Surplus Produksi Beras Nasional Belum Jamin Harga Terjangkau di Seluruh Wilayah

Warga membawa karung beras di Desa Huta Godang, Batang Toru, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. (ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin)

JAKARTA, investor.id – Surplus produksi beras secara nasional belum otomatis membuat harga komoditas pangan tersebut terjangkau di seluruh Indonesia. Persoalan distribusi, biaya logistik, dan keterbatasan infrastruktur masih membuat harga beras di sejumlah wilayah terpencil jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional.

Pengamat pertanian Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Eliza Mardian, menilai ketersediaan beras secara agregat nasional maupun tingginya cadangan beras pemerintah (CBP) belum tentu diikuti pemerataan distribusi hingga ke wilayah terpencil dan pulau-pulau kecil.

Menurut dia, sejumlah wilayah terpencil masih menghadapi persoalan akses pangan ketika distribusi terganggu. Kondisi tersebut bahkan dapat menyebabkan harga beras di tingkat konsumen melonjak hingga Rp 25.000-Rp 30.000 per kilogram.

“Namun, faktanya harga di tingkat konsumen di wilayah terpencil masih bisa melonjak tajam,” kata Eliza, seperti dikutip dari Antara pada Senin (24/8/2026).

Eliza mengatakan kondisi tersebut menunjukkan ketersediaan beras di tingkat nasional tidak otomatis menjamin komoditas tersebut dapat diakses oleh seluruh masyarakat.

Berdasarkan proyeksi neraca pangan Kementerian Pertanian, produksi beras pada 2026 diperkirakan mencapai 34,77 juta ton, sedangkan kebutuhan nasional sebesar 31,10 juta ton. Dengan demikian, terdapat surplus produksi sekitar 3,67 juta ton.

Data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional menunjukkan rata-rata harga beras kualitas medium I secara nasional tercatat Rp 16.500 per kilogram.

Namun, harga beras di sejumlah wilayah Indonesia timur berada di atas rata-rata nasional. Harga rata-rata beras kualitas medium I di Maluku tercatat Rp 17.600 per kg, Maluku Utara Rp 18.000 per kg, dan Papua Rp 19.350 per kg.

Harga yang lebih tinggi juga tercatat di Kabupaten Jayawijaya yang mencapai Rp 23.500 per kg, sementara di Kabupaten Mimika sebesar Rp 19.500 per kg.

Menurut Eliza, persoalan utama terletak pada rantai distribusi antarpulau, tingginya biaya logistik, keterbatasan fasilitas penyimpanan di daerah, serta struktur pasar yang masih terbatas di wilayah terpencil.

Ia menilai ketahanan pangan tidak hanya diukur dari aspek ketersediaan, tetapi juga akses, keterjangkauan harga, dan stabilitas pasokan.

Karena itu, Eliza mendorong pemerintah memperkuat sistem distribusi pangan secara lebih sistematis. Upaya tersebut antara lain dapat dilakukan melalui penambahan fasilitas penyimpanan di kabupaten-kabupaten terpencil, operasi pasar yang rutin dan terukur, serta perbaikan konektivitas antarpulau.

Di sisi lain, pemerintah terus melakukan intervensi melalui penyaluran cadangan beras pemerintah (CBP) untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan. Badan Pangan Nasional (Bapanas) mencatat penyaluran CBP sepanjang Januari hingga Agustus 2026 mencapai 1,65 juta ton. Penyaluran tersebut antara lain dilakukan melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta bantuan pangan.

Pihak Bapanas menyatakan percepatan penyaluran tersebut dilakukan untuk mengendalikan perkembangan harga beras, terutama di tengah tantangan El Nino yang terjadi pada puncak musim kemarau.

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id