi sebagian," ujar Kepala BGN Sudaryono.

Sistem pemeriksaan organoleptik atau pengecekan kondisi fisik makanan sebelum dikonsumsi menjadi prosedur wajib di lingkungan sekolah. BGN memastikan investigasi mendalam akan dilakukan terhadap dapur penyedia jika ditemukan indikasi kelalaian.

"Kalau ditemukan tidak layak, misalnya ada lauk, ada sayur, ada buah, ada nasi, misalnya yang bau hanya sayurnya, harus tidak dikonsumsi semuanya," tutur Sudaryono.

Upaya pengetatan pengawasan ini ditujukan untuk memangkas jalur birokrasi penanganan masalah gizi dan keamanan pangan siswa di lapangan. Evaluasi berkala akan terus dilakukan berdasarkan laporan tertulis yang dikirimkan oleh pihak sekolah.

"Bagaimana kalau ditemukan tidak layak, wajib hukumnya tidak dikonsumsi dan dikembalikan kepada dapur SPPG. Kemudian nanti kami akan lakukan pemeriksaan," ujar Sudaryono.

Tindakan tegas dipastikan bakal dijatuhkan kepada unit SPPG yang terbukti melanggar standar keamanan pangan. BGN menempatkan keselamatan fisik peserta didik sebagai prioritas tertinggi pelaksanaan program nasional ini.

"Apabila terjadi kelalaian yang berdampak pada keamanan makanan, tindakan tegas akan dilakukan terhadap SPPG," tegas Sudaryono.

Peluncuran kanal email pengaduan ini diharapkan dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat dan kalangan pendidik dalam menjaga kualitas distribusi pangan harian.

"Kalau Bapak-Ibu Guru kemudian merasa ada yang perlu disampaikan kepada kami sebagai Badan Gizi Nasional, apakah itu keluhan, apakah itu komplain, apakah itu temuan, apa pun itu yang terkait Program Makan Bergizi Gratis, kami menyiapkan saluran khusus email," kata Sudaryono.

Semua aduan yang masuk melalui pos el tersebut dijamin akan ditindaklanjuti secara bertahap oleh tim internal BGN sebagai bahan perbaikan layanan.

"Kami siap menerima masukan, menerima kritikan, menerima aduan atau apa pun itu yang terkait dengan Makan Bergizi Gratis," ujar Sudaryono.

Keterbukaan informasi dan kemudahan pelaporan dianggap sebagai kunci utama untuk membangun sistem pemenuhan gizi anak sekolah yang aman dan tepercaya.

"Kami siap menerima masukan, menerima kritikan, menerima aduan atau apa pun itu yang terkait dengan Makan Bergizi Gratis. Kami berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan kami, meningkatkan kualitas kami, dan meningkatkan keterbukaan partisipasi masyarakat dalam Program Makan Bergizi Gratis ini," ujarnya.

Peran pendidik dalam mendampingi santap siang peserta didik juga mencakup pengawasan teknis sebelum makanan dibagikan secara merata di dalam kelas.

"Karena itu, guru didorong berperan dalam pemeriksaan organoleptik dengan memperhatikan kondisi makanan sebelum disantap bersama peserta didik," lanjut Sudaryono.

Selain masalah kualitas hidangan, potensi penurunan mutu makanan juga rawan terjadi apabila jeda waktu konsumsi terlalu lama dari jadwal yang ditentukan.

"Kami mengimbau kepada para siswa, dan juga memohon kepada Bapak Ibu Guru untuk memberitahu kepada peserta didik, siswa-siswa di kelasnya, untuk kemudian tidak membawa pulang menu makanan MBG ke rumah," kata Sudaryono pada Senin (10/8/2026).

Instruksi pencegahan ini dikeluarkan guna mengantisipasi risiko perubahan kualitas sajian akibat pola penyimpanan yang tidak terkontrol di luar area sekolah.