BGN Integrasikan Data Kemenkes Prioritaskan Dapur MBG Daerah Stunting

Badan Gizi Nasional (BGN) mengintegrasikan data milik Kementerian Kesehatan untuk menetapkan wilayah prioritas distribusi dan pembangunan dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jakarta Selatan pada Rabu (5/8/2026).

Integrasi data tersebut difokuskan untuk mengakselerasi aktivasi serta pendirian dapur MBG baru di daerah yang mencatatkan tingkat pemetaan stunting tinggi hingga sangat tinggi di seluruh wilayah Indonesia.

"Data di Kementerian Kesehatan ini top luar biasa. Jadi CKG, kemudian pelibatan data mendata di mana stunting itu ada semua," kata Kepala BGN Sudaryono, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), di Kantor Kemenkes, Jakarta Selatan, Rabu (5/8/2026).

Kepala BGN Sudaryono mengonfirmasi pemanfaatan basis data Kemenkes yang mencakup rekam data stunting hingga status penerima program MBG pada tingkat anak sekolah.

"Termasuk anak sekolah itu, misalnya dia bagian yang di data stunting atau tidak, kemudian dapat MBG atau tidak, ada datanya," kata Sudaryono, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN).

Integrasi data lintas lembaga ini dilakukan melalui mekanisme penandingan data internal BGN guna memetakan ketersediaan infrastruktur dapur gizi di kawasan rawan stunting.

"Kami overlay dengan data kami (BGN), apakah di situ ada dapur? Kalau sudah ada maka kami segera aktivasi," kata Sudaryono, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN).

BGN menetapkan fokus kerja jangka pendek untuk mempercepat operationalisasi dapur gizi pada wilayah-wilayah dengan prevalensi stunting yang tergolong tinggi.

"Dalam waktu-waktu minggu ini, hari dan minggu ke depan, kami fokus bagaimana mengaktivasi dapur yang berada di wilayah yang kondisi stuntingnya tinggi dan tinggi sekali," kata Sudaryono, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN).

Apabila titik rawan stunting belum terjangkau fasilitas dapur MBG, lembaga ini berkomitmen untuk segera membangun unit pelayanan baru di lokasi tersebut.

Selain pemetaan lokasi, BGN juga menghimpun rekomendasi teknis Kemenkes terkait standar keamanan pangan, pemenuhan prinsip 3T, pengaturan porsi makan, serta pelibatan tenaga ahli gizi.

"Banyak masukan kami terima, mulai porsi, 3T, keamanan pangan, hingga pelibatan ahli gizi. Diskusi ini memberi banyak insight untuk penyempurnaan Program MBG," kata Sudaryono, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), saat konferensi pers di kantor Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Jakarta, Rabu (5/8/2026).

Untuk mengawal perbaikan tata kelola secara konsisten, BGN merencanakan pembentukan forum diskusi berkala bersama para pakar, akademisi, hingga pelaku industri katering.

"Rencana kami akan membuat semacam grup diskusi agar pembahasannya tidak hanya sekali hari ini. Kami ingin terus mendapatkan input sehingga output-nya adalah perbaikan program yang semakin baik, semakin prima, dan sesuai dengan yang kita harapkan," kata Sudaryono, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN).

Langkah dialog ini dibuka untuk menyerap berbagai masukan operasional demi meningkatkan mutu serta efektivitas pelaksanaan program di lapangan.

"Saya sebagai Kepala BGN membuka diri untuk mendapatkan masukan dari siapa pun, termasuk para ahli dan pelaku industri katering. Kami ingin memperoleh banyak insight agar bisa melakukan perbaikan-perbaikan yang memang diperlukan ke depan," kata Sudaryono, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN).

Pendekatan kolaboratif ini dinilai menjadi instrumen utama dalam menjaga ketepatan sasaran dan kualitas nutrisi yang disalurkan kepada masyarakat.

"Kolaborasi berkelanjutan menjadi kunci agar pelaksanaan Program MBG semakin berkualitas, aman, dan tepat sasaran. Manfaatnya harus optimal bagi seluruh masyarakat," kata Sudaryono, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN).

Langkah evaluasi BGN juga diiringi tindakan tegas penutupan permanen terhadap 833 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) berstatus melanggar aturan di wilayah Sumatra, Jawa, Madura, dan wilayah lainnya.

"Masukan tersebut dapat berasal dari para ahli, chef, hingga pelaku industri katering," kata Sudaryono, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), di Jakarta, Rabu (5/8/2026).

Penindakan terhadap SPPG bermasalah tersebut menerapkan sanksi penghentian operasional total tanpa skema pembayaran dari negara.

"Terdiri atas 98 (SPPG) di wilayah 1 Sumatra, 311 (SPPG) di wilayah Jawa dan Madura, dan wilayah 3 ada 424 (SPPG dengan total 833 (SPPG diberhentikan permanen)," kata Sudaryono, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), di Jakarta, Senin (27/7/2026).

Perubahan kebijakan sanksi ini membedakan mekanisme penindakan saat ini dengan prosedur penangguhan operasional sebelumnya.

"Dapur yang di-suspend kali ini bukan kaya yang lalu kan di-suspend tapi tetap dibayar. Kalau ini di-suspend, tutup, dan gak dibayar," kata Sudaryono, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN).

Di area terdepan seperti Papua Pegunungan, pelaksanaan MBG menjadi intervensi gizi penting bagi anak-anak sekolah yang sebelumnya hanya mengonsumsi sumber karbohidrat umbi-umbian atau tanpa sarapan.

Saat ini wilayah Papua Pegunungan didukung 13 unit SPPG yang melayani 3.500 hingga 7.000 penerima manfaat per unit, mencakup anak sekolah dari jenjang PAUD hingga SMA/SMK, serta ibu hamil dan menyusui.