Ancaman El Nino Mengintai Produksi Padi Nasional di Tengah Surplus Beras

Ancaman fenomena El Nino berisiko memicu guncangan pada produksi padi nasional. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat fenomena ini telah memasuki kategori sangat kuat dan diproyeksikan bertahan hingga awal 2027, dilansir dari Investor Daily.

Risiko guncangan ini muncul di tengah posisi cadangan beras nasional yang sebenarnya masih mencatatkan surplus. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras nasional pada 2025 menembus 34,7 juta ton, melampaui proyeksi kebutuhan konsumsi dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) sebesar 31,2 juta ton.

Surplus beras lebih dari 3,5 juta ton tersebut membuat pemerintah tidak melakukan impor beras umum sepanjang 2025. Kebijakan untuk tidak mengimpor beras umum ini diproyeksikan masih terus berlanjut pada 2026.

Ekonom Great Institute Dr. Hastuti menilai bantalan surplus beras tahun 2025 memberi pemerintah ruang gerak yang lebih aman dibanding periode El Nino 2023–2024. Kendati demikian, intervensi dan langkah mitigasi teknis pada produksi padi tetap wajib disiapkan secara presisi.

"Namun, ketepatan mitigasi pada produksi padi tetap diperlukan, terutama dalam mengantisipasi dampak kekeringan yang berbeda antarwilayah," kata Hastuti dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin (31/8/2026).

Hasil analisis Great Institute pada periode El Nino 2023–2024 memperlihatkan enam provinsi mengalami penurunan produksi padi melebihi 10 persen. Enam wilayah tersebut meliputi Jambi, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Maluku, dan Maluku Utara.

Pemicu utama penyusutan produksi di wilayah-wilayah tersebut berasal dari berkurangnya luas panen, bukan penurunan tingkat produktivitas per hektare. Kondisi ini menandakan bahaya muncul saat petani memilih menunda masa tanam atau ketika ketersediaan air di lahan persawahan tak mencukupi.

Di sisi lain, kawasan sentra produksi utama seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat mencatatkan penurunan volume beras paling masif secara nasional. Pada periode 2023–2024, Jawa Tengah kehilangan sekitar 736 ribu ton beras dibanding kondisi baseline.

Kondisi masa lalu itu sangat relevan dengan dinamika iklim saat ini. Pemantauan BMKG per Agustus 2026 mengidentifikasi curah hujan kategori rendah telah menyelimuti lebih dari 90 persen wilayah Indonesia.

Tiga Rekomendasi Mitigasi Dampak El Nino

Guna meredam dampak buruk fenomena iklim ini, fokus utama perlu diarahkan pada kesiapan sarana irigasi serta kelancaran distribusi logistik pertanian. Ketepatan eksekusi menjadi kunci utama, khususnya bagi daerah yang mulai memasuki siklus tanam baru.

"Tekanan tersebut akan paling berat dirasakan rumah tangga rentan karena mereka memiliki ruang yang lebih terbatas untuk menyesuaikan pengeluaran," tambah Hastuti yang juga merupakan Dosen Ekonomi dan Sumberdaya Lingkungan di IPB ini.

Great Institute mengajukan tiga langkah taktis kepada pemerintah. Pertama, penempatan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dan pasokan sarana produksi darurat wajib diprioritaskan pada daerah berskala kerentanan tinggi.

Kedua, penguatan infrastruktur irigasi harus disesuaikan dengan kondisi geografis kawasan. Pemetaan peta kerentanan wilayah diperlukan sebagai landasan penyaluran modal, sarana produksi, hingga pendampingan teknis bagi para petani.

Ketiga, pemantauan dinamika harga beras di tingkat provinsi wajib ditingkatkan. Ketersediaan stok secara nasional tidak otomatis menjamin keterjangkauan harga di tingkat daerah jika rantai distribusi atau produksi lokal terganggu.

"Tapi, justru karena posisi nasional sudah kuat, pemerintah tidak boleh abai terhadap kerentanan yang berbeda antarwilayah, yang kerap luput dari angka agregat, sekaligus menjaga stabilitas harga selama episode kali ini berlangsung," papar Hastuti.