Pemerintah Gelontorkan 1,65 Juta Ton Beras Tekan Harga Hingga Agustus 2026

Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional telah menyalurkan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sebanyak 1,65 juta ton hingga 21 Agustus 2026 untuk menekan kenaikan harga beras di pasar, meningkat 20,43% dibanding periode yang sama tahun 2023, dilansir dari Detik Finance.

Penyaluran ini berhasil menstabilkan inflasi beras secara tahunan dari 3,98% menjadi 3,10% dan menjaga inflasi bulanan di level rendah 0,49%, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS).

Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, I Gusti Ketut Astawa, menjelaskan bahwa pengendalian harga beras dilakukan dengan dua instrumen utama, termasuk program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang dikerjakan Bulog secara masif di pasar-pasar.

"Kita bisa mengerem perkembangan harga beras dengan 2 instrumen. Bulog segera cepat masif melakukan SPHP terutama di pasar-pasar. Masifkan di pasar," ujar Ketut.

Ketut menambahkan bahwa cadangan beras yang dikuasai Bulog hingga 21 Agustus 2026 mencapai 5,17 juta ton, melonjak 291,66% dibanding stok pada Agustus 2023 yang hanya sebesar 1,32 juta ton.

Selain penyaluran CBP, program bantuan pangan juga direalisasikan, dengan tahap pertama mencapai 662,86 ribu ton dan tahap kedua yang telah berjalan sebanyak 32,25 ribu ton. Bantuan untuk bencana dan keadaan darurat juga telah disalurkan sebesar 11,39 ribu ton.

"Nah yang kedua, sejauh mana bantuan pangan yang ditugaskan kepada Bulog untuk alokasi 3 bulan, karena kedua instrumen ini kalau dilakukan dengan tepat waktu, tentu IPH (Indeks Perkembangan Harga) dapat terkendali sebenarnya," tambah Ketut.

Ketut menegaskan bahwa seluruh biaya program intervensi beras yang dilakukan Bulog akan ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah sebagai bentuk dukungan kepada masyarakat yang memerlukan bantalan ekonomi.

"Ini karena kita menguasai beras banyak. Tentu harusnya segera bisa kita lakukan intervensi secepatnya, dimana pun di Indonesia. Ini karena sekali lagi semua yang dilakukan dalam SPHP, pengeluarannya diganti oleh pemerintah," pungkas Ketut.